JAKARTA -- Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP) batal menjadi anggota penuh negara-negara Melanesia Spreadhead Group (MSG) dalam pertemuan tingkat tinggi di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (14/7). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penolakan itu merupakan hasil diplomasi delegasi Indonesia dalam helatan tersebut.
Luhut menjelaskan, pada pertemuan tersebut Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh delegasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bisa meyakinkan negara-negara MSG untuk tidak menerima keanggotaan ULMWP. ULMWP pada tahun lalu telah menyandang status sebagai pemantau. "Ini salah satu kemenangan Indonesia. Kita kerja keras secara holistik. Posisi Indonesia di MSG kemarin itu sangat baik," ujar Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (14/7).
MSG adalah kelompok negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik yang terdiri atas Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Papua Nugini. Selain lokasi, negara-negara itu juga disatukan dengan kesamaan sebagai ras Melanesia. Indonesia sejauh ini berstatus anggota rekanan dalam kelompok tersebut.
Tahun lalu, MSG menerima ULMWP sebagai anggota pemantau. Hal itu menaikkan harapan kelompok yang ingin memisahkan Papua Barat dari Indonesia. ULMWP berpandangan bahwa keanggotaan di MSG adalah langkah maju agar bebas dari Indonesia. Di MSG, ULMWP diwakili oleh Octovianus Monte sebagai sekretaris jenderal dan Benny Wenda sebagai juru bicara.
Seperti dilansir Radio New Zealand, sebelum penentuan keanggotaan kemarin (14/7) yang mendukung ULMWP adalah Kepulauan Solomon dan Vanuatu serta Kaledonia Baru yang berstatus sebagai rekanan. Sementara, Fiji yang dikunjungi Luhut Pandjaitan pada bulan lalu serta Papua Nugini menolak keanggotan ULMWP.
Kendati demikian, menjelang penentuan Gereja Katolik Papua Nugini melalui Uskup Port Moresby Sir John Ribat mendorong para pimpinan MSG menerima keanggotaan ULMWP. Mantan perdana menteri Papua Nugini Michael Somare juga menyatakan dukungan buat ULMWP. Pria yang juga merupakan salah satu pendiri MSG itu mengatakan hal ini dalam sebuah pernyataan sebelum diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antarnegara-negara MSG, Selasa (12/7). "Ini adalah suatu kemajuan dalam mengenali Papua Barat dalam MSG. Secepatnya, keanggotaan penuh harus diberikan," ujar Somare dilansir EMTVnews, kemarin (14/7).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan bahwa pertemuan MSG di Solomon sudah menyepakati tidak melibatkan ULMWP menjadi anggota tetap. Hal ini, menurutnya, semakin menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi mempertahankan Papua.
Ia juga mengatakan, sampai kapan pun Papua Barat akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, selamanya. Retno mengatakan, sudah banyak hal yang dilakukan oleh negara untuk memakmurkan Papua Barat. "Papua adalah milik Indonesia and it will remain to be our part forever," ujar Retno di Kantor Kemenkopolhukam, kemarin (14/7).
Dalam KTT MSG, Indonesia mengirimkan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Desra Percaya sebagai ketua delegasi. Ia mengatakan, pertemuan MSG bersepakat membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan forum MSG yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu.
Menurut Desra, hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.
Desra mengatakan, dari keputusan KTT tersebut maka tak ada ruang bagi ULMWP untuk menjadi bagian MSG dan mencoba untuk membebaskan Papua Barat dari Indonesia. Negara-negara MSG pun sepakat tidak melibatkan ULMWP dalam pertemuan dan pembahasan selanjutnya. "Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG," ujar Desra saat dihubungi Republika.
Menurut stasiun televisi Australia SBS, salah satu penyebab MSG belum menyepakati keanggotaan ULMWP adalah belum adanya panduan kriteria keanggotaan yang laik. Terkait hal itu, sebuah tim telah ditunjuk untuk menyusun panduan keanggotaan. Selanjutnya, panduan itu akan dijadikan pertimbangan dalam pertemuan pada September nanti.
Juru Bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir mengungkapkan, Indonesia sudah sejak 2014 membantu dalam program capacity building negara-negara di Pasifik yang menjadi anggota MSG. Menurutnya, Indonesia terlibat di MSG dengan tujuan membangun negara Melanesia bersama.
"Indonesia dilihat sebagai gerbang ke pasar ASEAN," kata dia. Indonesia juga mengucurkan lebih dari 8 juta dolar AS untuk mendanai bantuan teknis ke negara-negara anggota MSG dalam berbagai bidang, seperti pertanian dan perikanan.
" ULMWP ini adalah NGO yang bukan mewakili kawasan atau negara. Untuk memiliki status keanggotaan penuh itu harus melalui konsensus negara anggota," kata Tata. Ia yakin, negara anggota MSG akan melihat kemungkinan kontribusi ULMWP apakah sesuai dengan tujuan atau misi dari MSG.
Pihak ULMWP belum mengeluarkan pernyataan resmi selepas keputusan kemarin. Sebelumnya, Sekjen ULMWP Octovianus Monte mengatakan bahwa keanggotaan ULMWP dalam MSG sangat penting untuk mendukung gerak Papua menuju negara merdeka. rep: Intan Pratiwi, Puti Almas Lida Puspaningtyas ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
