JAKARTA -- Tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia menurun tipis. Dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang ditandai dari rasio gini pada September 2015 turun 0,01 poin menjadi 0,40 dari Maret 2015 sebesar 0,41.
Kepala BPS Suryamin mengatakan, ada sejumlah faktor penyebab perbaikan rasio gini ini, khususnya pada sektor riil. Menurut Suryamin, upah buruh pertanian meningkat dari Rp 46.180 pada Maret 2015 menjadi Rp 46.739 pada September 2015 atau naik 1,21 persen. Upah buruh bangunan pun ikut naik dari dari Rp 79.657 menjadi Rp 80.494 pada September 2015 atau naik 1,05 persen.
"Hal ini menandakan, masyarakat yang pengeluarannya rendah saat ini memperlihatkan peningkatan dalam hal pengeluaran," ujar Suryamin saat jumpa pers, di Jakarta, Senin (18/4). "Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan."
Rasio gini merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Skala dalam rasio gini antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai rasio gini, makin tinggi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional juga menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas, baik pekerja bebas pertanian maupun nonpertanian dari 11,9 juta orang per Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.
Berdasarkan data Susenas pula, terjadi kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat ketimbang kelompok penduduk atas. Hal ini terjadi karena pembangunan infrastruktur padat karya, program bantuan sosial, serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.
Adapun jumlah penduduk perkotaan menunjukkan peningkatan dari 52,55 persen per Maret 2015 menjadi 53,19 persen pada September 2015. Menurut Suryamin, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan migrasi dari desa ke kota akibat kenaikan upah buruh kasar.
"Terlihat rasio gini di daerah perkotaan tercatat 0,42, turun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,43. Sedangkan, rasio gini di daerah perdesaan cenderung tidak tetap 0,33," kata Suryamin.
Suryamin menjelaskan, pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol Trans Jawa dan Sumatra, tol laut, kereta api, dan pembangkit listrik akan menyerap banyak tenaga kerja baru. Dampaknya, jumlah pekerja yang pengeluarannya rendah mendapatkan penghasilan lebih dari berbagai proyek itu. Dengan pertambahan penghasilan, mendorong pengeluaran yang lebih tinggi.
"Memang belum ada prediksi pasti untuk Maret 2016, tapi anggaran pemerintah kan saat ini banyak dipotong dan dialihkan untuk infrastruktur. Ini bisa berpengaruh," ujar Suryamin.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah mengatakan, pembangunan infrastruktur membantu peningkatan pendapatan masyarakat miskin di berbagai wilayah. "Pembangunan infrastruktur besar-besaran sangat signifikan meningkatkan pendapatan lapisan penduduk 40 persen terbawah karena mereka bisa mendapatkan upah dari menjadi buruh," kata Sairi.
Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat miskin ini karena pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan, kata Sairi, bisa memperkecil angka kesenjangan masyarakat dan ikut menurunkan rasio gini secara bertahap. "Kalau mereka bisa menjadi buruh, pendapatan penduduk miskin makin naik dan mempertipis jarak dengan lapisan masyarakat yang lebih makmur," ungkapnya.
Manufaktur lesu
Namun, menurut Sairi, penurunan tingkat kesenjangan ini juga terjadi karena lesunya kinerja sektor industri manufaktur yang ikut memengaruhi pengeluaran lapisan penduduk 20 persen teratas atau terkaya di perkotaan ataupun perdesaan. "Industri manufaktur melambat, berpengaruh terhadap 20 persen kelompok atas. Sampai September 2015, recovery belum kuat dan konsumsi turun. Sedangkan, bagi kelompok bawah, ada bantalan dari pemerintah yang bisa meningkatkan upah buruh," katanya.
Kendati ada beberapa daerah yang rasio gininya masih di atas rata-rata nasional karena tingkat pendapatan masyarakat di lapisan bawah belum sepenuhnya membaik sehingga konsumsinya terbatas. Ada empat provinsi yang nilainya di atas rata-rata rasio gini nasional 0,40, yaitu Papua Barat dan Jawa Barat masing-masing 0,43 serta DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing 0,42.
"Untuk Yogya, konsumsi lapisan masyarakat bawahnya rendah dibanding rata-rata provinsi lain. Padahal, lapisan atasnya konsumsinya tidak setinggi DKI Jakarta. Jadi, gap antara rendah dan atas agak lebar, lebih lebar dari nasional," ujar Sairi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, turunnya kesenjangan itu menunjukkan berjalannya upaya pemerintah untuk memperbaiki pendapatan masyarakat tingkat ekonomi bawah. Guna terus menekan angka rasio gini, pemerintah akan terus meningkatkan program perekonomian rakyat kecil.
"Bisa melalui usaha kecil menengah (UKM), membantu kesehatan dan pendidikan. Bahwa masih ada gap, iya, tetapi itu cara untuk mengurangi gap tersebut," kata Wapres menjelaskan. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi satu digit juga salah satu upaya meminimalkan angka rasio gini.
Direktur Komunikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel mengatakan, turunnya rasio gini itu menunjukkan sejumlah program pemerintah telah bisa dirasakan kalangan menengah ke bawah. "Segala bentuk bantuan pemerintah untuk kalangan menengah ke bawah dan juga berbagai proyek pembangunan mulai terlihat dari pengeluaran masyarakat kelas menengah ke bawah yang meningkat," ujar Ruddy.
Ketimpangan ini tampaknya akan terus menipis karena pemerintah terus berupaya meningkatkan bantuan, baik program langsung maupun tak langsung. Program kesehatan, pendidikan, dan lainnya bisa membuat masyarakat, khususnya di perdesaan, lebih banyak mengeluarkan dana untuk kebutuhan lainnya.
Ruddy juga berharap agar program pemerintah ini bisa dijalankan dengan baik. Sebab, selama ini masih terdengar keluhan masyarakat bahwa kegiatan pemerintah belum dirasakan merata. "Program sebenarnya sudah on the track. Tinggal bagaimana eksekusinya," katanya. rep: Debbie Sutrisno, ed: Nur Hasan Murtiaji
Ikuti Whatsapp Channel Republika
