JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan, kendala dalam pembentukan holding BUMN energi akan dituntaskan tahun ini. Dalam holding BUMN energi ini, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai induk perusahaan.
Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas ini siap memimpin holding BUMN energi. Sejak awal, kata Dwi, perseroan memang sudah diposisikan sebagai perusahaan induk atas sejumlah anak usaha Pertamina.
Bahkan, setahun terakhir, pihaknya telah merancang struktur usaha perusahaan sebagai sebuah holding company. Rencananya, di holding BUMN energi ini sejumlah BUMN lain masuk sebagai anak usaha. "Kalau ada anggota lain yang masuk, kita akan menurunkan sebagai anak perusahaan, seperti di kilang, saat ini masih jadi organisasi di Pertamina. Kita akan turunkan jadi anak perusahaan dan pengembangan bisnis," ujar Dwi, Rabu (13/4).
Seusai merayakan ulang tahun ke-18 Kementerian BUMN di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (13/4), Menteri BUMN menyatakan, PT Pertamina dipilih sebagai induk perusahaan karena kepemilikan sahamnya 100 persen dikuasai pemerintah. "Saat ini, kajian sudah selesai dan proses sudah jalan semua. Saya juga sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan PP-nya akan diajukan ke Presiden Joko Widodo," ujar Rini.
Adapun mengenai nama, ada dua opsi yang masih dikaji. Bisa "Pertamina Holding" atau "Holding Energi". "Soal ini kita belum bicarakan nama Pertamina-nya diganti atau enggak. Karena, holding-nya kan Pertamina. Apa nama Pertamina-nya diganti atau jadi Pertamina Holding," kata Rini menjelaskan.
Menurut Rini, masuknya PGN menjadi anak usaha Pertamina akan dilakukan dengan transaksi inbreng (pemasukan harta pemegang saham dalam modal perseroan) atau dengan memasukkan harta yang bukan berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk aktiva dari para pemegang saham dalam penyertaan modal perseroan. "Prosesnya sedang berjalan semua. Kemarin bicara ke Kemenkeu. Insya Allah, kalau bisa kita sebelum hari raya. Tahun ini rencananya," ujar Rini.
Dwi juga berharap, holding bisa berjalan tahun ini. Apalagi, praktik holding Pertamina sebenarnya sudah terjadi di sektor hulu. Pertamina memiliki beberapa anak perusahaan, seperti Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi (PHE), dan Pertamina Internasional EP.
Semakin banyak anak perusahaan, Pertamina bisa lebih fokus pada arah kebijakan dan bisnis. Artinya, kata Dwi, pembentukan induk usaha akan lebih memudahkan pengembangan usaha ke depan.
"Nanti tinggal menurunkan saja untuk pengolahan demikian dan pemasaran juga begitu. Jadi, Pertamina sebagai holding lebih sederhana di anak perusahaan manakala seperti itu. Jika ada perusahaan lain yang akan digabungkan ke Pertamina, enggak ada masalah," kata Dwi.
Terkait posisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertagas--57 persen saham PGN dikuasai Pemerintah RI, Pertagas merupakan anak perusahaan Pertamina--Dwi menilai tidak ada yang perlu dirisaukan. Sebab, keduanya justru bisa sinergi dan mengoptimalkan tugas dan fungsi pemenuhan kebutuhan gas.
"PGN harus berkembang, itu kan punyanya publik. Jadi, kita harus mendorong pemegang saham, PGN, maupun Pertagas untuk memperoleh manfaat yang lebih besar karena akan menciptakan pandangan orang terhadap investasi di Indonesia," kata Dwi.
Direktur Utama PT PGN (Persero) Hendi Priyo Santoso enggan berkomentar terkait rencana holding BUMN yang akan menjadikan perusahaan yang ia pimpin menjadi anak usaha Pertamina. Ia mengaku, akan menunggu instruksi lanjutan dari Kementerian BUMN. "Saya tidak bisa komentar banyak. Belum dapat arahan dari Bu Menteri (Rini Soemarno)," kata Hendi.
Mengenai posisi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Manajer Senior Public Relation PLN Agung Murdifi mengaku, hingga kini, belum ada pembicaraan mengenai bergabungnya PLN ke dalam holding energi yang ditargetkan rampung tahun ini. "Sampai hari ini, belum ada pembicaraan. Saya belum mendengar," katanya.
Pengamat energi Marwan Batubara menyambut baik rencana pembentukan holding BUMN energi ini. Ia menilai, pembentukan holding bisa meningkatkan pengaruh sekaligus meningkatkan pendapatan, nilai aset, dan kemampuan untuk kredit.
"Kalau di bawah kendali semuanya, tidak seperti saat ini bisa ada duplikasi. Ada juga yang bolong, artinya pelayanan bisa optimal. Kalau itu terpisah seperti saat ini, ada pelayanan yang overlapping," katanya.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengakui, jumlah 118 BUMN saat ini termasuk banyak dan kinerja yang dihasilkan belum efisien. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai konsep dan kebijakan agar BUMN yang ada di Tanah Air kuat dan lincah. rep: Sapto Andika Candra, Muhammad Nursyamsi, c37/antara, ed: Nur Hasan Murtiaji
Ikuti Whatsapp Channel Republika
