Foto: AP/Gali Tibbon
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan tak berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah merespons pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan inilah saatnya Indonesia-Israel menjalin hubungan diplomatik, Senin (28/3).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Indonesia tetap pada posisi menuntut Israel menghentikan penjajahan terhadap rakyat Palestina. Selama Palestina masih dijajah, Indonesia tak akan membuka kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. ''Kalau kemerdekaan Palestina itu bisa dilakukan, artinya tuntutan kita bisa dipenuhi, maka Indonesia tentunya dengan terbuka memikirkan. Memikirkan, ya, bukan meyetujui," ucap Pramono, di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (29/3).
Dia kembali menggarisbawahi, sekalipun Palestina sudah menjadi negara merdeka, Indonesia tak akan serta-merta menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah, jelas dia, baru akan membuka diri untuk memikirkan tawaran Israel tersebut.
"Bagaimanapun kami tidak mau terjebak persoalan itu. Yang paling penting sekarang ini adalah spirit untuk memerdekakan Palestina," ujar Pramono. Ini meneguhkan sikap pemerintah soal isu Palestina, termasuk yang terakhir pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, 6-7 Maret 2016.
Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah, Palestina, pada 13 Maret lalu. Indonesia pun telah menunjuk konsul kehormatan di kota tersebut dengan tujuan untuk mewakili kepentingan dan perlindungan WNI di Palestina.
Niat Israel membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia itu disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada rombongan wartawan Indonesia yang mengunjungi kantornya, Senin (28/3). Para wartawan itu diundang Kemenlu Israel selama sepekan. ''Ini saatnya ada hubungan resmi antara Indonesia dan Israel,'' kata Netanyahu, seperti dilansir laman berita Times of Israel dan Jerusalem Post, Senin. Selama ini, meski tak ada hubungan diplomatik, telah ada hubungan dagang antara kedua negara.
Netanyahu berharap kunjungan para wartawan Indonesia, di antaranya Y Tomi Aryanto dari Tempo dan Abdul Rokhim dari Jawa Pos, bisa membantu membuka jalan bagi terwujudnya hubungan Israel dengan Indonesia.
Ia menjelaskan, Indonesia dan Israel mempunyai banyak peluang dalam kerja sama bilateral, terutama di bidang teknologi air serta teknologi tinggi. Alasan-alasan yang mencegah hubungan diplomatik sudah tidak relevan lagi. Apalagi, menurut Netanyahu, Jakarta dan Yerusalem sama-sama meredam ancaman terorisme. Bahkan, ia menambahkan, tak sedikit warga Indonesia yang berteman dengan dirinya melalui akun pertemanan Facebook.
Ia mengungkapkan pula, hubungan Israel dan Arab kini berubah. ''Israel dan Arab bersekutu memerangi ekstremisme Islam,'' katanya. Hingga sekarang, ia mengklaim Israel berhasil menjalin hubungan baik dengan sejumlah negara Asia, seperti dengan Cina, Jepang, India, dan Vietnam. Pertengahan Maret lalu, Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely juga mengungkit soal hubungan Indonesia-Israel. Ia di hadapan anggota Knesset atau Parlemen Israel mengungkapkan, Indonesia melanggar kesepakatan rahasia dengan Israel.
Menurut dia, Menlu Indonesia Retno Marsudi sebetulnya bisa memasuki Ramallah, Palestina, untuk meresmikan Konsulat Kehormatan pada 13 Maret lalu. Syaratnya, sesuai kesepakatan rahasia, Retno mesti singgah juga ke Yerusalem untuk bertemu pejabat-pejabat senior Israel.
Anggota Komisi I DPR, Saifullah Tamliha, mengaku mengetahui alasan Israel ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ia mengungkapkan, sejak dulu Israel mengincar kekayaan alam di Indonesia. Mereka ingin berinvestasi besar-besaran di Indonesia. ''Mereka tahu sumber daya alam Indonesia melalui satelitnya," tutur Tamliha. Ia menambahkan, Israel juga pernah mengincar pertambangan batu intan di Kalimantan Selatan. Namun, rencana itu ditolak mentah-mentah Indonesia.
Sebab, investasi yang ditawarkan Israel hanya ingin mengambil hasil bumi di Kalimantan Selatan tanpa melakukan pengolahan di dalam negeri. Masyarakat Kalimantan Selatan menolak rencana itu karena tak ingin hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
Kemenlu menyayangkan
Juru bicara Kementerian Luar (Kemenlu) Negeri, Arrmanatha Nasir, menyayangkan kunjungan rombongan wartawan Indonesia ke Israel. Kemudian, kunjungan ini dipolitisasi sebagai bentuk perbaikan hubungan Indonesia dengan Israel.
"Kita menyayangkan jika kegiatan seperti ini disalahgunakan atau dipolitisasi untuk kepentingan lain karena pada intinya Indonesia tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari Israel," kata Arrmanatha, kemarin.
Pemerintah, kata dia, tak bisa melarang media berkunjung ke Israel. Ia juga tahu, kegiatan semacam itu beberapa kali dilakukan dalam konteks promosi pariwisata dan bisnis. Undangan Israel kepada jurnalis dalam dua bidang itu telah berlangsung sejak 1994. Namun, ia menegaskan, pemerintah menyayangkan jika kunjungan itu disalahgunakan untuk kepentingan lain.
Terkait ada atau tidaknya pemberitahuan kepada Kemenlu terkait kunjungan jurnalis tersebut, Arrmanatha menyatakan, kunjungan itu sepenuhnya berkaitan dengan swasta, yakni media nasional. "Kita tidak ada hubungan diplomatik, jadi tidak ada notifikasi," kata dia.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, mengecam pertemuan yang dilakukan sejumlah wartawan senior asal Indonesia dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di Tel Aviv, Israel, Senin (28/3) waktu setempat.
Menurut Mahfudz, pertemuan itu justru bersifat kontraproduktif dengan sikap Indonesia yang menentang penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Terlebih, dalam KTT Luar Biasa OKI di Jakarta belum lama ini, Indonesia mempertegas sikap itu.
Mahfudz mengaku tidak bisa memahami agenda kunjungan wartawan-wartawan senior tersebut. Namun, ia menilai sikap Netanyahu sebagai sinyal bahwa Israel risih dengan sikap Pemerintah Indonesia.
''Makanya mereka berusaha mencari jalur lobi yang mereka pikir akan efektif, yaitu melalui wartawan-wartawan senior tersebut,'' jelas Mahfudz. Kehadiran para wartawan diharap bisa membantu Israel membentuk opini alternatif mengenai citra Israel.
Mahfudz menyatakan tak tahu cara para wartawan itu masuk Israel, padahal dua menlu, yakni Marty Natalegawa dan Retno Marsudi, ditolak saat hendak masuk Palestina. ''Mungkin karena menggunakan paspor hijau biasa, mereka masuk lewat Eropa, baru ke Israel,'' ujarnya.
Para wartawan itu, kata dia, tidak bisa berdalih sekadar memenuhi undangan Israel. Kedatangan mereka jelas menggambarkan mereka tidak sensitif dengan posisi rakyat Indonesia dan pemerintah. rep: Halimatus Sa'diyah, Lida Puspaningtyas Agus Raharjo/Reja Irfa Widodo/antara ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
