Antara/Puspa Perwitasari 
JAKARTA - Parlemen Indonesia mengecam sikap Israel yang melarang Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengunjungi Ramallah, Palestina, untuk melantik konsul kehormatan RI. Anggota DPR menilai kejadian itu mestinya membulatkan tekad Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus melawan secara formal penjajahan Israel.
"Saya kira perlu dilakukan perlawanan," kata Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (14/3). Menyusul kejadian pencekalan Menlu, kata Ade, pemerintah harus semakin tegas menyatakan sikap mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satu jalan perlawanan yang bisa dilakukan Indonesia adalah melalui diplomasi internasional.
Menteri Retno direncanakan bertolak ke Ramallah untuk melantik konsulat kehormatan Indonesia untuk Palestina pada Ahad (13/3). Beberapa saat menjelang keberangkatan Retno beserta delegasi menuju Ramallah, Israel tak memberi izin overflight bagi helikopter angkatan udara Yordania yang akan membawa rombongan. Larangan itu, menurut media Israel Haaretz, karena Retno menolak mengunjungi Yerusalem untuk menemui pejabat Israel.
Ia mengingatkan, rencana Menlu Retno menuju Ramallah adalah untuk melantik konsul kehormatan sekaligus pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat. Sebab itu, pencekalan oleh Israel adalah sikap nyata Israel mengganggu upaya Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga menyatakan kesal dengan ulah Israel yang melarang Menlu Retno masuk ke Palestina. Hidayat meminta Indonesia mengambil sikap tegas terhadap sikap Israel tersebut.
Menurut Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu, ini adalah kali kedua Israel tidak mengizinkan Menlu RI melaksanakan tugas negara untuk memasuki Ramallah, Palestina. Sebelumnya, Marty Natalegawa ketika menjadi menlu juga dilarang masuk Palestina bersama para menlu negara-negara Gerakan Non-Blok. ''Dulu Pak Marty melakukan protes keras. Sekarang mestinya Bu Retno sampaikan protes yang lebih keras lagi,'' kata Hidayat.
Sebab, lanjut Hidayat, Menlu bukan hanya sedang melaksanakan tugas negara, tapi juga amanah dari KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Jakarta bulan lalu. Ia mengatakan, perilaku Israel medemonstrasikan kelakuan pihak yang tak ingin menghadirkan solusi damai dengan mengakui Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat. "Pihak Indonesia juga harus suarakan protesnya di PBB juga," ujar dia.
Hidayat menambahkan, setelah membuka konsul kehormatan di Ramallah, seharusnya RI juga menegaskan bahwa konsul itu juga meliputi Palestina keseluruhan, bukan hanya untuk Ramallah dan meninggalkan Gaza. ''Lebih bagus lagi kalau Indonesia untuk serius upayakan rekonsiliasi sebagai syarat kemerdekaan Palestina, maka RI juga buka konsul di Gaza dan Yerusalem," ucapnya.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi mengatakan, sikap Israel menolak memberi izin bagi Menlu Retno sejatinya menunjukkan sikap asli negara itu. ''Untuk kesekian kalinya, yang tidak toleran bukan Indonesia dan Palestina. Yang tidak toleran adalah Israel. Mengapa orang mau bantu saja tidak bisa?'' kata dia. Oleh karena itu, lanjut Muzadi, mestinya Indonesia membuat nota penyesalan terhadap negara zionis itu.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri merilis bahwa pelantikan Maha Abu Shusheh sebagai konsul kehormatan (konhor) RI dilakukan di Amman dengan lancar. Upacara pelantikan juga dihadiri oleh Menlu Palestina Riyad al-Maliki, para duta besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman, Ketua Komisi I DPR Indonesia Mahfudz Siddiq, Duta Besar Indonesia untuk Yordania Teguh Wardoyo, serta para tokoh dan pejabat pemerintahan Palestina dan Yordania.
Dalam kesempatan pelantikan tersebut, Retno meminta Konhor Indonesia di Ramallah dapat berperan aktif meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. "Saya harap Konhor RI di Ramallah dapat menjadi penyambung tali persaudaraan Rakyat Indonesia dan Palestina," katanya dalam siaran resmi yang diterima Republika, Ahad (13/3).
Selain mendekatkan hubungan bilateral kedua negara, Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah juga memiliki tugas memberi pelayanan dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, meningkatan hubungan dan kerja sama ekonomi dan sosial budaya, melakukan promosi ekonomi, perdagangan, pariwisata, investasi, tenaga kerja dan jasa, serta melakukan promosi sosial budaya.
Konsul Kehormatan RI merupakan konsul kehormatan pertama di Ramallah. Konsul Kehormatan asing di Palestina lainnya saat ini berada di Bethlehem.
Menlu Retno menegaskan, pelantikan kemarin adalah bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan sepenuhnya. "Dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina tidak pernah padam dan pada hari ini kita maju satu langkah lagi dengan pelantikan konsul kehormatan RI di Ramallah" ujarnya. rep: Agus Raharjo, Eko Supriyadi, Melisa Riska Putri, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
