Reuters/Darren Whiteside
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta cadangan bahan bakar minyak (BBM) diperkuat seiring anjloknya harga minyak dunia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi seperti Pertamina, ia instruksikan segera mencukupi cadangan strategis BBM.
"Dengan kondisi harga minyak dunia yang masih rendah, seharusnya pemerintah membeli pasokan minyak mentah sebanyak-banyaknya," kata Presiden saat menghadiri penandatanganan kontrak strategis sektor energi di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2).
Strategi ini, menurut Presiden, perlu dilakukan dengan harapan, ketika harga minyak dunia naik kembali, maka Indonesia memiliki cadangan yang cukup. Ia menyatakan, terserah saja stok minyak itu nanti disimpan di dalam atau luar negeri.
"Hal terpenting, saat ini kita harus beli, jadi saat harga nanti normal, atau di atas 100 dolar AS per barel, kita sudah punya stok," kata Presiden menegaskan. Saat ini harga minyak dunia berada di level 40 dolar AS per barel.
Selain memanfaatkan momentum anjloknya harga minyak, Presiden mendesak agar pembangunan kilang-kilang minyak baru harus mulai dilakukan. Hal ini agar rantai pasokan minyak tak terlalu panjang sehingga tak perlu membeli lewat trader.
Menurut dia, sudah banyak investor yang tertarik membangun kilang minyak di Indonesia. "Yang ngantre banyak. Tinggal diputuskan, bisa di Cilacap, Tuban, dan Bontang," katanya. Kebutuhan BBM di seluruh Indonesia juga cukup tinggi dan merata. Presiden beranggapan, pembangunan kilang bisa dilakukan di mana pun asalkan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pembelian pasokan minyak dapat dilakukan asal ada proposal resmi yang diajukan kepada menteri keuangan. Kalau pembelian stok BBM yang diperintahkan Presiden diamini menteri keuangan, maka itu akan berjalan.
Kalau menteri keuangan telah memberi lampu hijau, jelas Sudirman, Pertamina diminta mengajukan proposal. Selain itu, pemerintah masih menapaki pembicaraan tentang dana ketahanan energi, termasuk rencana sumber dana ketahanan energi dari APBN.
Sudirman menambahkan, sejumlah langkah juga telah dilakukan pemerintah demi mempermudah pembangunan kilang dan menarik investor lokal maupun asing. Salah satunya dengan menerbitkan perpres tentang pembangunan kilang.
Dalam perpres ini, diatur skema pendanaan yang bisa diperoleh dari APBN, penugasan oleh BUMN, kerja sama antara badan usaha dan pemerintah, serta dibangun murni oleh swasta. "Jadi, kita menerbitkan perpres betul-betul sebagai payung pendorong, itu yang mendorong percepatan," ujar Sudirman.
Percepatan lain, ujar dia, Kementerian Keuangan memiliki aset berupa lahan di berbagai lokasi di Indonesia. Lahan tersebut bisa digunakan sebagai opsi lokasi pembangunannya kilang.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, tanah di Bontang seluas 600 hektare bisa dipakai. Ia mengatakan, di sana sudah ada infrastruktur dasar sehingga itu bisa dijadikan modal awal, tidak pakai biaya.
Tak hanya itu, Sudirman juga mengatakan insentif bisa diberikan kepada investor atau pembangun kilang berupa pembebasan pajak atau tax holiday dan kepastian pembelian oleh Pertamina. Nantinya, Pertamina diwajibkan menjadi pembeli minyak dari kilang yang dibangun.
Dengan demikian, banyak kebijakan yang progresif dan tentu saja tak ada alasan untuk menunda pembangunan kilang. Menurut Sudirman, ada sejumlah negara yang berminat. "Kita dengar ada Arab Saudi, Kuwait, Rusia, Cina, juga Irak, Iran, dan Thailand."
Pertamina siap
Pertamina ditugasi pemerintah untuk membangun infrastruktur BBM, LPG, dan gas bumi dengan total anggaran sekitar Rp 2,05 triliun. Tak hanya itu, Pertamina pun mendapat instruksi Presiden untuk membeli cadangan BBM selagi harga minyak rendah.
Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto menyebutkan, penugasan untuk "memborong" minyak mentah dan pembangunan infrastuktur minyak, termasuk kilang, butuh pendampingan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Alasannya, SKK Migas bisa menjadi perantara negosiasi antara Pertamina dan KKKS lain untuk mengadakan kerja sama infrastuktur termasuk kilang. "Iya, kita masih bicara dan kelihatannya peranan SKK Migas sangat penting sebagai penengah," kata Dwi, kemarin.
Vice President Corporate Communcation Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina akan semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai perusahaan energi nasional.
Dalam konteks ini, Pertamina menjalankan usaha secara terintegrasi dari hulu ke hilir migas. Dia mengungkapkan, terdapat 15 titik terminal BBM yang tersebar di wilayah Indonesia bagian timur dengan anggaran Rp 212 miliar dengan total kapasitas 72 ribu kiloliter.
Selain itu, ada tiga titik depot pengisian LPG di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua senilai Rp 870 miliar berkapasitas total 6.000 metrik ton dan konversi BBM ke bahan bakar gas untuk 5.000 nelayan dengan anggaran Rp 71,25 miliar.
Pemerintah juga memberi kepercayaan kepada Pertamina untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi. Proyek infrastruktur ini meliputi pembangunan stasiun LNG mini yang tahun ini memasuki fase engineering dengan pendanaan sebesar Rp 42,8 miliar.
Lalu ada pipa gas bumi di Jakarta dan Bekasi sebesar Rp 120 miliar, jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Prabumulih, Cilegon, dan Balikpapan senilai Rp 605 miliar, pendistribusian konverter kit untuk transportasi senilai Rp 31 miliar.
Dan terakhir, pembangunan SPBG di Bekasi dan Prabumulih dengan nilai Rp 95 miliar. "Apabila infrastruktur ini tuntas dibangun, akan melahirkan efisiensi pendistribusian energi, khususnya di wilayah Indonesia timur," jelas Wianda.
Untuk jaringan gas bumi bagi rumah tangga, lanjut Wianda, Pertamina melalui Pertagas Niaga yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Gas telah mengoperasikan jaringan gas kota di Kota Jambi, Sengkang, Prabumulih, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sidoarjo.
Jumlah penggunanya sekitar 21 ribu sambungan rumah tangga. Sesuai penugasan pemerintah, ujar Wianda, pada 2016 Pertamina menargetkan mengalirkan gas di beberapa kota, meliputi Kabupaten Sidoarjo tahap kedua, Ogan Ilir, Subang, Bontang, dan Lhokseumawe.
Penambahan penugasan dari pemerintah di Prabumulih, Balikpapan, dan Cilegon, totalnya 40 ribu SR (sambungan gas rumah tangga). Jika pengoperasian gas kota ini telah berjalan seluruhnya, jumlah sambungan gas rumah tangga yang dikelola Pertamina mencapai 102 ribu SR. rep: Sapto Andika Candra, Halimatus Sa'diyah ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
