Antara/Wahyu Putro A
JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengklaim sudah menerima jawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana pencabutan surat keputusan (SK) pembekuan PSSI. Menpora Imam Nahrawi mengatakan, pemerintah mengambil jalan penundaan pencabutan sampai ada kesepakatan baru antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).
Imam mengatakan, Presiden Jokowi menghendaki agar ada komunikasi anyar antara pemerintah dan Kepengurusan FIFA yang baru. Tujuannya untuk membahas nasib embargo sepak bola nasional. "Jawaban presiden itu atas kajian (pencabutan) yang dimintakan dari kami (Kemenpora) beberapa hari lalu," kata Imam, seperti disampaikan Juru Bicara Kemenpora Gatot Dewa Broto, di Jakarta, Senin (29/2).
Gatot menerangkan, arahan Presiden tersebut membuat Kemenpora pada hari itu juga mengirimkan surat permintaan kepada FIFA. Isinya agar federasi internasional itu menerima delegasi dari pemerintah. Namun, katanya, Kemenpora belum menerima sejumlah nama dari Istana Negara soal siapa yang bakal dikirim ke Markas FIFA di Zurich, Swiss.
"Kami belum menerima nama-nama yang diinginkan presiden. Apakah itu pejabat kepresidenan atau yang lain. Kami masih menunggu arahan selanjutnya dari presiden," ujar Gatot.
Disinggung soal apakah delegasi yang dimaksud itu nantinya adalah tim kecil yang sempat dibentuk Kemenpora bersama Presiden Jokowi pada tahun lalu, Gatot menjelaskan, delegasi tersebut ada kemungkinan di luar keanggotaan tim kecil. Namun, salah satu tugas utama delegasi tersebut, yaitu menagih FIFA soal konsistensi bersama dengan Pemerintah Indonesia menyangkut komitmen pembentukan tim kecil.
"Kami berniat baik untuk mengingatkan FIFA soal ini. Kita optimistis saja dengan rezim baru di FIFA," kata Gatot.
Rencana pencabutan pembekuan PSSI mencuat selepas pertemuan antara Menpora, Ketua Komite Ad Hoc PSSI Agum Gumelar, dan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Saat itu, Agum menyatakan bahwa ia mendengar Presiden meminta pencabutan pembekuan PSSI dilakukan selekasnya.
Di lain pihak, Menpora menampik klaim tersebut. Imam Nahrawi menyatakan, Jokowi hanya meminta kajian pencabutan pembekuan PSSI. Tim Komunikasi Kepresidenan ikut menegaskan sanggahan Imam Nahrawi tersebut.
Gatot yang juga anggota Tim Transisi PSSI, sempat menyampaikan pada Sabtu (27/2), sebetulnya pencabutan SK pembekuan PSSI itu memang belum bisa dilakukan. Sebab, dalam kajian yang dilakukan Kemenpora, ada sejumlah syarat mutlak yang harus dipenuhi kepengurusan PSSI saat ini agar pencabutan itu bisa diundangkan.
Selain mengharuskan PSSI melakukan reformasi dan pembenahan tata kelola sepak bola nasional, Kemenpora mensyaratkan agar ada komunikasi baru antara Pemerintah Indonesia dan FIFA dan juga Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC). "Ini terkait dengan komitmen FIFA dan AFC untuk membentuk tim kecil yang sudah disetujui bersama Presiden Jokowi (November 2015)," kata Gatot.
Tim kecil itu, katanya, merupakan wadah komunikasi antara pemerintah dan FIFA bersama AFC untuk mengkaji soal masa depan sepak bola nasional. Tim komunikasi itu beranggotakan sejumlah nama yang ditunjuk oleh Tim Kepresidenan pada Desember 2015. Anggotanya terdiri atas mantan diplomat, mantan pegiat olahraga dalam negeri, dan juga mantan pesepak bola.
Tim kecil tersebut dimaksudkan untuk mencari jalan keluar penghentian sanksi pelucutan keanggotaan sepak bola nasional oleh federasi dunia. Namun, alih-alih menyetujui pembentukan tim kecil, FIFA dalam keputusannya tahun lalu malah membentuk Komite Ad Hoc Reformasi hasil kesepakatan antara FIFA, AFC, dan PSSI.
Gatot menambahkan, jika tim kecil tersebut disetujui FIFA, artinya ada langkah maju tentang rencana pencabutan SK pembekuan PSSI. Ada harapan dari pemerintah agar pencabutan SK Pembekuan 01307/2015 bisa dilakukan pada Mei 2016. Hal itu menyusul agenda resmi Kongres Biasa FIFA di Meksiko. "Waktunya ini relatif. Bisa dibilang singkat atau panjang. Tergantung bagaimana hasil pembicaraan dengan FIFA," kata Gatot menambahkan.
Presiden Joko Widodo mengiyakan bahwa penyelesaian masalah PSSI harus dibicarakan dengan FIFA. "Kemarin kita sudah dapat ketua baru FIFA. Saya kira kita akan mengirim utusan untuk bicarakan masalah PSSI," ucap Presiden Jokowi, di kantor Kementerian ESDM, kemarin.
Pada Jumat (26/2) lalu, FIFA telah menggelar kongres di markas mereka di Swiss. Dalam kongres tersebut, Gianni Infentino ditetapkan sebagai presiden FIFA yang baru.
Menurut Jokowi, utusan dari pemerintah akan membahas dan mencari jalan keluar dari semua permasalahan persepakbolaan Indonesia saat bertemu perwakilan FIFA nanti. "Kita sudah ada kok roadmap-nya, akan apa, akan apa," kata Jokowi.
Di pihak lain, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Gusti Randa menilai FIFA akan sulit menerima utusan pemerintah tersebut. Gusti Randa menjamin, baik pengurus baru maupun pengurus lama FIFA pasti berkomitmen kepada statutanya.
Dalam statuta FIFA, intervensi pemerintah merupakan tindakan yang sangat diharamkan. "Saya anggap ini mubazir. Saya kira presiden baru, Gianni Infantino, juga orang yang sangat disiplin dan menghormati statu FIFA," kata Gusti Randa, kemarin.
Terlebih, menurut dia, FIFA sudah memberi jalan dengan membentuk Komite Ad Hoc Reformasi PSSI untuk memfasilitasi keinginan Pemerintah Indonesia dalam mereformasi PSSI. Namun, menurut dia, hingga saat ini tak sekali pun perwakilan pemerintah hadir dalam rapat Komite Ad Hoc Reformasi PSSI. rep: Bambang Noroyono, Halimatus Sa'diyah Ali Mansur ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
