Sabtu 20 Feb 2016 14:40 WIB

ICMI: Jangan KucilkanLGBT

Red: operator
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ICMI Andi Yuliani Paris (kedua kiri) saat menggelar konferensi pers terkait sikap ICMI terhadap LGBT di Jakarta, Jumat (19/2). (Republika/Wihdan)
Foto: Republika/ Wihdan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ICMI Andi Yuliani Paris (kedua kiri) saat menggelar konferensi pers terkait sikap ICMI terhadap LGBT di Jakarta, Jumat (19/2). (Republika/Wihdan)

Kapolri menegaskan permintaan agar gerakan LGBT tak melakukan propaganda. 

JAKARTA --Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai fenomena gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang saat ini ramai diperbincangkan merupakan keprihatinan bagi rakyat Indonesia. Kendati demikian, masyarakat juga diminta bersikap arif terhadap individu yang mengidap kecenderungan tersebut.

"Jangan dikucilkan, apalagi ada kekerasan. Karena, apa pun itu, mereka juga anak bangsa," ucap Ketua Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, Remaja, dan Keluarga ICMI Andi Yulia Fariz, di Jakarta, Jumat (19/2). Menurut dia, kaum LGBT ini merupakan kelompok yang perlu ditolong dan diatasi secara bersama-sama. Tetapi, caranya harus sesuai dengan aturan dan norma yang ada dengan tidak mengedepankan kekerasan. 

Hal senada disampaikan Wakil Ketua ICMI Sri Astuti Buchari. "Ini (LGBT) sesuatu yang harus ditolong dan diatasi bersama, tapi bukan dengan kekerasan," kata Sri, di Wisma Kodel, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/2).

Menurut Sri, untuk menyembuhkan mereka yang terlibat LGBT akan menjadi tantangan tersendiri. Menurut dia, ICMI siap membantu menyembuhkan para korban LGBT tersebut. "Caranya mungkin kita bisa undang psikolog atau psikiater untuk penyembuhan mereka," ucap Sri.

Pihak ICMI juga berharap pemerintah mempunyai program nyata, baik itu promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif bagi in dividu LGBT. Andi Yulia Fariz mengatakan, pemerintah mestinya bisa segera merumuskan penanganan persoalan LGBT dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya.

Menurut dia, pola asuh dan minimnya pemahaman orang tua terhadap perkembangan seksualitas anak menjadi salah satu faktor penyebab anggota keluarga menjadi LGBT. "Insya Allah pada kepengurusan ini ICMI akan mempunyai program konseling dan pendidikan bagi calon pengantin. Sebab, keluarga itu ketahanan utama suatu bangsa,"

ucap Yulia.

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti juga menegaskan sikap kepolisian yang meminta kaum LGBT tidak me lakukan propaganda paham mereka pada masyarakat. "Masyarakat mengharapkan mereka tidak mem propagandakan LGBT. Tetapi, keber adaannya kita hormati," kata Ba drodin, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin. 

Dia menyadari bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tak setuju dengan paham LGBT. Karena itu, jika kaum LGBT melakukan propaganda, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Kendati ada penolakan yang keras dari masyarakat, Kapolri memastikan institusinya akan bertindak adil pada kaum LGBT. Polri akan menindak tegas jika ada masyarakat yang melakukan kekerasan kepada mereka. Sebaliknya, polisi juga akan menindak jika ada kaum LGBT yang melakukan perbuatan melanggar hukum. "Kalau melanggar hukum, kita tindak. Ada kokyang sudah kami proses," ucap dia.

Sementara itu, Kementerian Pem berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan melakukan kajian penilaian untuk mengetahui respons atau keinginan masyarakat terkait LGBT. Kajian tersebut termasuk bagaimana pandangan setiap komponen masyarakat di antaranya para LGBT itu sendiri, pemuka agama, masyarakat hingga dunia pendidikan.

Dalam kajian nanti, Kementerian PPPA merasa perlu juga ada perspektif dari sisi anak. "Karena anak itu putih bersih dan tidak ada kecenderungan kesana. Kecenderungan dibentuk dari lingkungan," kata Deputi Perlindungan Anak KPP dan PA Pribudiarta Nur Sitepu.

Pribudiarta menyebut, berdasarkan kajian tahun lalu, kaum homo - seksual cenderung enggan dipublikasi. "Mereka hanya menginginkan agar dapat mengakses hak-haknya tanpa ada kekerasan," kata dia. Sedangkan, mereka yang transgender tidak masalah jika perilakunya diketahui masyarakat luas. Mereka merasa tidak berkonflik dengan norma sosial dan budaya Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad mengakui sudah ada koordinasi dengan Kementerian PPPA menyangkut persoalan maraknya LGBT di kalangan anak sekolah. "Konsepnya masih digodok. Nanti kalau sudah final kita infokan," kata Hamid. 

rep: Dadang Kurnia, Halimatus Sa'diyah, Qommaria Rostanti, Fauziah Mursyid, ed: Fitriyan Zamzami

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement