JAKARTA -- United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia enggan menjelaskan tentang kucuran dana untuk advokasi LGBT. Sebaliknya, mereka menyerahkan persoalan tersebut kepada UNDP Asia Pasifik yang bermarkas di Bangkok, Thailand.
UNDP mengalokasikan dana 8 juta dolar AS dalam kurun 2014-2017 di empat negara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan Cina. UNDP Indonesia diminta keterangan Bappenas mengenai dana ini dan mengaku tak tahu-menahu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, berdasarkan keterangan UNDP, mereka tak mengucurkan dana untuk LGBT. Kalla juga meminta UNDP menghentikan program advokasi terhadap LGBT di Indonesia dan menyatakan LGBT tak boleh menjadi gerakan memengaruhi orang lain.
''Kami sudah mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Indonesia, kami juga telah berbicara pada UNDP di Bangkok,'' kata Communication Specialist UNDP Indonesia Tomi Soetjipto, kepada Republika Selasa (16/2).
Meski demikian, Tomi enggan mengungkapkan respons UNDP Asia Pasifik terkait permintaan Kalla agar program untuk LGBT di Indonesia tak dilanjutkan. Ia pun belum bersedia menjelaskan selama ini aliran dana ke LGBT di Indonesia untuk apa saja.
''Untuk saat ini, saya baru bisa memberikan respons itu saja. Belum bisa kasih komentar apa-apa," kata Tomi.
Pada Selasa (16/2) siang, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres. Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penanganan LGBT.
"Saya lapor beliau menyangkut LGBT, bagaimana penanganan kita," kata Luhut. Menurut dia, Wapres sepakat LGBT merupakan masalah pribadi manusia. Itu hak warga negara yang harus dilindungi. Masalah-masalah lainnya tentu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik.
Menurut Luhut, masyarakat tak perlu membuat heboh permasalahan LGBT. ''Masalah pribadi ya udah, tidak usah dihebohkan memang sudah ada. Ya sudah, biarkan saja, itu hak hidup dia sebagai warga negara kita harus lindungi, jangan kita persoalkan," katanya.
Selain itu, ia mengatakan, LGBT memiliki kesempatan kerja yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun, jika komunitas LGBT melakukan kegiatan yang tak jelas, maka hal itu bisa dipermasalahkan. Luhut dan Kalla juga membicarakan aliran dana UNDP untuk LGBT.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujatmiko, menyatakan masih menunggu konfirmasi dari UNDP Indonesia soal advokasi terhadap LGBT.
Ia menegaskan, proyek yang bertujuan mengampanyekan perilaku menyimpang harus segera dihentikan. "Nanti kita akan cek. Lembaga asing kan bisa kita panggil. Kalau melanggar undang-undang atau memperparah keadaan, kita bisa tegur mereka,'' katanya.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku khawatir terhadap adanya upaya rekayasa sosial melalui perilaku LGBT. Ia mengatakan demikian lantaran adanya gerakan penyebaran perilaku tersebut yang menyasar keluarga tidak mampu.
"Saya khawatir ini kemudian menjadi bagian rekayasa sosial di dalamnya. Ada yang sepertinya ingin menyasar keluarga kurang mampu yang sebetulnya mereka tidak ada indikasi seperti itu (LGBT) sama sekali," kata Khofifah, di Jakarta, Selasa (16/2).
Ia menuturkan, temuannya sekitar satu bulan lalu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, ada pemberian hadiah ke satu keluarga kurang mampu di sana. Tak lama kemudian, anak laki-laki di rumah tersebut perilakunya telah berbeda.
''Sudah ada yang pake lipstik, alisnya dicukur, mereka perilakunya sudah berbeda. Dalam waktu yang sangat cepat, yakni dua minggu kemudian," kata Khofifah. Ia menilai ada usaha yang memang sengaja menyebarkan penyimpangan seperti itu.
Khofifah mendalami lagi kasus itu dan ternyata mereka korban perdagangan orang. Mereka menyasar anak usia belasan tahun yang akhirnya diperdagangkan. Mereka mengeksploitasi kondisi ekonomi korban dengan memberikan gift.
Perilaku LGBT, jelas Khofifah, ada yang merupakan bawaan sejak lahir, tetapi lebih banyak karena faktor lingkungan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya peran keluarga untuk mencegah perilaku LGBT. Artinya, keluarga mesti melakukan antisipasi dini.
Kementerian Sosial siap membina para LGBT. ''Tugas kami mengembalikan fungsi-fungsi sosial, fungsi sosialnya laki-laki ya ke laki-laki, begitu pun perempuan. Semaksimal mungkin kami berusaha agar mereka seperti semula," kata Khofifah. rep: Umi Nur Fadhilah,Hasanul Rizqa, ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
