KALIFORNIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tak akan terburu-buru memutuskan kesertaan dalam kemitraan perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). Hal tersebut dinyatakan Jokowi di tengah desakan soal kepastian sikap Indonesia terkait kesertaan dalam TPP, di sela-sela KTT ASEAN-AS, di Kalifornia, AS.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan keinginan untuk bergabung dengan TPP saat menemui Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih pada akhir tahun lalu. Antara melansir bahwa sepanjang kunjungannya guna menghadiri KTT ASEAN-AS kali ini, Jokowi kembali menjadi sorotan terkait maksud bergabung tersebut.

Namun, alih-alih menegaskan, Presiden justru mengatakan bahwa kalimatnya akhir tahun lalu bukan sepenuhnya berarti resmi setuju untuk bergabung dengan perjanjian dagang yang sejauh ini sudah diikuti 12 negara, termasuk empat negara tetangga Indonesia tersebut. Menurut Jokowi, Indonesia perlu waktu untuk berproses dan belajar, yang bisa saja mencapai lama waktu dua hingga tiga tahun ke depan.

Menurut Jokowi, Indonesia ingin terlebih dahulu mempelajari praktik perjanjian dagang bebas serupa yang diberlakukan di Uni Eropa. "Itu pun perlu proses yang tidak mungkin dalam waktu sebulan-dua bulan, enam bulan, atau setahun. Ini proses yang masih panjang," kata Jokowi dalam jumpa pers di Miramonte Resort, Indian Wells, Palm Springs, Kalifornia, AS, Senin (15/2) pagi waktu setempat atau Selasa (16/2) dini hari waktu Jakarta

Presiden menggarisbawahi hal-hal terpenting, yakni perlunya kehati-hatian dalam mengalkulasi atau menghitung untung-rugi bergabung dalam TPP dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

Ketua Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menyampaikan, Presiden juga menekankan bahwa kunjungannya ke AS tak untuk memutuskan kesertaan Indonesia dalam TPP. "Semua dikalkulasi dan ini masih dalam proses. Kita ke sini tidak ada urusannya dengan TPP," ucap Ari Dwipayana mengutip Presiden, kemarin.

TPP adalah perjanjian dagang negara-negara tepian Samudra Pasifik yang disebut-sebut bakal menjadi kemitraan dagang terbesar dalam sejarah. Sebanyak 12 negara yang merangkum 40 persen perekonomian dunia sejauh ini sudah bergabung. Salah satu poin utama perjanjian itu adalah penghapusan tarif impor belasan ribu jenis barang.

Kendati demikian, sejumlah pihak di Tanah Air masih meragukan keuntungan kesertaan dalam TPP bagi Indonesia. Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara lain. Selain itu, poin-poin dalam perjanjian itu dinilai akan mengurangi kedaulatan negara karena memberi hak-hak tertentu kepada investor asing.

Standardisasi hak paten dalam TPP juga disebut berpotensi membuat harga obat menjadi lebih mahal. BUMN juga dinilai bisa dirugikan karena TPP melarang negara menganakemaskan BUMN. Selain itu, kebijakan antiproteksi dalam TPP dikhawatirkan merugikan petani lokal.

Kampanye Obama

Pertemuan KTT ASEAN-AS sebelumnya disebut bakal menjadi arena bagi Presiden Obama untuk mengampanyekan TPP bagi negara-negara ASEAN yang belum bergabung. Berdasarkan jadwal KTT yang dilansir Reuters, pada Senin, para pemimpin ASEAN dan Obama akan berbicara soal ekonomi, termasuk dalam hal ini adalah diskusi mengenai TPP.

"Gedung Putih ingin memastikan TPP memberi dampak yang jelas," demikian tulis Reuters. Sementara, pada Rabu, para pemimpin ASEAN dan AS akan berdiskusi soal maritim, terutama sengketa Laut Cina Selatan.

Namun, dalam pidato sambutan Obama kemarin, ia berhati-hati menyampaikan maksud TPP. Ia hanya secara singkat menyebut kemajuan negara-negara ASEAN yang telah menyatakan bergabung dengan TPP. "Dalam hal bergabung dengan TPP, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Brunei telah berkomitmen untuk menerapkan standar ketenagakerjaan dan lingkungan hidup," kata Presiden Obama dalam sesi pembukaan ASEAN-AS, di Sunnylands Center, Kalifornia, Senin (15/2) sore waktu setempat.

Sementara itu, di luar gedung pertemuan Sunnylands, ratusan warga AS berdemonstrasi menentang penerapan TPP. Mereka mengibarkan bendera dan spanduk yang temanya soal dampak TPP ke publik AS. "TPP is a corporate empire," bunyi salah satu spanduk. "TPP shipping our jobs to overseas," bunyi spanduk lainnya.

Obama memang tidak secara gamblang menyebut manfaat bergabung dengan TPP kepada para kepala negara/pemerintahan ASEAN. Obama memilih berhati-hati meminta negara yang belum bergabung untuk mempertimbangkan diri masuk ke dalam TPP.

Bagaimanapun, hubungan perekonomian AS-ASEAN menjadi salah satu poin utama yang digarisbawahi Obama dalam pidato kemarin. "Sejak saya menjabat, kita telah mendorong perdagangan antara AS dan ASEAN hingga 55 persen," kata Obama. Presiden Obama mengatakan, dengan kebersamaan, AS-ASEAN dapat melanjutkan upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan kemitraan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang untuk masyarakat.

Menurut dia, ASEAN saat ini merupakan empat besar mitra perdagangan produk bagi AS, termasuk ekspor AS yang mendukung lebih dari 500.000 tenaga kerja masyarakat Amerika. Perusahaan-perusahaan AS, kata Obama, telah menjadi sumber investasi asing di ASEAN dan berperan mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan ke kelas menengah.

Sedangkan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang mendampingi Jokowi ke AS menyatakan bahwa poin-poin TPP masih bisa dinegosiasikan, bergantung pada kepentingan suatu negara yang ingin bergabung. "TPP tidak bisa dinego lagi, itu tidak benar. Pasti masih bisa dinego lagi," kata Thomas Lembong.

Thomas menegaskan bahwa TPP masih bisa mengakomodasi usulan tambahan dari para calon anggotanya, misalnya dari Korea Selatan atau Filipina yang telah menyampaikan maksud untuk bergabung. Thailand yang kemungkinan pada pekan ini akan menyampaikan poin-poin usulan untuk bergabung dengan TPP, menurut Thomas Lembong, juga serupa.

Indonesia, kata dia, dalam posisi yang tidak akan serakah tetapi tetap akan mengedepankan kepentingan nasional ketika mempertimbangkan bergabung dengan TPP. "Alasan kita mau masuk tentunya untuk kepentingan nasional, untuk mengangkat perekonomian, lapangan kerja. Dan Presiden sudah tegas dan jelas memerintahkan kami untuk nego yang benar, untuk membela kepentingan nasional," kata Mendag. rep: Halimatus Sa'diyah,Satria Kartika Yudha,antara, ed: Fitiryan Zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika