BANDUNG -- Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, Kamis (21/1). Proyek ini dibangun di kawasan perkebunan teh Walini milik PTPN VIII, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.
Presiden didampingi Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soewandi, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri KLH Siti Nurabaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Selain itu, hadir pula perwakilan konsorsium pelaksana proyek, yakni PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) serta perwakilan dari Cina. Namun, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan yang mestinya hadir karena proyek ini merupakan tanggung jawabnya, justru absen.
Saat Presiden ditanya mengapa Jonan tak datang, dengan wajah tampak kesal ia menjawab singkat, ''Enggak tahu saya.'' Selanjutnya ketika ditanya tanggapan atas ketidakhadiran Jonan, ia menyatakan,''Ya enggak ngerti saya. Tanya saja menko atau menteri BUMN.''
Presiden kemudian buru-buru mengalihkan topik ke proyek pembangunan kereta api cepat. Menurut dia, kereta cepat Jakarta-Bandung memberi efek berantai bagi pengembangan kawasan serta transportasi publik. Ini menjadi solusi kemacetan di kota-kota besar.
Kereta cepat Jakarta-Bandung juga nantinya diintegrasikan dengan light rail transit (LRT) menuju Kota Bandung. Ia yakin kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menjadi pemicu perkembangan model transportasi massal berbasi rel di daerah lainnya.
Presiden memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan dana APBN. Kebijakan tersebut diambil agar tidak menimbulkan kecemburuan daerah lain. "Kalau kita pakai dana APBN, nantinya yang di luar Jawa bertanya lagi. Pak, anggarannya kok dihabiskan terus di Jawa?''
Proyek ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China Railways dengan skema bussiness to bussiness. Konsorsium ini tergabung dalam PT KCIC. Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, proyek ditargetkan selesai pada 2018.
Menurut dia, nilai investasi dalam pengerjaan kereta cepat tersebut mencapai Rp 70 triliun. ''Sebesar 75 persen dibiayai pinjaman infrastruktur Cina, sedangkan sisanya pembiayaan dalam negeri,'' katanya.
Pengerjaan proyek, jelas dia, mengandalkan mayoritas tenaga kerja Indonesia, sedangkan tenaga dari Cina sebatas tenaga ahli. Rencananya, ada 20 ribu tenaga kerja yang dapat terserap selama proyek dan 28 ribu saat pengoperasian kereta cepat berjalan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan, sejauh ini rencana investasi kereta cepat yang sudah diajukan ke BKPM sebesar 6,4 miliar dolar AS. Ia yakin realisasi kereta cepat dapat menggerakkan aliran investasi sektor pendukung.
Investasi yang ia harapkan masuk adalah sektor rolling stock atau pembuatan sarana perkeretaapian, perakitan atau assembling, serta besi dan baja untuk bahan baku gerbong. Purwakarta sudah menjajaki pendirian perusahaan rolling stock.
Jalin koordinasi
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, dengan dimulainya konstruksi jalur kereta cepat, koordinasi antarkementerian semakin intens, termasuk dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). ''Koordinasi dengan Kemenhub jalan terus,'' katanya.
Terlebih, sebut Rini, Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan merupakan mantan pejabat Kemenhub. Ia yakin Hanggoro berpengalaman dan paham proses serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun proyek kereta cepat.
Pada awal September 2015, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan kereta cepat Jakarta-Bandung tak begitu diperlukan. Ia menilai rute dengan jarak 142,3 km itu terlalu pendek.
Namun, pada 12 Januari 2016, Jonan menandatangani izin trase atau rute kereta api cepat Jakarta-Bandung. Terkait ketidakhadiran Jonan di acara peletakan batu pertama proyek ini, Staf Khusus Menhub Hadi Musthofa Djuraid menyampaikan alasannya.
Menurut dia, Jonan tidak hadir karena sedang berfokus menuntaskan perizinan. PT KCIC, jelas dia, sudah memiliki izin trase sehingga bisa memulai proyek. Namun, mereka juga harus mengantongi izin pembangunan pengerjaan proyek berjalan.
Izin pembangunan, jelas Hadi, bukan izin administratif, melainkan evaluasi teknis rancang bangun dan analisis keselamatan prasarana kereta api. ''Masih ada hal teknis yang belum dipenuhi PT KCIC.'' rep: Arie Lukihardianti,Halimatus Sa'diyah, Muhammad Nursyamsyi/Rizky Jaramaya/Sonia Fitri, ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
