JK: Pembangunan Sudah Terencana

JAKARTA - Komentar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal perlunya perencanaan pembangunan disambut Wapres Jusuf Kalla. Menurut Kalla, pemerintah yang ia jalankan bersama Presiden Joko Widodo sedianya telah menjalankan pembangunan terencana.

"Kan ada kita juga rencana pembangunan jangka panjang, 25 tahun," kata JK di gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (11/1). Rencana pembangunan yang dimaksud Jusuf Kalla termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang disahkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla.

Turunan dari RPJP adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional yang dibuat berkala lima tahun sekali sejak 2005. Presiden Joko Widodo telah mengikuti kerangka itu dengan menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015-2019 pada Januari 2015 lalu. Menurut JK, memang sudah seharusnya setiap pergantian pemerintahan mengikuti rancangan pembangunan jangka panjang. "Mestinya juga setiap pemerintah mengikuti rancangan jangka panjang itu. Bahwa tiap tahun memang itu diisi tapi tidak boleh keluar daripada rencana jangka panjang itu. Itu UU," tegas dia.

Terkait usulan Megawati untuk mengembalikan kewenangan menentukan perencanaan pembangunan melalui garis besar haluan negara (GBHN) ke MPR, JK menilai perlu pembahasan lebih lanjut. "Ya tergantung DPR, MPR, pemerintah. Itu nanti harus dibicarakan karena itu harus mengamendemen UUD," kata dia.

Sejak 2004, kewenangan perencanaan pembangunan nasional berjangka telah dilimpahkan dari MPR ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). GBHN adalah model perencanaan yang digunakan rezim Orde Baru selama 32 tahun dan sempat digunakan pada empat tahun pertama era reformasi. Ia membawahi perencanaan jangka menengah yang disebut rencana pembangunan lima tahun (repelita).

Sebelumnya, Megawati menyindir kebijakan dan program pemerintah yang selalu berubah-ubah tiap terjadi pergantian pemerintahan. "Kalau mundur kayak tangan saya (sambil mencontohkan tangan digerakkan), mungkin masih baik. Tapi kalau maju lima langkah, lalu mundur 10 langkah, seperti poco-poco," kata Megawati dalam sambutannya di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, di Jakarta Selatan, Ahad (10/1). Menurut dia, Indonesia harus memiliki konsep pembangunan nasional jangka panjang, yaitu dengan mengembalikan fungsi MPR untuk mengatur GBHN.

Terkait pidato Megawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pemerintah baik-baik saja menyikapi pernyataan Mega. "Baik-baik saja. Apa yang disampaikan Ibu Mega sudah terbuka, tidak perlu dibumbui dan ditafsirkan apa pun," katanya, di Istana Kepresidenan.

Sedangkan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut apa yang disampaikan Megawati dalam pidatonya sesuai dengan semangat pemerintah. Mega mengingatkan pemerintah agar tak terjebak dengan perencanaan jangka pendek. Menurut Pratikno, hal itu pula yang diinginkan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya. "Kita harus memiliki perencanaan jangka panjang. Itu kan persis yang disampaikan Pak Presiden juga," ucap Mensesneg.

Sedangkan, Sekjen PDIP Hasto Hasto Kristiyanto meluruskan bahwa kritik Megawati terkait pembangunan yang seperti tarian poco-poco tak ditujukan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo semata. Menurut dia, tamsil itu untuk menggambarkan pembangunan Indonesia yang kadang maju dan mundur sebagai potret nyata otonomi daerah dan praktik demokrasi langsung.

Menurut Hasto, Megawati berpandangan bahwa demokrasi langsung sejauh ini menyebabkan pembangunan hanya dijabarkan secara sempit dalam visi lima tahunan. "Karena itulah, sebagai antitesis, diperlukan pentingnya haluan pembangunan ekonomi negara dalam perspektif jangka panjang," tulis Hasto dalam keterangan tertulis kepada Republika, kemarin.

Hasto mengatakan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi kompak dan saling menguatkan mengenai pentingnya menyiapkan arah pembangunan Indonesia untuk jangka panjang. Keduanya berpen dapat perlu disiapkan semacam ha luan agar pembangunan Indonesia tak berganti haluan setiap lima tahun sesuai usia jabatan eksekutif. Harus ada haluan yang mengikat bagi pe me rintahan siapa pun mengenai ba gaimana pola pembangunan hingga 100 tahun ke depan. ed: fitriyan zamzami

***

infografis

Perencanaan dari Masa ke Masa

Orde Lama

Plan Produksi Tiga Tahun (1948-1950)

Repelita (1956-1960)

PNSB (1961-1969)

Orde Baru

GBHN (1968-1998)

Pelita I-VI (1969-1998)

Reformasi

GBHN (1999-2004)