REPUBLIKA.CO.ID, Gedung Baru Diharapkan Lecut Semangat KPK
JAKARTA -- Bertepatan dengan 12 tahun berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antirasuah itu meresmikan gedung baru, Selasa (29/12). Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap gedung itu bisa menyuntikkan semangat baru bagi KPK untuk memberantas korupsi.
"Saya harap momentum ini membawa semangat baru pemberantasan korupsi di Tanah Air. Semangat baru tak akan padam, semangat baru melawan korupsi," kata Presiden saat meresmikan gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/12). Kepala Negara mengatakan, semangat baru KPK harus ditopang dengan kapasitas kelembagaan yang kuat dan kompetensi SDM yang baik.
Presiden meminta KPK yang baru memacu kinerjanya karena lembaga itu menghadapi tantangan berat. "Bukan hanya kasus, tapi kompleksitas tindak pidana korupsi," ujar Jokowi.
KPK juga diharapkan tetap independen dari kekuatan politik manapun. Presiden mengingatkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan besar kepada KPK untuk membebaskan Indonesia dari korupsi. Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keberadaan KPK serta memperkuatnya. "Pemerintah akan menambah kapasitas KPK untuk menjawab harapan masyarakat," ujar Jokowi.
Tahun ini terbilang tak mudah bagi para pimpinan dan pekerja di KPK. Sejak awal tahun, lembaga tersebut dibayangi kriminalisasi menyusul penetapan calon kapolri Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus penyuapan.
Dua pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, kemudian dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri selepas penetapan tersangka itu. Penyidik KPK Novel Baswedan juga kemudian dijadikan tersangka akhir tahun ini. Sedangkan dua pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, sempat dilaporkan ke polisi.
KPK juga dua kali kalah dalam praperadilan tahun ini. Selain itu, pada akhir tahun, DPR kembali memutuskan untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK yang dinilai sebagian pihak bakal melemahkan lembaga itu.
Peresmian gedung baru kemarin menyusul pelantikan lima pimpinan baru KPK dua pekan lalu. Dalam peresmian tersebut, hadir pula presiden ke-2 RI BJ Habibie, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Mahkamar Agung Hatta Ali, serta Jaksa Agung M Prasetyo.
Ketua KPK Agus Rahardjo memiliki harapan serupa dengan Presiden Jokowi. "Semoga bisa kita maknai sebagai pencetus semangat untuk terus bekerja keras, meningkatkan kebersamaan demi terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi," kata Agus.
Dia menjelaskan, proses pembangunan gedung baru KPK belum selesai sepenuhnya. Salah satu bagian yang belum rampung adalah ruang tahanan yang berada di bagian belakang gedung. Sementara untuk ruang pemeriksaan, Agus memaparkan, gedung baru KPK memiliki 70 ruang pemeriksaan. Jauh lebih banyak dan besar dibandingkan gedung yang lama.
Anggaran pembangunan gedung baru KPK sempat tersendat di DPR pada 2012 lalu. Saat itu, muncul gerakan pengumpulan dana masyarakat untuk membangun gedung. Agus menjamin, pembangunan gedung baru tidak menggunakan dana hasil saweran masyarakat. Menurut dia, semua dibangun dengan anggaran APBN yang sah. "Uang saweran dikembalikan ke Kemenkeu. Tidak ada uang yang mengalir ke KPK," ujar Agus.
Mantan ketua KPK Abraham Samad juga berharap gedung baru KPK bisa memacu semangat para pimpinan dan jajarannya memberantas korupsi. Sementara, mantan presiden SBY berharap kehadiran gedung baru dapat memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kita ingin negara kita makin bersih, sistemnya bersih. KPK adalah tulang punggung itu," kata SBY.
Dia berharap, dengan adanya gedung baru, kinerja lembaga antirasuah tersebut ikut meningkat. Tak lupa, SBY juga mengingatkan agar KPK bekerja profesional tanpa tebang pilih.
Bagaimanapun, bukan komentar positif semata yang muncul menyusul ulang tahun KPK sekaligus pembangunan gedung baru. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, pimpinan KPK periode kali ini meragukan karena rekam jejak mereka dalam konteks pemberantasan korupsi belum teruji.
Permasalahan lainnya, kata Ray, adalah pimpinan baru KPK lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Jika KPK juga fokus pada pencegahan, jelas Ray, posisi lembaga yang berfungsi sebagai penindakan korupsi akan kosong. Padahal, menurutnya, satu-satunya lembaga yang bisa diandalkan dalam penindakan korupsi hanyalah KPK. "Karena, polisi jarang melakukannya (penindakan), jaksa juga jarang melakukannya. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah KPK," ungkap Ray. n dadang kurnia ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
