JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, Rabu (9/12), diawasi bersama-sama. Menurut Wapres, itu perlu dilakukan agar pilkada berlangsung jujur dan terbuka.
"Setiap langkah-langkah demokrasi tentu perlu diamati dan disaksikan agar semua yang dilakukan itu transparan dan terbuka sehingga dapat disaksikan dan akuntabel untuk menjamin hak-hak masyarakat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata JK saat membuka program Kunjungan Pilkada Serentak 2015 di kantor Wakil Presiden, Selasa (8/12).
Dalam program kunjungan tersebut, menurut Kalla, para pengawas dari dalam negeri dan internasional akan dilibatkan. Selain itu, sejumlah perwakilan dari beberapa perguruan tinggi juga dilibatkan.
Pilkada serentak 2015 akan dilangsungkan di sembilan provinsi, 244 kabupaten, dan 36 kota. Sekitar 900 calon kepala daerah akan berlaga pada perhelatan yang pertama kalinya dilangsungkan di Indonesia tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan mewaspadai maraknya serangan fajar alias praktik politik uang pada jam-jam menjelang pencoblosan. Tjahjo mengatakan, pemerintah akan menyebar tim khusus yang akan mewaspadai aksi politik uang tersebut. "Satu-dua hari ini pasti akan ada serangan, tapi kita ada tim pemantau, baik dari Bawaslu, kepolisian, Satpol PP," ucap Tjahjo di Istana Bogor, kemarin.
Pihak yang tertangkap melakukan politik uang, kata dia, akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Tjahjo menilai, sudah saatnya rakyat Indonesia berdemokrasi secara dewasa dengan menghindari praktik-praktik curang seperti politik uang.
Apalagi, di era baru pilkada tahun ini, biaya kampanye semua pasangan calon telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga sama rata. "Semua pihak, termasuk tim sukses pasangan calon, parpol, pers, para pengamat harus bersama-sama mengingatkan bahwa ke depan harus kita ubah pola-pola (politik uang) itu," kata Tjahjo menegaskan.
Mengenai tingkat partisipasi pemilih, Tjahjo menyebut pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi. KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 77,5 persen dapat tercapai dalam pilkada serentak yang baru pertama kalinya tersebut.
Meski tak menjamin target itu dapat tercapai, Tjahjo tetap optimistis rakyat akan antusias mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). "Soal target memang kami enggak bisa, walaupun sudah dibuat upaya hari libur. Tapi, mudah-mudahan hari itu bisa mengoptimalkan peran masyarakat yang punya hak pilih untuk memilih calon terbaik di daerahnya."
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengimbau masyarakat menolak pemberian uang untuk mencoblos calon tertentu pada pilkada serentak hari ini. Hal itu guna menciptakan pilkada yang bersih di Indonesia. "Kepada seluruh pemilih, gunakan hak pilih Anda dan pilihlah sesuai hati nurani. Tolak kalau ada pemberian uang," kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP di gedung KPK.
Johan Budi mengatakan, sudah sejak lama lembaga antirasuah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi jalannya pemilu. Johan mengatakan, hal itu untuk menghindari politik uang, seperti yang biasa terjadi menjelang pemilihan.
Menurut Johan, KPK aktif mengawasi jalannya pilkada serentak 2015 ini. Salah satunya, dengan mengawasi para calon kepala daerah. Menurut Johan, KPK menemukan beberapa calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak mencoba menyembunyikan asetnya.
Menurut dia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke KPK tidak sesuai dengan harta milik sebenarnya. "Kami sudah infokan ke KPU, lalu diteruskan ke daerah. Ada beberapa calon yang hartanya tidak sama dengan yang dilaporkan ke KPK," ujar Johan. Bagaimanapun, kata Johan, yang memiliki keputusan untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah KPU.
Selain itu, dalam pilkada serentak tahun ini, KPK juga mengawasi penggunaan dana negara ,baik ABPN maupun APBD. "KPK ikut mengawasi bersama dengan Bawaslu," ujarnya.
Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan juga telah mengantisipasi praktik-praktik curang di daerah-daerah. Bawaslu Sumatra Barat, misalnya, akan mengerahkan 11.121 pengawas di seluruh TPS se-Sumbar.
Elly menjelaskan, pengawas TPS tersebut bertugas pada seluruh tahapan, seperti proses pemungutan dan penghitungan.
"Kita mengawasi dari jajaran bawah. Agar tidak terjadi money politics sebelum pencoblosan," kata Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti, di Kota Padang.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada di Bawaslu Sumbar, sekitar 425 TPS rawan terjadi politik uang. TPS tersebut berada di 12 kabupaten/kota yang tersebar di 37 kecamatan pada 93 desa se-Sumatra Barat.
Menurutnya, besarnya potensi politik uang terjadi di wilayahnya yang kecil, dengan jumlah pemilih sedikit. Selain itu, pada daerah yang terisolasi ditambah kurangnya SDM pemilih, jauh dari jangkauan pengawasan masyarakat, media, dan pengawas. Serta, di daerah yang pemilihnya mudah dimobilisasi. Kemudian, ditambah tidak adanya sanksi yang tegas dalam regulasi.
Elly mengungkapkan, Kabupaten Dharmasraya menjadi daerah paling rawan terjadinya politik uang dengan 118 TPS. Menurutnya, Bawaslu juga akan mengawasi distribusi logistik serta campur tangan penyelenggaran negara. Hal tersebut agar tidak ada konflik kepentingan untuk mengarahkan pemilih pada calon-calon tertentu. n c20/umi nur fadhilah ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
