REPUBLIKA.CO.ID,Pembahasan RAPBN Alot
KIH bisa unggul jika pengesahan RAPBN 2016 lewat voting.
JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati postur sementara RAPBN 2016, Kamis (29/10). Rencananya, RAPBN 2016 ini akan disahkan melalui sidang paripurna, Jumat (30/10) ini.
Dalam postur sementara itu, pendapatan negara dan hibah ditetapkan Rp 1.822 triliun. Ini diperoleh melalui penerimaan pajak Rp 1.546 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 273 triliun, dan penerimaan hibah Rp 2 triliun.
Adapun dari sisi belanja, angkanya mencapai Rp 2.095 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.325 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp 770 triliun. Tercatat, defisit pada RAPBN 2016 mencapai Rp 273 triliun.
Sejumlah asumsi makro disepakati Banggar dalam rapat dengan pemerintah, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, dan nilai tukar rupiah yang semula ditetapkan Rp 13.400 menjadi Rp 13.900 per dolar AS.
Pembahasan RAPBN 2016 kemarin berlangsung alot. Beberapa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menerima RAPBN 2016 dengan catatan. Ada kemungkinan persetujuan RAPBN 2016 pada hari ini melalui voting.
Anggota Banggar dari Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, awalnya seluruh fraksi menolak RAPBN 2016. Namun, setelah ada penjelasan, hanya Fraksi Gerindra yang ngotot menolak.
Sedangkan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pemerintah, sudah menerima seluruhnya. Menurut Dadang, kalau kondisi seperti ini bertahan, pengambilan keputusan RAPBN 2016 sangat mungkin melalui voting.
Namun, meskipun masih ada yang tidak setuju di Banggar, akan dilanjutkan dalam rapat paripurna.
Secara kalkulasi, kata Dadang, KIH berada di atas angin jika pengambilan keputusan melalui voting. "Pasti menang, KIH plus PAN sudah setuju, tetap saja unggul," kata Dadang di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (29/10). KIH terdiri atas partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla, yakni PDIP, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura.
Hal yang membuat perdebatan pembahasan RAPBN 2016 antara DPR dan pemerintah adalah soal penyertaan modal negara (PMN) BUMN. Menurut Dadang, keliru jika menganggap PMN ini membuat BUMN tidak prorakyat.
Justru, kata Sekretaris Fraksi Hanura itu, PMN merupakan salah satu upaya Presiden Jokowi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui BUMN. Keuntungan BUMN bukan dinilai hanya dari besarnya dividen, melainkan juga proses pelayanan publik.
Wakil Ketua Komisi XI Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu menegaskan, Gerindra menolak RAPBN 2016 karena target penerimaannya terlalu tinggi sehingga berpotensi membuat utang Indonesia kian membengkak. Dalam postur sementara RAPBN 2016 yang disetujui Banggar, target penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.546 triliun.
Padahal, penerimaan negara bukan pajak Rp 273 triliun. Sementara, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2015 belum mencapai 50 persen.
Karena itu, ia menilai penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2016 terlalu ambisius. "Kita menolak karena dari evaluasi APBNP 2015, penerimaan masih sangat jauh dari yang diharapkan," kata Gus Irawan kepada Republika.
Realisasi penerimaan yang sangat kecil itulah yang membuat serapan belanja pemerintah pusat masih rendah. Belanja pemerintah pusat rendah, kata mantan bankir ini, bukan karena serapan anggaran yang lambat, melainkan ketiadaan uang untuk belanja.
Selanjutnya, tak realistisnya target penerimaan negara akan berimbas pada melebarnya defisit anggaran. Kalau defisit melebar, solusinya pemerintah harus menambah utang untuk menutupi kekurangan.
"Kami tidak mau kejadian tahun ini terulang pada RAPBN 2016 ketika pemerintah harus menambah utang karena optimisme yang berlebihan," kata Gus Irawan. Berdasarkan catatannya, utang pemerintah sepanjang tahun ini sudah bertambah Rp 482 triliun.
Wakil Ketua Fraksi PAN Mulfachri menyatakan, secara umum PAN menerima RAPBN 2016. Kendati masih ada catatan, di antaranya soal PMN Rp 43 triliun.
Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, jika pemerintah membuat anggaran, haruslah didasari pemasukan tahun sebelumnya. Sampai kini, pemasukan dari tahun lalu belum dilaporkan tuntas.
"Uang belum clear, tapi ada alokasi yang tidak dijanjikan di kampanye. Misalnya, alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN," katanya. Dana desa yang dijanjikan Rp 1,4 miliar setiap desa juga baru diberikan Rp 500 juta.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut target penerimaan perpajakan di RAPBN 2016 sebesar Rp 1.546 triliun sudah realistis. Pemerintah sudah menghitung berdasarkan outlook realisasi penerimaan pajak tahun ini.
"Sebenarnya, target penerimaan perpajakan sudah ada penurunan yang besar," kata Bambang. Target penerimaan perpajakan 2016 hanya tumbuh lima persen jika dibandingkan target APBNP 2015.
Namun, jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi penerimaan 2015 dengan potensi shortfall Rp 120 triliun, target perpajakan 2016 meningkat 15 persen. Menurut Bambang, kenaikan 15 persen adalah angka yang normal.
Rapat Banggar dengan pemerintah diagendakan pukul 14.00 WIB tetapi molor menjadi pukul 17.30 WIB. Rapat dimulai dengan pembacaan panja asumsi pendapatan defisit dan pembiayaan. Hujan interupsi terjadi berlangsung di sela pembacaan tersebut.
Terutama di lontarkan oleh Fraksi PKS dan Gerindra. Intinya, mereka mempersoalkan target penerimaan dalam RAPBN 2016 yang dianggap mereka terlalu tinggi. Sekitar pukul 19.30 WIB sebanyak sepuluh fraksi memberikan pandangan mereka terkait RAPBN 2016. Gerindra secara tegas menolak RAPBN yang diajukan pemerintah, sedangkan fraksi lain dari Koalisi Merah Putih, menerima dengan catatan.
n c14 ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
