REPUBLIKA.CO.ID,Pemda Nyatakan Darurat
Kementan membentuk tim khusus untuk mengendalikan meluasnya dampak kekeringan.
SURABAYA -- Pemerintah daerah mulai menetapkan status darurat bencana kekeringan. Hingga kemarin, terdapat 24 kabupaten di Jawa Timur (Jatim) yang menyatakan status darurat karena meluasnya dampak musim kemarau yang mereka rasakan. Jatim terdiri atas 29 kabupaten dan sembilan kota.
‘’Peta area kekeringan merata di seluruh Jatim,’’ kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Achmad Robiul Fuad, Rabu (29/7), terkait penetapan status darurat itu.
Kekeringan saat ini sudah mencapai Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda atau wilayah timur Jatim, hingga kawasan Mataram di bagian barat provinsi tersebut. Hingga sekarang, warga dari 200 desa yang ada di 24 kabupaten yang berstatus darurat kekurangan air bersih.
Kabupaten paling terdampak kemarau panjang adalah Lumajang yang mencakup 27 desa, Bangkalan 31 desa, dan Tuban 15 desa. BPBD, jelas Fuad, membantu mereka dengan mengirimkan air bersih untuk minum, memasak, dan kebutuhan utama lainnya.
Fuad menyebutkan, setiap tahun Jatim selalu kekeringan akibat musim kemarau. Pada tahap awal status darurat, pemerintah kabupaten umumnya menggunakan dana mereka sendiri untuk menanggulangi bencana kekeringan.
Jika sudah dinyatakan kritis, Pemprov Jatim mulai menyalurkan bantuan. “Hingga September nanti, pemprov menganggarkan Rp 3,8 miliar untuk penyediaan kebutuhan air bersih warga di daerah kekeringan,’’ ujar Fuad.
Dalam waktu dekat, Pemkab Sukabumi akan menetapkan status siaga darurat kekeringan. ‘’Drafnya sudah selesai, tinggal menunggu persetujuan bupati,’’ Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Usman Susilo.
Dampak kekeringan yang mulai dirasakan warga di Kecamatan Warungkiara, Bantargadung, Ciracap, dan Palabuhanratu menjadi dasar penetapan status siaga. Rujukan lainnya adalah BMKG yang menyatakan kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober.
Menurut dia, rencananya penandatanganan surat status siaga darurat dilakukan Kamis (30/7) ini dan berlaku hingga empat bulan ke depan. Ia berharap, dengan status darurat, upaya penanganan bencana kekeringan, di antaranya distribusi air bersih, semakin cepat.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memandang masih belum perlu mengambil kebijakan serupa dengan daerah lainnya. Kekeringan di DIY, kata dia, disebabkan tidak adanya air di Prambanan dan Gunungkidul.
Menurut dia, situasi semacam itu terjadi saban tahun. ‘’Jadi, sampai sekarang belum perlu adanya status siaga bencana,’’kata Sultan kepada wartawan, di Kepatihan Yogyakarta, kemarin. Sebelumnya, Kepala BPBD DIY Gatot Saptadi mengatakan, ada 16 kecamatan kekeringan.
Delapan di antaranya tersebar di Kabupaten Gunungkidul. Wilayah yang mengalami kekeringan selain di Kabupaten Gunungkidul juga terdapat di Kabupaten Sleman, antara lain, Cangkringan dan Prambanan, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.
Menurut Gatot, kekeringan itu masih bisa ditangani masing-masing pemkab. Karena kekeringan terjadi di tanah pertanian, masyarakat diimbau mengubah pola tanam sesuai kapasitas air yang ada agar tak mengalami gagal panen.
Kementerian Pertanian membentuk tim khusus untuk mengendalikan meluasnya bencana kekeringan. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, tim ini memiliki postur organisasi bertingkat mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat.
Tugas tim adalah memantau potensi dan peristiwa kekeringan di daerah masing-masing. Begitu mulai terjadi kekeringan yang berimbas ke areal pertanian ataupun perkebunan, anggota tim wajib membuat laporan berikut analisis untuk dilaporkan ke tim pusat.
Amran menyebut, ada enam provinsi mendapat pengawalan ketat dari potensi kekeringan, karena diidentifikasi sebagai lumbung pangan nasional. Keenam provinsi itu adalah Jatim, Jateng, Jabar, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Utara.
Bangun waduk
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembangunan waduk di berbagai daerah merupakan hal yang penting untuk mengatasi kekeringan. Ia khawatir kemarau panjang yang berlangsung hingga sekarang mengganggu hasil produksi pertanian.
"Iya, justru supaya jangan kekeringan harus ada waduk. Justru karena kekeringan, kita butuh waduk,’’ kata Kalla. Menurut dia, pembangunan waduk, termasuk rencana Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), tidak akan merugikan masyarakat.
Ancang-ancang penggenangan Jatigede dilakukan pada Agustus ini. Menurut Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi, pengisian air waduk memerlukan waktu selama tujuh bulan atau 219 hari.
Waduk ini mengairi persawahan hingga seluas 90 ribu hektare dan memiliki sumber air baku dengan kecepatan 3,5 kubik per detik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di Sumedang, Majalengka, hingga Cirebon.
Untuk mengatasi kekeringan, Pemerintah Kabupaten Bogor, Jabar, juga akan membanguan enam cekungan penampung air atau embung dan satu waduk untuk mengantisipasi bencana kekeringan yang melanda 18 kecamatan dan 59 desa di kabupaten ini.
Cekungan dibangun di Jonggol, Cariu, Sukamakmur, Tanjungsari, Ciampea, dan Tanjungsari, sedangkan waduk bakal dibangun di Cijurai, Kecamatan Tanjungsari. Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, akibat kekeringan, 2.300 hektare sawah gagal panen.
Sebanyak 7.000 hektare sawah lainnya terancam gagal panen. Menurut dia, cekungan dan waduk digunakan untuk mencegah sawah-sawah itu gagal panen. ‘’Kami akan rancang dan usulkan ke pusat,’’ kata Nurhayanti.
Surutnya debit Sungai Cisadane, termasuk jebolnya pintu 6 di bendungan 10 sungai itu, juga menyebabkan 20 dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang kekeringan. Menurut Bupati Tangerang Zaki Ahmed Iskandar, kebanyakan kecamatan itu berada di pesisir. n riga nurul iman/neni ridarineni/c18/antara ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
