JAKARTA -- Pemerintah memilih untuk mengandalkan pasar murah dan operasi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Ini dilakukan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia mulai Ramadhan hingga Lebaran nanti.
Mendag Rachmat Gobel mengakui, dari tahun ke tahun, setiap Ramadhan, harga kebutuhan pokok naik. ‘’Pasar murah ini merupakan upaya pemerintah untuk stabilisasi harga bahan pokok,’’ katanya di sela penyelenggaran pasar murah di Kemendag, Kamis (25/6).
Pasar murah tersebut berlangsung pada 25 Juni hingga 10 Juli 2015 dan melayani masyarakat kurang mampu di 12 kelurahan, di antaranya Kelurahan Gambir, Kelurahan Cikini, dan Kelurahan Kebon Sirih. Di daerah, pelaksanaannya tersebar di 200 lokasi yang ada di 34 provinsi.
Rachmat juga memastikan stok bahan pokok nasional dalam keadaan cukup. Dengan demikian, ia meminta masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan bahan pokok. Selain pasar murah, ia menyatakan stabilisasi harga ditempuh dengan mengendalikan stok bahan pokok.
‘’Kalau suplai mencukupi, secara otomatis harganya pasti turun,’’ kata Rachmat. Untuk mengendalikan stok, Kemendag bekerja sama dengan produsen dan pedagang. Menurut Rachmat, ini dilakukan karena tak seluruh stok nasional dikuasai pemerintah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mendey mengatakan, para pelaku usaha retail terlibat dalam pasar murah yang digelar pemerintah. Ia berharap pasar murah ini bisa menurunkan harga seperti tiga bulan sebelum Ramadhan.
Roy menambahkan, Aprindo ingin agar bahan pokok selalu tersedia sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan. ‘’Kita juga berupaya menahan laju inflasi karena kita tahu saat masuk di Ramadhan dan Lebaran biasanya inflasi naik," kata Roy.
Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina, pada pekan awal Ramadhan, harga bahan pokok masih cenderung stabil. Kenaikan harga hanya pada daging sapi yang rata-rata mencapai Rp 105 ribu per kilogram, sebelumnya berkisar Rp 90 ribu.
Menurut Srie, kenaikan harga daging sapi disebabkan tingginya permintaan saat Ramadhan dan Lebaran. Demi menjaga ketersediaan daging sapi, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, Bulog siap menggelontorkan daging sapi lokal segar ke masyarakat.
Menurut Djarot, hal itu dilakukan melalui operasi pasar. Pada tahap awal, jumlahnya direncanakan mencapai 200 ton di wilayah Jabodetabek dan masuk ke pasar ritel. ‘’Penyaluran ini akan dimulai pada pekan depan dengan jumlah 15 ton per hari.’’
Dengan adanya operasi pasar daging sapi tersebut, ia berharap harga daging sapi turun hingga Rp 90 ribu per kilogram. Selain itu, operasi pasar ia yakini dapat memotong rantai distribusi sehingga konsumen bisa mendapatkan harga yang wajar.
Operasi pasar Bulog juga mencakup penyediaan beras, bawang merah, cabai, minyak goreng, dan gula. Paling tidak, operasi pasar sudah dilakukan di 10 titik dan saat ini disebar ke 22 titik pasar se-Jabodetabek juga di luar Jawa.
Djarot menambahkan, sampai sekarang Bulog masih menunggu berlakunya peraturan presiden (perpres) mengenai harga dan stok bahan pokok. Melalui perpres ini, Bulog ditunjuk untuk mengatur mekanisme suplai bahan pokok dan bahan strategis.
Sambil menunggu turunnya perpres, kata dia, Bulog mempersiapkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan keuangan. ‘’Intinya yang paling utama kami harus siap, semakin cepat kita dapat informasi penugasan, maka semakin mempercepat proses persiapan," ujar Djarot.
Mentan Andi Amran Sulaiman menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok operasi pasar dari sentra produksi. ‘’Kita siap mengantarkan hasil produksi untuk operasi pasar lanjutan," katanya di sela sidak operasi pasar di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta.
Amran mengaku mendapatkan jaminan bahwa Bojonegoro, Jawa Timur, mampu menyuplai bawang merah sebanyak 19 ribu ton. Ia menambahkan, kelak pemerintah akan membuka toko murah di seluruh Indonesia yang menjual bahan pokok sepanjang tahun.
Jadi, pemerintah tak perlu lagi menyelenggarakan operasi pasar pada hari-hari besar keagamaan. Nantinya, Bulog bertindak sebagai operator toko murah, Kemendag memantau harga, Kemenhub memastikan pasokan tepat waktu, dan Kementan menjaga produk bahan pokok.
Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, sebaiknya stabilisasi harga pokok langsung saja diserahkan ke pemerintah daerah (pemda). Ia beralasan, pemdalah yang benar-benar tahu kebutuhan apa yang mesti dipenuhi di wilayahnya.
Ia mencontohkan Pemprov Jawa Timur yang aktif memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakatnya. ‘’Mereka tak perlu menunggu puasa dan Lebaran,’’ katanya. Jadi, ke depan pemerintah pusat tak usah mengurusi stabilisasi harga, tetapi diserahkan saja ke daerah.
Terkait perpres tentang bahan pokok, Aviliani menilai pelaksanaan perpres akan sangat mahal. Dalam perpres dikatakan, pada masa tertentu stabilisasi dijamin pemerintah. ‘’Anggaran stabilisasi satu komoditas saja mencapai Rp 17 triliun.’’
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintah mengendalikan harga bahan pokok tidak hanya pada momen tertentu, tetapi mesti rutin. Dengan langkah semacam ini, ia yakin harga bahan pokok akan selalu stabil dan tak ada lonjakan. n antara ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
