REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Gelombang penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD) belum juga mereda. Pemerintah didesak mengambil langkah aktif mencegah timbulnya lebih banyak korban.
Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Dede Yusuf mengatakan, peran masyarakat memang penting untuk mencegah penularan DBD lebih lanjut. Kendati demikian, dalam waktu dekat pemerintah juga harus berperan lebih aktif menangani penularan DBD yang menurutnya sudah pada tahap mengkhawatirkan.
“Pemerintah daerah kalau perlu menambah tempat tidur di rumah sakit karena pasien DBD kan pasti membeludak. Selain itu, perlu ada pemerataan suster, dokter di semua RS untuk menanganinya,” kata Dede Yusuf, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (4/2). Menurutnya, penambahan tenaga medis di daerah-daerah dengan status kejadian luar biasa (KLB) juga diperlukan.
Untuk jangka panjang, menurutnya, tindakan preventif jauh lebih penting sehingga pemerintah pusat harus membuat program sosialisasi pencegahan demam berdarah yang berlaku secara nasional. “Karena, poinnya itu ada di tangan masyarakat. Hanya masyarakat atau pemilik rumah itu yang tahu dan bisa mencapai titik-titik lokasi tempat berkembangnya nyamuk dengan pengasapan (fogging), hingga gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur,” ujarnya.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin menilai, upaya pengasapan yang sejauh ini menjadi solusi pencegahan DBD di berbagai daerah tidak menyelesaikan masalah. Sebab, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik-jentiknya. Menurutnya, alternatif upaya yang paling utama adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam gerakan kebersihan, seperti pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan 3M.
Namun sayangnya, kata dia, kontribusi masyarakat untuk mengatasi DBD belum maksimal. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah selama ini hanya kuratif, bukan preventif. Ia menegaskan, PSN dan 3M seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat DBD marak, tetapi sepanjang tahun.
Sebab itu, ia mendorong aparatur negara untuk terus mendorong kesadaran masyarakat. “Masyarakat memang tidak bisa bergerak sendiri, jadi harus dikoordinasi,” katanya. Sosialisasi itu ditegaskan Zaenal harus dilakukan secara terus-menerus.
Terkait mewabahnya DBD belakangan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek akhirnya mengeluarkan pernyataan, kemarin. Ia mengingatkan Dinas Kesehatan di daerah untuk mewaspadai penyebaran demam berdarah dengue dengan pengawasan serta pemberian informasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan wabah.
"Kita sudah mengingatkan kepada seluruh kepala Dinas Kesehatan bahwa ada pergantian musim," ujar Nila, di Kantor Presiden.
Ia mengatakan, imbauan kepada masyarakat penting dilakukan, terutama untuk mencegah peningkatan populasi nyamuk DBD melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk.
"Mari kita memberantas sarang nyamuk, membersihkan air yang tergenang, terutama air hujan karena nyamuk betah di sana," paparnya.
Nila menambahkan, pelayanan fasilitas kesehatan terkait mewabahnya DBD di setiap daerah sudah siap. Namun, ia menegaskan, hal yang paling penting adalah mengatasi status tersebut dan mencegah pertambahan orang yang terjangkit demam berdarah dengue. Nila juga rencananya akan terjun ke wilayah-wilayah yang menjadi lokasi KLB penyakit demam berdarah dengue.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Menkes akan meninjau perkembangan kasus DBD yang marak terjadi di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. “Ya, rencananya begitu. Tetapi, saya belum tahu kapan pastinya,” katanya kepada Republika, di Kompleks Parlemen Senayan.
Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PPPL) Kemenkes Mohamad Subuh dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek akan ke wilayah-wilayah penyebaran DBD, Kamis (5/2) ini. “Ibu Menkes ingin menggerakkan masyarakat agar melakukan gerakan 3M,” kata Subuh, kemarin.
Ia mengatakan, Menkes akan mengunjungi sekolah-sekolah untuk mendorong upaya pencegahan demam berdarah dengan kebersihan lingkungan. Nila juga akan mengunjungi tempat-tempat umum, seperti masjid.
Untuk tujuan kunjungan, kemungkinan Nila akan ke Tangerang, Banten. Sedangkan, Subuh rencananya mengunjungi salah satu provinsi dengan kasus DBD terparah, yaitu Jawa Timur. “Saya mau cek ke Surabaya apakah intervensi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dilakukan itu sudah berjalan dengan benar,” ujarnya.
Ia mengklaim, kasus DBD di Jawa Timur sudah mengalami penurunan. Jika pada Januari kasus DBD rata-rata puluhan sampai ratusan per hari, bulan ini angkanya hanya di bawah 10 pasien per hari.
Untuk mencegah KLB meluas, ia menegaskan Kemenkes sudah memperingatkan pemerintah daerah turun tangan sepanjang tahun mendorong gerakan bersih-bersih. Selain itu, Kemenkes menghidupkan lagi gerakan juru pemantau jentik (jumantik). Tahun lalu, kata dia, Kemenkes mengaktifkan gerakan 1.000 jumantik di Kabupaten Sika, NTT. Terbukti kasus DBD di Kabupaten Sika tahun ini menurun tajam. rep: Rr Laeny Sulistyawati antara ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
