JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dituntut mempercepat realisasi kebijakannya. Ini agar kepercayaan publik tetap terpelihara. Ekonom Danareksa Research Institute Damhuri Nasution mengatakan, kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi sudah tepat.
Selebihnya, Jokowi tinggal melakukan percepatan pembangunan tersebut. Ini penting karena dampaknya akan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui infrastruktur yang memadai, arus barang dan orang lancar.
Damhuri mengaku, tak melihat sesuatu yang hilang dari 100 hari yang terlewati dalam kepemimpinan Jokowi pada aspek ekonomi. "Seratus hari bukanlah waktu yang panjang untuk melihat hasil dari apa yang direncanakan,’’ katanya, Rabu (28/1).
Lagi pula, kata Damhuri, gaya kepemimpinan Kabinet Kerja yang tak banyak berjanji tapi realisasi, sejauh ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi. Justru, tantangan sebenarnya adalah seratus hari berikutnya, sejauh mana konsistensi kebijakan Jokowi terjaga.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, kepercayaan publik terhadap Jokowi masih tinggi. Karena itu, ia mendorong Jokowi konsisten menguatkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat. Ini akan menjadi kekuatan Jokowi.
Andreas menuturkan, pemerintahan Jokowi memperoleh apresiasi tinggi terkait kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan pubik, seperti pembangunan daerah, toleransi, dan peningkatan kualitas hidup, baik melalui pendidikan maupun kesehatan.
Karena itu, Joanes Joko, dari Jaringan Duta Jokowi, meminta agar Jokowi tak dipaksa melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan partai dan golongan tertentu. "Untuk itu, tolong jangan ganggu Presiden Jokowi. Berikan kesempatan dia menentukan sesuai aspirasi rakyat.’’
Permasalahan di negeri ini, kata dia, semuanya kebetulan terjadi ketika masa pemerintahan Jokowi berlangsung. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014 lalu tak lama setelah Jokowi dilantik sebagai presiden.
Menurut Joanes, kesannya Jokowi semena-mena menaikkan harga BBM, padahal saat itu harga minyak dunia memang sedang tinggi. Tentu, otomatis negara harus mengatasinya dengan menaikkan harga BBM.
Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, Joanes merasa, merupakan persoalan yang sengaja diciptakan pihak tertentu untuk menghambat program kerja Jokowi. ‘’Mereka terutama oknum politikus, pengusaha, dan birokrasi bermasalah.’’
Relawan lainnya, Ferdinand Hutahea, menghendaki Jokowi memiliki keberanian memperjuangkan ide dan gagasannya selama masa kampanye. Ia mengakui, banyak relawan kecewa dengan kondisi sekarang, tetapi mereka masih setia mendukung Jokowi.
‘’Saya tahu niat Jokowi membangun bangsa, membuat rakyat lebih baik luar biasa. Tapi, beliau belum berdaulat," ujar mantan direktur Pembentukan Posko Relawan Bara JP ini dalam diskusi ‘’Dialog 100 Hari Jokowi.’’
Ketua Umum PBNU Saiq Aqil Siraj menyatakan, ada yang berhasil dan ada tidak dalam seratus hari pemerintahan Jokowi. "Salah satu keberhasilan dari pemerintahan Jokowi adalah gebrakan Menteri Susi Pudjiastuti di bidang perikanan. Itu yang senang sekali," ujarnya.
Namun, kata dia, memang ada hal yang belum berhasil. Konflik KPK dengan Polri harus segera diselesaikan karena tidak baik bila berlarut-larut. Sebenarnya, dulu rakyat percaya pada Jokowi karena dinilai jujur dan bersih.
Rian Aldiansyah, buruh pabrik tekstil di Bogor, Jawa Barat, berharap hal yang sama bahwa Jokowi bisa melahirkan kepercayaan rakyat. Jangan sampai rakyat dan para pendukung akhirnya memandang Jokowi sebelah mata karena tak mampu menjalankan pemerintahan.
Ia mengaku mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Namun, ia kecewa dengan kebijakan membingungkan Jokowi yang menaikturunkan harga BBM. ‘’Saya tak mendewakan Jokowi, jika dia salah harus dikritik dan jika benar harus didukung.’’ rep: Dyah Ratna Meta Novia, Muhammad Akbar Wijaya c04/c78/antara ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
