REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Pemerintah tidak menginginkan Partai Golkar menggelar musyawarah nasional (munas) di Bali. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, larangan penyelenggaraan munas Golkar di Bali bukan bentuk intervensi pemerintah. “Intervensinya apa. Pemerintah kan melihat dari sudut keamanan bukan intervensi,” kata JK, Rabu (26/11).
Menurut JK, pemerintah menimbang potensi kerawanan menyusul bentrokan antarkader partai berlambang pohon beringin itu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa (25/11). Pemerintah tidak ingin citra Bali tercoreng di mata dunia internasional akibat pecahnya kerusuhan. “Kalau kayak kemarin terjadi bawa parang, tenteng-tenteng berkelahi melempar batu di Bali nanti gimana,” kata JK.
JK menilai, larangan penyelengaraan Munas Golkar di Bali oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) adalah langkah yang tepat. JK yang juga politisi senior Partai Golkar pun meminta penyelenggaraan munas ditunda dari jadwal sebelumnya yakni 30 November guna mengakomodasi semua kepentingan. Menurutnya, jika Partai Golkar benar-benar pecah, maka itu dapat membahayakan situasi politik dalam negeri.
Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijanto menyarankan Golkar melaksanakan munas di tempat selain Bali. Tedjo khawatir, munas di Bali akan merusak citra Pulau Dewata sebagai ikon pariwisata Indonesia. “Kalau mau melaksanakan di tempat yang sepi ya silakan. Tapi, siapa yang mau tanggung jawab,” kata Tedjo, kemarin.
Namun, Tedjo menampik bahwa ia disebut melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Sebagai Menko Polhukam, Tedjo hanya memberikan peringatan agar dia dapat mencegah terjadinya kerusuhan massa. Tedjo membayangkan Munas Golkar tentu akan dihadiri lebih banyak kader dari DPD I dan DPD II seluruh Indonesia sehingga potensi kerawanan lebih tinggi. “Rapat pleno di DPP saja ada bentrokan, sehingga ada yang luka-luka,” kata Tedjo.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad mengingatkan Menko Polhukam untuk tidak mengintervensi urusan internal Golkar. Tedjo diminta menarik pernyataan yang memerintahkan Kapolri untuk tidak mengizinkan pelaksanaan Munas Golkar IX di Bali. “Saya mohon pemerintah tidak mengintervensi masalah internal. Kalau diintervensi berakibat negatif,” kata Fadel, Rabu (26/11).
Fadel menilai, pernyataan Tedjo bertendensi politik. Alasannya, sebelum menjadi menko polhukam, Tedjo merupakan kader dan pengurus Partai Nasdem. Fadel menegaskan, DPP Golkar sudah mendapat izin dari Kapolda Bali untuk menyelenggarakan munas. “Saya diberi instruksi ketum mengurus di Bali, Kapolda bilang kondusif kami dapat izin dari Kapolri,” kata Fadel.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai, pernyataan Menko Polhukam hanya sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada Golkar. Menurutnya, Menko Polhukam tidak bermaksud mencampuri urusan Golkar, namun mengingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan munas. “Pernyataan Menko Polhukam ini kan sama dengan mengingatkan supaya jangan ada apa-apa dengan Golkar, jadi bagus dong,” kata Idrus.
Menurutnya, Menko Polhukam tidak melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Bahkan, dalam Undang-Undang, kata Idrus, partai politik tidak perlu meminta izin untuk melaksanakan munas, cukup dengan pemberitahuan. “Beliau (Menko Polhukam) juga tahu tidak boleh mengintervensi, kan tidak mungkin dia lakukan, masak sudah tahu tetap dilakukan.”
Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai, keputusan Menko Polhukam diambil karena mempertimbangkan banyak aspek. Terlebih, Bali merupakan kota yang pariwisatanya berskala internasional. “Pemerintah merasa bahwa ini (pelaksanaan Munas) akan tidak kondusif,” terang Yorrys. n c08/c89/agus raharjo/c01 rep: dessy suciati saputri, muhammad akbar wijaya ed: andri sauani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
