JAKARTA -- Pemerintah mengeluarkan berbagai jurus untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dari mulai diterbitkannya tiga kartu perlindungan sosial oleh Presiden Joko Widodo hingga langkah antisipasi masing-masing kementerian.
Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, salah satu langkah pemerintah untuk menekan dampak jangka panjang kenaikan harga BBM adalah menggalakkan lagi konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). "Kita akan pacu konversi ini," ujar Indroyono kepada Republika, Ahad (23/11).
Melalui konversi ke BBG, sumber daya alam Indonesia berupa gas alam dapat lebih terserap. Untuk menuju ke sana, kata Indroyono, Pertamina dan PGN berencana membangun stasiun BBG di beberapa daerah.
Berbeda dengan pemerintahan lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini berada di bawah Kemenko Kemaritiman. Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagiman sebelumnya mengatakan, tahun depan pemerintah akan mengembangkan lima stasiun BBG di lima kota, yakni Sorong, Balikpapan, Subang, Lhokseumawe, dan Semarang.
Untuk menyukseskan konversi ini, pemerintah akan memberi insentif kepada konsumen. Namun, hingga kini bentuk insentif tersebut belum diputuskan. "Masih dicari yang terbaik. Kalau dulu, insentif kan dalam bentuk konverter gratis kepada masyarakat," kata Naryanto.
Konversi BBM ke BBG diyakini bisa menyasar masyarakat menengah hingga mendekati miskin yang selama ini menikmati BBM. Namun, menurut Indroyono, ada sejumlah kendala, terutama masalah lahan. Pemerintah masih kesulitan menentukan lokasi tepat untuk membangun stasiun BBG.
Adapun Kementerian Sosial berniat menggalakkan pelatihan usaha dan keterampilan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Menurut Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Sony W Manalu, kementeriannya akan mendorong kembali kampanye wirausaha bagi rakyat miskin. Target program tersebut adalah 15 juta masyarakat miskin dan rentan miskin. "Untuk mendampingi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kementerian Sosial bertugas mengawal dan memotivasi masyarakat agar berdaulat secara ekonomi," ujar Sony, Ahad (23/11).
Sebenarnya, pelatihan usaha dan keterampilan sudah dilakukan. Namun, untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM, pelatihan untuk warga miskin perlu ditingkatkan. Kemensos juga akan memberikan modal bagi pelaku bisnis kecil dan menengah hasil didikan mereka.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan langkah agar kenaikan harga BBM tidak merugikan pengusaha angkutan, sopir, dan penumpang. Selain memberikan batasan kenaikan tarif angkutan umum ekonomi antar kota antar provinsi (AKAP) sebesar 10 persen, Menhub Ignasius Jonan juga mengusulkan pemberian insentif buat pengusaha angkutan.
Di antaranya, pengurangan bea balik nama dan pajak tahunan kendaraan angkutan umum (PKB) sebesar 50 persen dari tarif yang berlaku. Kedua, pemberian fasilitas dan kemudahan perbankan untuk peremajaan angkutan umum. Kemenhub juga akan memperbaiki sarana infrastuktur dan penertiban pungutan serta angkot liar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengantisipasi dampak BBM dengan mempermudah akses keuangan bagi nelayan, bantuan sarana alat tangkap ikan dan mesin pendingin, serta penerbitan Kartu Nelayan. Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan, selama ini nelayan selalu dipandang remeh oleh perbankan dalam pemberian kredit. Melalui program dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan, dia yakin kekhawatiran bank bahwa nelayan akan seret membayar kredit mikro, tidak ada lagi. "Dan pengalaman saya pribadi, nelayan itu jarang ngemplang kredit," ujar Susi, pekan lalu.
Sekjen KKP Syarif Widjaja menjelaskan, kartu BBM dibuat untuk meringankan biaya operasional nelayan. Sistem kartu ini, jelas Syarif, adalah cash management. Misalkan, bila dalam bulan lalu seorang nelayan menangkap ikan 20 ton, bulan ini dia berhak mendapat jatah subsidi BBM 20 kiloliter. n c85 ed: teguh firmansyah
***
Kebijakan Pemerintah Usai BBM Naik
Kementerian Sosial
- Membagikan bantuan langsung tunai program keluarga sejahtera kepada 15,5 juta keluarga miskin.
- Menggalakkan pelatihan keterampilan dan wirausaha untuk warga miskin.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Menerbitkan Kartu Nelayan atau Kartu BBM.
- Mempermudah akses keuangan bagi nelayan dan bantuan sarana alat tangkap ikan, termasuk mesin pendingin ikan.
Kementerian Perdagangan
- Mengawasi distribusi barang dan memangkas jalur logistik.
Kementerian Perhubungan
- Membatasi kenaikan tarif 10 persen untuk kelas ekonomi AKAP.
- Mengusulkan insentif fiskal untuk pengusaha angkot, seperti pengurangan bea balik nama dan pajak tahunan kendaraan angkutan umum (PKB) sebesar 50 persen.
Kementerian ESDM
- Mendorong konversi BBM (bahan bakar minyak) ke BBG (bahan bakar gas).
Pengolah: Teguh Firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
