JAKARTA -- Pemerintah meminta dualisme kepemimpinan DPR diakhiri lewat jalan musyawarah untuk mufakat. Kondisi di DPR sendiri semakin memanas menyusul rencana Rapat Paripurna pertama pimpinan DPR kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pada hari ini. "Saya kira itu hanya bersifat situasional. Ya, tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Kamis (30/10).
JK tidak mengungkapkan apakah pemerintah khawatir atas adanya dualism kepemimpinan DPR. Ia hanya meminta DPR sebagai mitra kerja pemerintah dapat segera mengatasi kekisruhan yang terjadi.
Ihwal adanya usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), JK berkomentar, "Saya kira kita tidak boleh obral itu perppu, itu kan kalau keadaannya memaksa, ini masih bisa dimusyawarahkan."
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengklaim, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla telah mengakui Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan dirinya sebagai pimpinan DPR. Hal ini, menurutnya, terlihat dari surat yang pernah dikirim Jokowi kepada pimpinan DPR soal pengubahan nomenklatur kementerian dan arsitektur kabinet. Pimpinan DPR pun telah mendatangi Istana Negara untuk menjawab surat Jokowi itu. "Artinya, Presiden akui kami pimpinan yang legitimate."
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menambahkan, dengan sudah dipilihnya pimpinan-pimpinan komisi di DPR, alat kelengkapan dewan bisa langsung bekerja mendukung pemerintah. Meski telah menyapu bersih pimpinan komisi DPR, Taufik berjanji, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap melakukan komunikasi politik dengan KIH. "Sejak Jokowi dilantik sebagai presiden, Jokowi adalah presiden kita semua," kata Taufik.
Alat kelengkapan dewan yakni 11 komisi di DPR telah memiliki pimpinan. Komisi V dan Komisi XI kemarin, rampung melakukan pemilihan dengan hasil politisi Partai Gerindra Fary Djemi Francis menjadi ketua Komisi V dan Fadel Muhammad dari Golkar menjadi ketua Komisi XI. Dengan demikian, KMP sepenuhnya menguasai kursi pimpinan DPR.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Achmad Basarah melihat adanya sikap ambigu yang ditunjukkan para kader KMP di parlemen. Menurutnya, para ketua umum partai politik dari KMP seperti Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto sudah menunjukkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan politik. Sayangnya, kata Basarah, kebijaksanaan itu tidak diikuti dengan sikap politik kader KMP di DPR.
Basarah menilai, para ketua umum kubu KMP dan KIH harus bersatu sehingga bisa menjadi pembelajaran demokrasi yang baik untuk masyarakat. Dengan begitu, para pelaksana tugas partai di DPR juga bisa mengakhiri konflik. "Saatnya pernyataan perilaku positif ketum KMP diturunkan atau diinstruksikan pada level pengurus partai mereka di lapangan," kata Basarah.
Prabowo kemarin menyatakan, posisi legislatif harus kuat untuk menjadi penyeimbang dalam sistem pemerintahan presidensial. Menurutnya, peran DPR akan menjadi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas. "Legislatif yang kuat itu sesuatu yang menguntungkan rakyat. Ada pengawasan, ada koreksi, dan sebagainya," kata Prabowo.
Prabowo meminta semua pihak untuk tidak berprasangka buruk dan selalu berpikir positif terhadap dominasi KMP di parlemen. KMP, kata Prabowo, tidak menginginkan adanya menang kalah dalam setiap proses yang terjadi di DPR. "Kami ingin suasana yang baik untuk bangsa dan negara ini, karena itu kami inginkan ada suatu hubungan baik. Dalam demokrasi ada yang diberi mandat eksekutif dan ada yang legislatif." n c73/agus rahardjo/c89/mas alamil huda rep: dessy suciati saputri, muhammad akbar wijaya ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
