Menteri yang akan datang harus punya sikap nasionalisme kerakyatan.
SEMARANG — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan 24 rekomendasi politik kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Salah satu rekomendasi, yakni pemberian nama Kabinet Trisakti untuk pemerintahan mendatang. “Rakernas IV PDI Perjuangan mengusulkan memberi nama kabinet dengan nama Kabinet Trisakti,” kata Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan rekomendasi rakernas, Sabtu (20/9) malam.
Puan mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK harus konsisten mewujudkan konsepsi Trisakti Bung Karno.
Foto:Republika/ Tahta Aidilla
Rakernas PDIP
Upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan membentuk kabinet ahli dengan menekankan pada kriteria profesional dan kompetensi, memerhatikan integritas serta keberpihakan ideologis, dan berkomitmen untuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Upaya mengatasi krisis pangan dan energi, misalnya, menurut Puan, harus dilakukan dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang selama ini tidak menguntungkan bangsa sendiri. PDIP meminta pemerintahan Jokowi-JK meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri dan memanfaatkan penelitian anak bangsa dan mengembangkan energi alternatif. “Diperlukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi pemerintah,” ujar Puan.
Di bidang pendidikan, PDIP meminta Jokowi-JK menata kembali kurikulum pendidikan usia dini, dasar, dan menengah dalam satu sistem. Untuk itu, PDIP meminta pemerintahan Jokowi-JK merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru juga harus diwujudkan oleh Jokowi-JK. "Pendidikan dasar harus berorientasi pada pembentukan karakter dan budi pekerti yang menitikberatkan penegakan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.”
Mantan menteri koperasi dan UKM pada era Reformasi Adi Sasono menilai, menteri di kabinet Jokowi-JK yang mengurusi ekonomi dan keuangan tidak boleh memiliki sikap seperti menteri yang sekarang menjabat. Menurut Adi, menteri yang ada selama ini sekadar profesional. “Harus punya ideologi karena menteri itu jabatan politik, bukan teknis,” kata Adi kepada Republika, Ahad (21/9).
Bangsa dinilai mengabdi kepada kepentingan modal besar dan asing. Kekuatan modal sudah masuk menjadi bagian dari kekuatan politik di industri Indonesia. Adi mencontohkan produk undang-undang yang selama ini sangat antirakyat dan justru lebih tunduk kepada kepentingan modal dan asing. “Menteri yang akan datang harus punya sikap nasionalisme kerakyatan,” ujarnya.
Dosen ilmu politik di FISIP Universitas Airlangga, Haryadi, mengatakan, menteri yang berpegang pada falsafah Trisakti adalah menteri yang tidak berpandangan neoliberal. Alasannya, konsep Trisakti adalah berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter secara budaya. “Bahwa itu kemudian dijabarkan di kementeriannya bisa berbeda-beda. Kementerian apa pun harus mengikuti tiga prinsip dalam Trisakti," katanya.
Haryadi mengatakan, menteri yang dipilih harus berupaya membuat bangsa ini berdaulat secara politik dari pengaruh kekuatan global. Negara, menurutnya, tidak boleh terombang-ambing oleh perekonomian yang ada. Karena, menurutnya, bangsa ini memiliki momentum untuk mengembalikan ekonomi menjadi lebih baik. “Negara tidak boleh tunduk semata pada kehendak pasar.”
Ekonom UGM, Revrisond Baswir, mengatakan, representasi neoliberalisme tidak boleh ada di Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian, Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Falsafah Trisakti, kata Revrisond, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945."Sudah jelas (tidak neoliberalisme), dan memang sejak dari pencalonan (Jokowi) itu sudah jelas bahwa yang menjadi platformitu ekonomi berdikari," kata Revrisond. rep:muhammad akbar wijaya/c87/c73 ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
