JK telah mengantongi 90-an nama calon menteri untuk diseleksi.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) segera melakukan tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon-calon menteri di kabinet mendatang. JK menyatakan pihaknya telah mengantongi 90-an nama calon menteri yang siap diseleksi. “Tapi, menteri ini kan pembantu presiden, jadi tak perlu publik tahu bagaimana proses seleksinya, saya dan Jokowi saja yang akan menentukan,” kata JK, Selasa (16/9).
JK menerangkan, 90-an nama yang telah diusulkan kepadanya dan Jokowi berasal dari kalangan profesional dan wakil partai politik (parpol). Untuk kalangan profesional, JK sudah menerima usulan dan saran dari sejumlah pihak. Ia juga telah menginventarisasi nama-nama yang akan mereka calonkan sebagai menteri. Para profesional itu dari kalangan akademisi, praktisi, dan birokrat.
Sedangkan dari wakil parpol, kata JK, nama-nama calon menteri diajukan langsung oleh partai yang bersangkutan, namun nantinya tetap diseleksi secara ketat. Menurut dia, banyak orang parpol yang pintar dan punya pengalaman, termasuk mereka yang bergelut dalam pemerintahan. “Selain itu di sejumlah parpol juga ada mantan pengusaha atau generasi muda yang memang kompeten. Banyak sekali,” ujar JK.
Jokowi dan JK juga akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi menteri. Namun teknisnya, terang JK, bukan berarti ia dan Jokowi akan melakukan seleksi bersama kedua lembaga tersebut. Jokowi dan JK hanya menerima masukan, siapa saja yang calon menteri yang dinilai bersih dari kasus hukum.
Jika JK menyebut 90-an calon menteri, Jokowi mengaku telah mengantongi 200-an nama dari kalangan profesional yang berpotensi menduduki jabatan menteri. Jokowi mengaku, nama-nama tersebut ia dapat dari tim head hunter yang dibentuknya. “Nama-nama sudah dari head hunter ada 200 sekian, itu CEO-CEO,” ujar Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Jokowi, nama-nama tersebut masih harus diseleksi lagi. Kandidat terbaik akan ditunjuk untuk menduduki 18 pos kementerian yang telah dialokasikan untuk kalangan profesional. Deputi Tim Transisi Anies Baswedan menerangkan, tim head hunter yang dibentuk Jokowi memang bertugas untuk mencari orang-orang dengan 'bakat terpendam' yang memiliki kompetensi untuk menjadi menteri. “Di Indonesia ini banyak sekali orang berprestasi. Pertanyaannya punyakah kita pusat data yang bisa mengidentifikasi di mana orang-orang yang berprestasi itu," kata Anies.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Fariz Fachryan mengatakan, Jokowi dan JK harus melakukan uji publik terhadap calon menteriya. Ide lelang jabatan sewaktu Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta juga dinilai bisa menjadi salah satu metode seleksi menteri. “Menjadi perhatian jelas, ada uji publik (calon menteri) yang masuk kementerian dengan proses seleksi yang tepat dan transparan,” ujar Fariz.
Pengamat politik Ari Sujito, meminta Jokowi dan JK bisa meyakinkan masyarakat bahwa menteri yang dipilih bukan hasil dari politik transaksional. Jokowi juga harus memilih menteri yang berkomitmen tinggi terhadap antikorupsi. “Jokowi harus bisa meyakinkan masyarakat soal itu,” ujar Ari. n c75/c67 rep: andi mohammad ikhbal, halimatus sa'diyah ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
