JAKARTA — Rencana DPR mengembalikan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) melalui DPRD lewat pembahasan RUU Pilkada dikritik beberapa kepala daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok bahkan mengambil langkah ekstrem dengan menyatakan mundur dari Partai Gerindra. "Ini mengganggu nurani, Saya tidak mau jadi kepala daerah kalau masih tanggung jawab sama DPRD. Saya nggak mau jadi budak DPRD," kata Ahok, Rabu (10/9).

Menurut Ahok, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat bertanggung jawab kepada rakyat bukan partai politik. Jika RUU Pilkada yang disahkan DPR mengembalikan proses pilkada melalui DPRD, semua kepala daerah ke depannya akan dikontrol oleh DPRD dan partai politik. "Servis dia saja (DPRD) habis, ngapain ngurusin 10 juta orang," ujar Ahok.

Ia menerangkan, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik, setiap kader harus mendukung sikap parpol yang menjadi rumah politiknya. Sedangkan saat ini, ia merasa keputusan Gerindra mendukung pilkada lewat DPRD berlawanan dengan hati nuraninya. Ahok mengatakan berani masuk ke kancah politik karena ada kesempatan dipilih oleh rakyat.

Ia mengambil contoh, ketika menjadi Bupati Belitung Timur, suara rakyat sangat berperan baginya. Menurut Ahok, dirinya bisa menjadi pemimpin Jakarta bersama Gubernur Joko Widodo (Jokowi) juga karena suara rakyat. "Nggak mungkin seorang Ahok menjadi Bupati Belitung Timur di tempat yang jelas-jelas dikuasai fraksi bulan bintang 55 persen. Nggak mungkin ada Jokowi-Ahok menang di DKI dengan Gerindra hanya enam kursi, PDIP 11 kursi, melawan semua partai di DPRD waktu itu."

Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Jokowi juga menyatakan penolakannya terhadap rencana penghapusan pilkada langsung oleh rakyat. Jokowi menilai, wacana pilkada oleh DPRD lewat pembahasan RUU Pilkada di DPR hanya merupakan kepentingan politik sesaat.  "Kalau itu betul-betul kejadian, itu kepentingan politik sesaat saja, menurut saya lho, ya," kata Jokowi, Rabu.

Selain itu, menurut Jokowi, jika kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, hal itu hanya mengakomodasi kepentingan elite partai yang ingin menguasai daerah. Karenanya, ia mengungkapkan, pilkada oleh DPRD tak boleh terjadi. "Itu pemotongan hak-hak rakyat dalam berpolitik," ujar Jokowi tegas.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memilih mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Ridwan yang diusung oleh Gerindra dalam Pilkada Kota Bandung pada 2013 itu menegaskan bahwa dirinya merupakan produk pemilihan langsung. "Saya pro pemilihan langsung. Saya orang biasa yang menjadi produk pemilihan langsung," kata Ridwan melalui akun resmi Twitter-nya, kemarin.

Selain itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai, pilkada langsung oleh rakyat merupakan bentuk fasilitas bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. "Masyarakat akan lebih tahu calon pemimpin yang dipilihnya," ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu enggan memilih sepakat atau tidak terhadap rencana mekanisme pilkada oleh DPRD atau rakyat. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut memilih menunggu keputusan DPR yang hingga saat ini sedang membahas dan dijadwalkan akan disahkan akhir September 2014. Ia menjelaskan, selama ini pilkada langsung di Jawa Timur (Jatim) berjalan aman, tertib, dan tidak ada gesekan horizontal berarti dari kubu yang kalah dalam pertarungan pemilihan. "Selama gelaran pemilihan wali kota, bupati, gubernur, hingga presiden di Jatim, tidak ada yang berakhir konflik. Ini berarti rakyat Jatim siap," kata Sukarwo.

Seperti diketahui, dalam rapat finalisasi RUU Pilkada di DPR pada pekan ini, muncul wacana pilkada melalui DPRD. Artinya, kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh dewan. Wacana itu muncul dengan alasan penghematan dan untuk menghindari sengketa hukum yang banyak terjadi setelah pilkada.

Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan wacana tersebut. mereka, yakni Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PPP. Sedangkan, fraksi yang tidak setuju, yaitu PDIP, PKS, dan Hanura. Adapun PKB menginginkan agar pilkada langsung berlaku untuk gubernur, sedangkan pilkada tak langsung untuk bupati atau wali kota. n c89/elba damhuri/antara ed: andri saubani ed: andri sauban

Ikuti Whatsapp Channel Republika