Rampingkan Kabinet |Republika Online

JK menolak perampingan kabinet.

JAKARTA -Sejumlah kalangan mengusulkan agar kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (JokowiJK) lebih ramping diban dingkan kabinet pada pemerintahan sebelumnya. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menilai, kabinet yang ramping akan membuat kinerja pemerintahan menjadi lebih efisien. "Kami mendorong supaya struktur kabinetnya dirampingkan, kewenangannya di perjelas," kata Kepala LAN Agus Dwiyanto, di Jakarta, Sabtu (23/8).

Agus menyatakan, susunan kabinet pemerintahan saat ini jumlahnya terlalu banyak dengan kewenangan yang saling tum pang tindih dan tidak jelas. Dengan struktur kabinet yang ramping, menurut dia, manajemen pemerintahan menjadi se der hana dan lebih efektif.

Ia mengapresiasi usulan Tim Transisi Jokowi-JK yang merekomendasikan penggabungan sejumlah kementerian. "Termasuk juga po sisi wakil menteri sebaiknya dievaluasi, apakah betul-betul di butuhkan atau tidak," terangnya.

Agus menyatakan, LAN merekomendasikan 20 kementerian yang paling ideal pada kabinet Joko wi-JK. Sedangkan untuk moderatnya, kata Agus, jumlahnya se kitar 25 unit, ditambah beberapa kementerian koordinator.

Namun, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menolak perampingan kabinet. Alasannya, tahun pertama pemerintahannya akan membutuhkan waktu penyesuaian untuk menerapkan sejumlah agenda kerja.

JK mengatakan, perubahan arsitektur kabinet memang diperlukan, tetapi tidak dengan merombak secara besar-besaran.

Jum lah kementerian sekarang dinilainya masih ideal dengan kondisi demografis dan geografis Indonesia sehingga tidak tepat kalau harus dikurangi.

"Tidak perlu ada perombakan kabinet. Sebab, itu akan memakan waktu panjang untuk mengondisikan persoalan teknis seperti kantor, pejabat kementerian, penempatan SDM. Kita mau langsung bekerja," kata JK.

Menurut dia, masalah yang akan dihadapi pemerintahan ke depan sangat besar, terutama terkait kesejahteraan rakyat dan pem bangunan infrastruktur daerah. Opsi dari Tim Transisi Jokowi-JK hanya sebuah rekomendasi, sedangkan keputusannya menjadi kewenangan Jokowi-JK.

JK menyatakan, pihaknya juga akan membicarakan komposisi kabinet bersama Jokowi dan sejumlah partai politik (parpol) pendukung seperti PDIP, Nasdem, PKB, Hanura ,dan PKPI.

Wakil Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Wi d jayanto, mengatakan, dari lima opsi, pihak tim transisi menitikberatkan pada opsi keempat, yak ni ideologi Trisakti. Alasannya, pola itu sesuai dengan program pemerintah ke depan.

Dia menambahkan, opsi rekomendasi itu memang perlu diimplementasikan, apalagi Lembaga Administrasi Negara (LAN)

serta Unit Kerja Presiden Bidang Peng awasan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tidak pernah memikirkan teori tersebut dalam aplikasi pemerintahan.

Pengamat politik dan otonomi daerah (otda) LIPI, Siti Zuhro, menambahkan, perampingan kabinet diperlukan agar desentralisasi ke daerah dapat berjalan.Kalau semua urusan diambil alih pusat, maka aktivitas pendanaan akan berputar di pusat.

Dia menyatakan, kalau memang Jokowi-JK berkomitmen melakukan revolusi mental, maka perlu ada perubahan, termasuk dalam arsitektur serta komposisi kabinet. "Kementerian yang punya bidang sama, gabungkan saja. Kalau bisa, setiap kemen terian itu punya keterwakilan di daerah," kata Siti. rep:andi mohammad ikhbal/antara, ed:syahruddin el-fikri

STRUKTUR KABINET IDEAL (VERSI LAN)

KEMENTERIAN PORTOFOLIO (13)

Keuangan

Hukum

Pertahanan

Agama

Luar Negeri

Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pendidikan Tinggi dan Iptek

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertanian (perkebunan, perikanan, peternakan)