JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjalin komunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemerintahannya. Jokowi mengatakan, komunikasi itu perlu dilakukan untuk melancarkan proses transisi pemerintahan.
"Saya sudah komunikasi langsung dengan Pak SBY. Beliau sudah sampaikan akan membuka diri penuh," ujarnya di Balai Kota, Kamis (24/7).
Jokowi yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta melanjutkan, nantinya ia akan banyak berkonsultasi dengan SBY terkait dinamika pemerintahan. Mulai dari masalah di kementerian sampai tantangan yang akan dihadapi pemerintahan ke depan.
Selain konsultasi dan berkomunikasi langsung, Jokowi dan SBY juga membentuk tim masing-masing. Kedua tim akan menyiapkan proses transisi pemerintahan. Komunikasi intensif kedua tim, kata Jokowi, akan dijalin setelah Lebaran.
Jokowi juga mengatakan Presiden SBY mengajaknya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. "Pak SBY sudah sampaikan terbuka untuk kita bicara RAPBN untuk APBN 2015," ujar Jokowi.
Apa konsekuensi dari ajakan pembahasan ini? Jokowi mengklaim ia berhak mengubah item mata anggaran dalam RAPBN yang sebelumnya dirancang SBY. Meski demikian, mantan wali kota Solo itu tidak mau membuka anggaran mana saja yang ingin dia hapus atau tambahkan.
Perihal melibatkan SBY dalam pemerintahan, politikus PDIP Pramono Anung mendukung langkah Jokowi ini. Menurut Pramono, harus ada komunikasi yang baik antara Jokowi-JK dan pemerintahan SBY dalam proses transisi kekuasaan.
Kabinet
Terkait kabinet nantinya, Jokowi mengambil langkah populer. Ia membuka akun Facebook dan meminta masukan dari masyarakat soal siapa menteri yang layak masuk ke dalam kabinetnya. Pilihan ini akan bersanding dengan daftar populer dari grup musik Slank, yang pernah menyodorkan 48 nama tokoh yang mereka anggap cocok jadi menteri mendatang.
Jokowi juga menegaskan, ada lima tahapan yang harus dilalui untuk bisa lolos ke dalam kabinetnya. Pertama, kandidat harus memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk posisi tertentu. Tahapan kedua, mereka yang memenuhi kriteria akan diseleksi lagi oleh tim khusus. Setelah dari tim, kandidat akan diseleksi oleh partai-partai pendukung. Kemudian, kandidat yang lolos akan diseleksi kembali oleh tim. "Terakhir, finalisasi ada di saya," katanya.
Siapa saja yang duduk di tim khusus untuk menyeleksi, Jokowi enggan mengungkapkan. Alasannya, ia khawatir ada intervensi pihak lain ke tim tersebut. Ia dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) juga memastikan sampai saat ini belum ada satu pun nama yang pasti menduduki kursi di kabinet. Semua masih berproses.
Jokowi lalu mengatakan, lebih memilih tokoh profesional menjadi menteri. Tokoh profesional ini bisa diambil dari dalam partai maupun dari luar partai. Menyoal pemberitaan ada partai koalisi yang sudah menyodorkan nama-nama ke Jokowi, ia membantah.
Namun, pernyataan Jokowi soal nama-nama kader menteri dari parpol berbeda dengan pernyataan Jusuf Kalla. JK justru membenarkan sudah ada beberapa parpol anggota koalisi yang menyodorkan nama kader untuk duduk di kabinet. "Nasdem, PKB, dan Hanura," kata JK menjawab Republika. Ia mengatakan, ketiga parpol ini tidak memasukkan nama elite parpol sebagai kandidat menteri, melainkan kader pakar dan profesional.
Bagaimana dengan parpol di luar koalisi yang hendak bergabung? JK mengakui ada tawaran parpol luar koalisi untuk bergabung. Namun, ia menegaskan, tetap memprioritaskan parpol anggota koalisi. "Kalau memang ada parpol luar yang mau masuk, kami terbuka. Tapi prinsipnya, tanpa syarat, gabung dulu, nanti baru dibicarakan," kata JK.
Ia berkomitmen agar kabinet pemerintahannya diisi tokoh yang bersih dari kasus hukum dan berkompeten meski mereka berasal dari parpol. Ia bersama Jokowi setuju para menterinya memiliki gelar profesor atau doktor sesuai bidang yang ia tempati.
Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar menegaskan, ada lima sampai 10 kader terbaiknya siap menjadi menteri. Mereka nantinya akan membantu memperkuat sistem presidensial pemerintahan Jokowi - JK.
Cak Imin, sapaannya, menyatakan kader yang diterjunkan memiliki rekam jejak terbaik. Mereka berintegritas dan tidak memiliki permasalahan pidana. Selain itu, kader adalah orang-orang yang loyal terhadap atasan.
Sejumlah kader PKB yang santer dikabarkan menjadi menteri adalah Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB yang juga Ketua Badan Pemenangan Jokowi - JK, Marwan Ja'far. Ada juga Sekjen PKB yang menjadi saksi di tingkat nasional kemarin, Imam Nahrawi.
Sementara Rais Syuriah PBNU KHA Hasyim Muzadi mengingatkan Jokowi-JK untuk berhati-hati dengan kelompok 'a-nasional' yang pasti turut mengitari keduanya untuk kepentingan jabatan dalam kabinet mendatang. Idealnya, kata Hasyim, Jokowi-JK harus membangun kombinasi nasionalis tulen dan Islamis moderat, karena kombinasi keduanyalah yang menjamin keselamatan NKRI.
Sedangkan Direktur Lembaga Riset The Finance Research, Eko B Supriyanto, mengharapkan Jokowi-JK membentuk kabinet yang benar-benar dapat diterima oleh pasar, bukan karena untuk mengisi jatah dari partai pendukung. "Diharapkan kabinet yang terbentuk benar-benar yang dapat diterima oleh pasar. rep:halimatus sa'diyah/muhammad akbar wijaya/erdi nasrul/antara ed:stevy maradona
Ikuti Whatsapp Channel Republika
