BANDUNG -- Program pengentasan kemiskinan terus didorong oleh hampir semua pemerintah daerah (pemda). Beberapa pemda juga berupaya meningkatkan anggaran kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengupayakan penanggulangan kemiskinan dengan cara langsung dan tidak langsung. "Alhamdulillah, angka kemiskinan berkurang terus. Tiap tahun tidak pernah naik. Selalu turun," ujar pria yang akrab disapa Aher kepada Republika, Kamis (12/1).
Aher mengatakan, Pemprov Jabar menganggarkan ratusan miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Aher lupa berapa angka pastinya. Namun, anggaran kemiskinan terus naik setiap tahunnya.
Ia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan secara langsung dilakukan dengan memberikan dan mengupayakan bantuan-bantuan bagi masyarakat miskin, misalnya, bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga pengadaan modal.
Selain itu, kata Aher, Pemprov juga membuat program pengentasan kemiskinan untuk jangka panjang supaya masyarakat bisa lepas dari kemiskinan. Caranya dengan program pemberdayaan masyarakat.
"Pengentasan kemiskinan tidak langsung kami lakukan dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan agar berdampak juga pada perkembangan ekonomi. Dengan pelatihan, kita bisa meningkatkan SDM, kemajuan perekonomian," ujarnya.
Peningkatan infrastruktur juga menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung. Pasalnya, kata Aher, keterbatasan akses menjadi salah satu penyebab kesenjangan sosial, terutama di daerah pelosok.
Beberapa proyek infrastruktur, baik yang dilaksanakan pemprov maupun yang bekerja sama dengan pusat, juga dikembangkan. Beberapa proyek tersebut adalah Bandara Internasional Jawa Barat, jalan tol, serta Pelabuhan Patimban yang dianggap dapat menjadi sumber pengembangan ekonomi masyarakat.
Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) juga berkomitmen melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Yusron Hadi mengatakan, di bawah komando Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, NTB berupaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah setiap tahun.
"Terbukti kan PAD (pendapatan asli daerah) untuk provinsi dari tahun ke tahun meningkat, begitu juga di kabupaten/kota," ujarnya saat ditemui Republika di kantor Pemprov NTB, Jalan Pejanggik, Kota Mataram, NTB, Kamis (12/1).
Kendati begitu, tuntutan kebutuhan pembangunan tahun ini tentu jauh lebih tinggi. Karena itu, NTB maupun daerah lain masih berharap dukungan pemerintah pusat berkenaan pembangunan sektor yang strategis, baik itu infrastruktur, sosial, maupun ekonomi.
Ia melanjutkan, kemandirian fiskal NTB cukup baik. Sebab, anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan cukup besar.
Dari total APBD 2017 NTB sebesar Rp 5 triliun, sekitar Rp 1 triliun lebih dialokasikan untuk program yang ditargetkan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), tingkat kemiskinan di NTB pada 2019 ditargetkan sebesar 12 persen atau mengalami penurunan yang cukup signifikan dari saat ini yang sebesar 16,02 persen.
Tim koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan daerah, lanjutnya, sedang berupaya seoptimal mungkin untuk memastikan program kegiatan yang berkorelasi langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo berharap pemerintah daerah dapat terus menggenjot kinerja perekonomian. Ia mengaku sangat mengapresiasi kinerja perekonomian Jatim yang lebih unggul dibandingkan rata-rata nasional. Tolok ukurnya dilihat dari pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan tingkat inflasi yang lebih rendah.
Agus menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Jatim sepanjang 2016 mencapai 5,6 persen atau lebih tinggi dari nasional yang sebesar 5 persen. Selain itu, inflasi Jatim pada 2016 hanya 2,74 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,02 persen.
"Di Jatim harga-harga yang dikendalikan oleh pemerintah cukup minimum, meskipun tekanan inflasi pada kelompok volatile food meningkat. Namun, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim bisa mengendalikan hal itu dengan baik," katanya.
Pengendalian inflasi memegang peranan penting untuk mengurangi kemiskinan. Sebab, jika harga-harga pangan mahal, akan semakin banyak masyarakat yang terjebak di garis kemiskinan. rep: Zuli Istiqomah, Muhammad Nursyamsi, Binti Sholikah, ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
