JAKARTA - Pemerintah menginginkan penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) fokus ke sektor pangan, termasuk menyasar ke profesi petani, nelayan, dan peternak. Sebab, selama ini tercatat, porsi penyaluran KUR masih dikuasai oleh sektor perdagangan, baik besar maupun eceran, yang mencapai 68 persen.
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian merilis, sektor pertanian yang di dalamnya mencakup perkebunan dan kehutanan baru mencatat penyerapan 15,51 persen. Sektor lainnya menyerap KUR lebih rendah lagi, yakni sektor jasa sebesar 10,86 persen, industri pengolahan 4,49 persen, dan perikanan 1,15 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, kondisi pemetaan porsi penyaluran KUR saat ini belum sesuai dengan target. Ia menilai KUR semestinya menyasar kredit mikro yang menyentuh petani, nelayan, dan peternak. Tersendatnya KUR ke sektor pangan, kata dia, lantaran minimnya sumber daya manusia (SDM) atau petugas yang dimiliki perbankan dalam menjangka calon debitur di lapangan.
"Komposisi yang sekarang belum sesuai dengan komposisi perekonomian kita. Sektor perdagangan selama ini lebih menguasai. Ini disebabkan karena perdagangan berada di garda terdepan, paling mudah dijangkau. Sementara sektor pertanian sulit untuk dijangkau," kata Darmin di Jakarta pekan lalu
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, menyarankan, pemerintah mengambil pendekatan baru dalam menggenjot realisasi KUR di luar sektor perdagangan. OJK juga merilis hasil kajian terhadap tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang data debitur yakni BRI, BNI, dan Mandiri yang dilakukan pada tengah tahun ini.
Hasilnya, diketahui 58,30 persen debitur yang menerima fasilitas KUR pada 2016 merupakan debitur baru, 23,73 persen merupakan debitur switching dari KUR skema lama, sisanya sebanyak 17,97 persen merupakan debitur switching dari kredit komersial.
"Untuk tahun depan, yang switching ini harus dikurangi. Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk mendorong ekskalasi pertumbuhan KUR di luar sektor perdagangan," ujar Muliaman.
Kementerian Perekonomian mencatat, hingga September 2016 penyaluran KUR sudah mencapai sekitar baru mencapai 65 persen dari target penyalurannya sebesar Rp 120 triliun. Rinciannya, penyaluran tersebut meliputi kredit mikro sebesar Rp 44,7 triliun dan ritel Rp 20,5 triliun. Sementara untuk penempatan tenaga kerja Indonesia baru terealisasi Rp 79,5 miliar.
Pemerintah juga menyepakati untuk memperluas basis penerima KUR tahun depan. Sektor baru yang dilirik adalah e-commerce untuk start-up dan petani karet. Bank syariah juga dirancang untuk bisa menyalurkan KUR, yaitu dengan menambahkan klausul tentang margin ke dalam rencana revisi Permenko tentang KUR.
Begitu pula badan hukum koperasi bisa ambil bagian dalam penyaluran KUR. "Tapi Kementerian Koperasi bersama OJK harus menyusun parameter mana koperasi yang sehat, mana yang tidak, agar seluruh lembaga penyalur memiliki level playing field yang sama," katanya. rep: Sapto Andika Candra, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
