JAKARTA — Peran koperasi unit desa (KUD) dalam distribusi pangan dinilai mulai menurun. Sehingga, fungsi KUD tersebut dinilai perlu direvitalisasi untuk membangun sistem pengadaan pangan yang lebih baik dan menaungi petani.
Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengungkapkan, masih banyak KUD yang memiliki potensi untuk menjalankan distribusi pangan. Namun, KUD tidak lagi dilibatkan secara khusus untuk fungsi tersebut.
"Masih banyak KUD yang memiliki potensi besar untuk menjalankan distribusi pangan, tapi sayangnya banyak yang tidak diberikan kesempatan untuk itu," ungkapnya di Jakarta, Selasa (5/5).
Potensi itu didukung dengan fasilitas yang dimiliki KUD berupa gudang lantai jemur dan kios (GLK). Ia mengatakan, sampai saat ini KUD yang memiliki GLK dari yang berkapasitas mulai 130 ton hingga 1.000 ton sebanyak 6.576 KUD di seluruh Indonesia. Dari angka itu, sebanyak 1.919 KUD di berbagai provinsi masih menjalankan fungsi dalam distribusi dan penyimpanan beras.
Sejumlah provinsi yang KUD-nya masih menjalankan fungsi optimal dalam distribusi beras di antaranya Aceh dengan tujuh KUD, Sumatra Utara 37 KUD, Sumatra Barat dua KUD, Lampung tiga KUD, dan Jawa Timur 556 KUD. Selain itu, Jawa Barat 307 KUD, Jawa Tengah 555 KUD, DIY 34 KUD, Sulawesi Barat empat KUD, Bali 53 KUD, Sulawesi Selatan 233 KUD, Kalimantan Selatan empat KUD, Kalimantan Barat 13 KUD, dan NTB 101 KUD.
Wayan mengakui peran KUD saat ini semakin menurun. Namun, menurutnya, penurunan peran KUD tersebut terjadi karena sistem distribusi pangan terutama beras dibuka untuk semua pelaku usaha sejak 2003. Kebijakan tersebut membuka kesempatan, termasuk swasta untuk berkecimpung dalam distribusi pangan.
"Saat ini siapa saja yang modalnya besar akan bisa menguasai distribusi pangan. Sementara, koperasi semakin terpinggirkan," ujarnya. Padahal, dia mengakui pangan merupakan isu yang strategis karena menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, semestinya ditangani oleh koperasi karena koperasi dimiliki oleh banyak anggota.
Ke depan, menurut Wayan, jika Indonesia ingin konsisten membangun sistem pengadaan pangan yang lebih baik, koperasi harus dilibatkan dengan peran yang lebih besar. "Koperasi harus dilibatkan supaya stok pangan bisa dikendalikan dengan baik. Karena, kalau di tangan swasta, tujuan akhirnya mengejar profit. Jadi, mari kita support koperasi karena mereka secara fasilitas punya semuanya kok," katanya memaparkan.
Wayan juga berharap koperasi bisa didorong menjadi lembaga pedesaan yang menaungi petani karena berhubungan langsung dengan petani di pedesaan. antara ed: Nur Aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
