REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi. Kalangan perbankan menilai prospek industri perbankan masih akan positif tahun ini, meski dibayangi oleh perlambatan ekonomi dalam negeri.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan juga perlu melanjutkan kebijakannya dalam membantu likuiditas. Pasalnya, perkembangan industri perbankan pada tahun ini diperkirakan masih akan terkendala soal keterbatasan likuiditas, seperti yang terjadi tahun lalu.
“Yang telah dilakukan OJK dengan mengatur suku bunga deposito perbankan bisa terus dilakukan karena selisih BI rate dan suku bunga di pasar sudah terlalu jauh dan itu semakin menekan perkembangan perbankan,” kata Maryono di Jakarta, Ahad (4/1).
Menurut Maryono, OJK telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang membantu BTN dalam melakukan perubahan-perubahan perhitungan loan to deposit ratio (LDR) sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi likuiditas di pasar saat ini. Meski terkendala likuiditas, Maryono melihat secara umum prospek perbankan pada tahun 2015 terlihat positif. Pasalnya, pemerintah akan fokus di pembangunan sektor riil yang akan mendorong penyehatan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
“Manajemen perbankan harus tetap hati-hati soal likuiditas ini. Peran OJK dalam mengendalikan likuiditas sangat diperlukan,” katanya.
Menurut dia, potensi ekonomi Indonesia luar biasa karena pembangunan sektor riil akan menggerakkan perekonomian rakyat. Hal ini bisa mendorong perekonomian secara keseluruhan, termasuk perbankan. Peran OJK yang banyak mendorong perkembangan sektor keuangan nonbank dan sektor keuangan mikro juga akan banyak membantu perkembangan industri perbankan, karena kedua sektor itu sangat terkait dengan bisnis perbankan.
“OJK banyak melakukan kebijakan mendorong pembiayaan mikro, dan terus berusaha mengembangkan sektor asuransi dan industri keuangan nonbank lainnya, Ini akan menjadi pasar yang baik bagi pertumbuhan industri perbankan,” katanya.
Senada dengan Maryono, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Achmad Baiquni menilai fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan secara terintegrasi yang dilakukan OJK sangat diperlukan karena perkembangan sektor keuangan sangat cepat.
Berdasarkan data OJK, sudah ada 32 perusahaan konglomerasi di Indonesia. Perusahaan ini selain memiliki bank, juga memiliki asuransi, atau perusahaan pembiayaan. “Pengawasan sektor keuangan secara terintegrasi sangat penting, karena ancaman krisis kan tidak saja dari sektor perbankan, bisa juga dari sektor lain. Pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK tidak hanya mengawasi banknya saja, juga mengawasi anak perusahaannya ini penting,” kata Baiquni.
Selain itu, menurutnya, keberadaan OJK yang juga mengatur perkembangan industri keuangan nonbank sangat membantu kemajuan sektor perbankan. Pasalnya, kemajuan sektor nonbank akan bisa mendorong industri perbankan.
Dengan kondisi seperti ini, Baiquni menilai, keberadaan OJK sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan sektor keuangan secara umum, dan industri perbankan khususnya. “Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK membuat industri nonbank akan setara dengan perbankan, ini akan sangat membantu kemajuan perbankan,” ujarnya.
Baiquni melihat prospek perekonomian Indonesia di 2015 akan lebih baik dibanding 2014. Hal ini tidak terlepas dari fokus pemerintah untuk menggenjot pembangunan ekonomi di bidang infrastruktur. Di sisi lain, meningkatnya usia penduduk produktif juga bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat.
rep: dwi murdianingsih ed: nidia zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
