JAKARTA — Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) terkendala oleh pengembang (developer). Hingga kuartal II 2014, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah, mengaku baru menyalurkan KPR FLPP sebesar 22,5 persen dari program pemerintah.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, latar belakang rendahnya penyaluran adalah pengembang perumahan. Padahal, permintaan rumah masih tinggi. Pengembang membuat tarif baru yang tak masuk dalam ketentuan syarat FLPP. "Mengapa ini agak lambat? Pertama, karena penerapan tarif baru," ujar Maryono, Selasa (19/8). Kendala selanjutnya, kata dia, adalah pajak.
Maryono mengatakan, Indonesia memiliki kekurangan rumah (/backlog/) sebesar 13,6 juta unit. Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan rumah tinggal. "Untuk memenuhi ini memang tak semata jadi tanggung jawab bank sebagai pembiayaan. Ada pihak developer," ujarnya, Selasa (19/8).
Penyediaan perumahan juga terkendala lahan dan fasilitas infrastruktur. Ia berharap dapat mencapai target penyaluran KPR FLPP sebesar 95 persen dari program pemerintah dalam lima bulan ke depan.
"Kalau BTN, segala sesuatu kalau sudah jadi target pemerintah dan pemerintah sudah ada dana FLPP, itu kan kita penerapannya bisa 95 persen dari target," ujarnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), dari total KPR yang dikucurkan bank hingga Juni 2014, sebanyak 95,64 persen masyarakat menggunakan KPR biasa. Sementara, sisanya, yakni hanya 4,36 persen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memanfaatkan FLPP dari pemerintah.
Pencairan FLPP hingga kuartal II tercatat sebesar 22,41 persen dari total dana yang ditargetkan pada 2014. Sisa dana yang belum terserap pada 2013, yakni sebesar Rp 4,5 triliun. Dana yang tersisa dinilai cukup untuk membiayai 90 ribu unit rumah.
Hasil survei BI juga menyebutkan KPR masih menjadi pilihan utama dalam melakukan transaksi pembelian properti. Sebanyak 73,69 persen konsumen tercatat masih memilih KPR. Sisanya, yakni 14,13 persen, memilih tunai bertahap dan 12,17 persen memilih tunai.
Meski penyerangan rendah, program FLPP akan tetap dilanjutkan tahun depan. Hanya, menurut Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan dikhususkan untuk rumah susun. "Tahun 2015 tetap kita anggarkan FLPP, tapi hanya untuk rumah susun. Sedangkan, untuk rumah tapak sudah tidak ada," kata Djan Faridz, dikutip Antara.
Menurut Menpera, lahan di Indonesia sudah semakin sempit, termasuk pula untuk lahan pertanian dan masyarakat di Indonesia dinilai harus dibiasakan tinggal di rumah susun. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan menyiapkan lahan seluas 100 hektare yang digunakan untuk membangun satu kompleks rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Sementara, berdasarkan survei situs Properti Online, kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun ini memberatkan responden. Sebanyak 54 persen menganggap kenaikan mengakibatkan harga properti menjadi terlalu mahal dan tidak terjangkau.
rep:satya festiani ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
