Republika/Agung Supriyanto 
JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, naiknya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang laporannya dirilis Bank Dunia pekan ini belum sepenuhnya memuaskan. Menurut dia, kenaikan 15 peringkat ke posisi 91 dari 190 negara yang diteliti untuk tahun ini, sebetulnya masih di bawah ekspektasi pemerintah.
"Memang ranking kita ada peningkatan yang cukup besar, namun harus diakui tidak sebesar yang diinginkan. Secara menyeluruh perbaikan cukup bagus dan kita masuk ke negara-negara yang loncatannya cukup besar," ujar Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/10).
Meski begitu, Darmin mengakui, pemerintah melihat adanya perbaikan yang harus diapresiasi atas raihan ini. Ia menyebutkan, di antara 10 sektor penilaian oleh Bank Dunia, tujuh sektor di antaranya Indonesia dianggap ada perbaikan yang memudahkan pelaku usaha dalam memulai bisnis. Sedangkan tiga sektor sisanya, sudah ada penyederhaan oleh pemerintah, tapi masih harus dioptimalkan.
Darmin mengatakan, perbaikan kemudahan berusaha ini nantinya bisa memperbaiki iklim usaha dan investasi di Indonesia. Artinya, lantaran survei oleh Bank Indonesia (BI) ini banyak dilirik oleh pelaku usaha tingkat global, diharapkan makin banyak lagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, membaiknya kemudahan berbisnis di Indonesia diharapkan bisa mendorong peran swasta untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Apalagi, di saat tekanan pelemahan ekonomi global masih terjadi seperti saat ini ditambah dengan penghematan belanja anggaran yang dilakukan pemerintah.
Sri menjelaskan, faktor yang menyumbang peningkatan peringkat kemudahan dalam memulai usaha adalah langkah pemerintah untuk menyederhakan perizinan dan berbagai reformasi yang dibuat pemerintah, salah satunya melalui 13 paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis selama setahun terakhir.
Kondisi ini, menurut dia, akan memberikan kepercayaan diri dan menarik lebih banyak investor baik dari luar maupun dalam negeri untuk memulai usahanya di Indonesia. Tumbuhnya kegiatan ekonomi ini diharapkan bisa berdampak positif kepada terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
"Seperti hari ini EODB (ease of doing bussiness) kita naik, kita berharap sektor swasta melakukan peranan yang positif menjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi, seimbang antara fiskal dengan nonfiskal kalau dari sisi pertumbuhannya," ujar Sri.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, Indonesia masih memiliki peluang untuk duduk di peringkat ke-40 sebagai negara yang memiliki kemudahan dalam berinvestasi. Sebab, negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand pun mampu menggapainya.
Selain deregulasi kebijakan dan perbaikan infrastruktur, pemerintah juga harus bisa meminimalisasi persoalan birokrasi dan korupsi yang masih menjamur. Bukan hanya pada tubuh di pemerintahan pusat semata, pemerintah daerah juga masing dianggap belum sehat seutuhnya.
"Ada dua menurut saya. Pertama ini masalah korupsi, kedua inefisiensi birokrasi yang masih tinggi. Ini penting untuk mendapatkan kemudahan berusaha," kata Rosan.
Sebelumnya, Bank Dunia merilis data terbaru tentang kemudahan berbisnis di suatu negara. Bank Dunia beralasan, Indonesia telah melakukan rekor dengan melakukan tujuh reformasi kebijakan dalam satu tahun terakhir untuk memperbaiki iklim berusaha. rep: Debbie Sutrisno, Sapto Andika Candra/antara, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
