JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN kembali mendapat pinjaman dari sindikasi bank yang dipimpin oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Pinjaman sebesar 310 juta dolar AS atau setara dengan Rp 4 triliun (nilai tukar Rp 13 ribu per dolar AS) ini melengkapi kebutuhan pembangunan proyek pembangkit listrik sebesar 437 dolar AS atau setara dengan Rp 5,7 triliun.
Angka sebesar ini akan digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas Dan Uap (PLTGU) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan kapasitas 800 megawatt (MW). Kesepakatan ini menjadi yang kedua kalinya bagi PLN untuk mendapat pinjaman dana dari JBIC tanpa adanya jaminan dari pemerintah.
Sebelumnya, pinjaman juga didapat PLN dari Jepang untuk mendanai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar, di Banten. Dengan adanya pinjaman ini, PLN hanya perlu memakai ekuitasnya sebesar 127 juta dolar AS untuk membiayai PLTGU Tanjung Priok.
Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Bagian Barat, Murtaqi Syamsuddin, menyebutkan, selain JBIC, beberapa bank lain yang terlibat dalam pendanaan proyek ini adalah Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mizuho, dan ANZ. Ia mengatakan, pinjaman untuk proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung tanpa jaminan Pemerintah Indonesia. Ini adalah kali kedua JBIC bersedia memberikan pinjaman langsung kepada PLN tanpa jaminan pemerintah.
Proyek pertama yang didanai oleh JBIC tanpa jaminan pemerintah adalah PLTU Lontar 315 MW yang sekarang dalam tahap konstruksi. Murtaqi menjelaskan, ini adalah pinjaman jangka panjang dengan tenor sekitar 15 tahun. Menurut dia, pendanaan dengan skema tanpa jaminan pemerintah ini menjadi alternatif pendanaan, selain dari pasar bond maupun dari lembaga-lembaga multilateral. "Keuntungannya, PLN tidak terkena negative carry, selain itu prosesnya juga cukup cepat," kata Murtaqi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/10).
Selain itu, PLTGU Priok 800 MW juga akan dikerjakan oleh Mitsubishi yang bermitra dengan PT Wasamitra Engineering dengan skema EPC (engineering procurement construction). Lahan untuk proyek ini sudah dikuasai oleh PLN dan sudah dilakukan land clearing guna diserahkan kepada kontraktor EPC.
Murtaqi menyebutkan, proyek ini diharapkan selesai pada medio 2019. PLTGU Priok 800 MW adalah pembangkit berbahan bakar gas alam, akan berperan sebagai load follower yang akan memasok listrik dan menjaga kualitas tegangan bagi Kota Jakarta dan sistem Jawa-Bali secara keseluruhan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan, tidak adanya jaminan dari pemerintah menjadi bukti kepercayaan investor atas kondisi perekonomian Indonesia. Meski begitu, kata dia, JBIC tetap melakukan pengawasan terhadap dinamika perekonomian domestik di Indonesia. "Namun, JBIC itu memerhatikan perekonomian kita. Apakah membaik atau enggak. Kalau mereka yakin, ya mereka punya keyakinan kepada perekonomian kita, sehingga mereka beli," ujarnya.
Sementara itu, Managing Director JBIC, Tadashi Maeda, mengatakan, kepercayaan JBIC untuk membuka keran pinjaman tanpa adanya jaminan pemerintah tak lepas dari pengamatan yang sudah dilakukan oleh JBIC. Berbagai kebijakan fiskal dan upaya pemerintah untuk menjaga iklim investasi dinilai menjadi salah satu faktor yang menjaga kepercayaan investor asing.
"Sejak krisis Indonesia bisa menjaga fiskal dan defisit anggaran di bawah tiga persen, berbagai upaya dilakukan dan upaya-upaya itu dipantau oleh berbagai pihak, termasuk JBIC dan World Bank. Ekonomi makro Indonesia telah melakukan hal seperti mengurangi subsidi dan dialihkan untuk investasi infrastruktur, oleh karena itu tanpa jaminan, tentu menimbulkan risiko dan tanpa jaminan, validasi pembiayaan bisa terlalu mudah dan bisa saja menimbulkan risiko. Maka kami terus pantau," katanya menjelaskan. rep: Sapto Andika Candra, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
