JAKARTA -- Japan Bank for International Corporation (JBIC) menyatakan ingin membiayai sejumlah proyek di Indonesia yang lebih besar daripada yang ada saat ini. JBIC menurunkan persyaratan tanpa adanya jaminan dari pemerintah.
"Kami sangat berharap ada penandatanganan kesepakatan proyek migas di Jawa. Kami juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mendukung proyek infrastruktur yang lebih besar lagi di Indonesia," kata CEO JBIC Tadashi Maeda seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Rabu (19/10).
Maeda membidik sejumlah proyek infrastruktur yang lebih luas, antara lain sektor energi ramah lingkungan dan sektor transportasi. Ia menyebutkan, JBIC siap bekerja sama dalam proyek-proyek berskala besar, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tanpa jaminan pemerintah.
"Kami ingin mengambil lebih banyak kesempatan melakukan pembiayaan pada BUMN, seperti Pertamina dan PLN, tanpa jaminan pemerintah. Ini tren yang baru," kata Maeda.
Maeda mengatakan, di sela-sela pertemuan negara-negara G-7 di Jepang pertengahan tahun ini, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Wapres Kalla telah menyepakati penambahan pembiayaan kerja sama proyek infrastruktur.
"Sebelumnya hanya 110 miliar dolar AS dalam lima tahun menjadi 200 miliar dolar AS," ujar Maeda tanpa memerinci dana ini untuk proyek apa saja.
Rencananya, Maeda akan bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis (20/10) untuk pembicaraan lebih lanjut tentang sejumlah proyek yang akan dibiayai JBIC.
Ia menjamin proyek infrastruktur yang ditawarkan untuk dibiayai itu berkualitas tinggi sehingga Pemerintah Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan ketahanannya. Pemerintah melalui Kalla menyambut positif ajakan JBIC untuk bekerja sama dalam pembiayaan infrastruktur yang lebih besar, yang sudah berjalan, atau yang akan dimulai.
"Termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang secara finansial tidak ada masalah, kecuali persoalan pembebasan lahan," kata Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar.
PLTU Batang adalah proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pertama di Indonesia dalam sektor ketenagalistrikan. Total investasi untuk PLTU dengan kapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) ini mencapai 4,2 miliar dolar AS.
Proyek ini digarap oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang merupakan konsorsium dari Electric Power Development Co Ltd (J-Power), PT Adaro Power (AP), dan Itochu Corporation (Itochu). PLTU Batang ditetapkan pada 2006, tapi ada masalah pembebasan lahan sehingga sudah empat tahun prosesnya terhenti.
JBIC juga membiayai proyek MRT di Jakarta dan mengusulkan pembiayaan proyek Pelabuhan Patimban, Subang, dan kereta api kecepatan sedang Jakarta-Surabaya.
"Intinya mereka siap kalau misalnya kerja sama nanti langsung ke BUMN melalui kementerian. Mereka menurunkan syarat-syaratnya, di antaranya kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan dana jaminan," ujar Oemar. Namun, Oemar mengaku belum mengetahui nilai pembiayaan proyek infrastruktur oleh JBIC ini. rep: Dessy Suciati Saputri/antara, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
