Foto : setkab.go.id
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga gas industri diturunkan secepatnya. Ia mengatakan, berdasarkan perhitungan, harga gas industri bisa diturunkan pada kisaran 5-6 dolar AS per MMBTU.
"Cukup di bawah itu (harga gas industri)," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai harga gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10).
Menurut Jokowi, penurunan harga gas akan sangat membantu meningkatkan daya saing industri nasional. Menurut dia, pada era kompetisi global yang semakin ketat, Indonesia harus memiliki produk-produk yang bisa bersaing dengan negara lain.
Untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk Indonesia, perlu dukungan pada industri, salah satunya melalui harga gas yang murah. "Kita ingin agar industri kita menjadi industri kelas dunia yang disegani, yang kuat, yang tangguh. Tentu juga, kita ingin industri kita bisa ikut menyejahterakan rakyat," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, harga gas industri di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara-negara lain, utamanya di lingkup Asia Tenggara. Presiden menambahkan, harga gas di Indonesia mencapai 9,5 dolar AS per MMBTU. Bahkan, kata dia, masih ada industri yang membeli gas hingga 11 dolar AS per MMBTU.
Sedangkan, di beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam, harganya sebesar 7 dolar AS per MMBTU. Malaysia dan Singapura bahkan lebih murah, yakni pada kisaran 4 dolar AS per MMBTU. Padahal, kata Jokowi, Indonesia termasuk negara yang kaya gas bumi.
Kondisi ini semakin ironis karena negara-negara tetangga yang harga gasnya lebih murah justru mengimpor gas dari Indonesia. "Hal ini perlu segera kita benahi karena implikasinya sangat besar pada kemampuan daya saing industri kita. Perlu dilakukan langkah konkret agar harga gas kita kompetitif," kata Jokowi.
Jokowi meminta segera dilakukan penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok supaya harga gas bisa secepatnya diturunkan. Namun, Jokowi juga berpesan agar penurunan ini dapat dikalkulasi lebih detail sehingga tidak mengganggu investasi pada sektor gas bumi. "Harga gas harus tetap menarik investor untuk investasi di sektor hulu serta mendukung pembangunan infrastruktur, transmisi, dan distribusi," katanya.
Hadir dalam rapat koordinasi mengenai harga gas untuk industri ini Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi. Selain itu, ikut hadir Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk menyesuaikan harga gas, pemerintah akan melakukan pembenahan pada sektor hulu terlebih dahulu. "Kita benahi sektor hulunya terlebih dulu, termasuk cost recovery. Kita perlu tahu apa yang kita punya dan rencanakan, apa yang bisa kita lakukan di jangka pendek dan menengah," ujarnya.
Darmin mengatakan, rapat koordinasi telah mengkaji kemungkinan penurunan biaya investasi (capital expenditure) dan biaya operasional (operational expenditure) karena penyesuaian harga gas ditentukan oleh biaya pembelian gas pada sektor hulu. Setelah masalah di sektor hulu selesai, kata Darmin, pembahasan selanjutnya terkait penyesuaian biaya pembelian gas pada sektor hilir, seperti tarif transportasi gas (toll fee) dan margin/keuntungan bagi perusahaan niaga gas (margin trader).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, pihaknya membutuhkan solusi dalam waktu dekat untuk membangkitkan kembali kinerja sektor industri pada 2017 hingga 2019, salah satunya dengan menurunkan harga gas. Menurut dia, dengan harga gas di atas 6 dolar AS per MMBTU, industri prioritas seperti polyethylene dan polypropylene pada sektor kimia, yang bermanfaat untuk membangun sektor substitusi impor, tidak bisa dibangun.
"Realitas ini yang harus kita hadapi di tengah-tengah kewajiban membangun kembali industri. Tidak ada jalan lain selain mengurangi harga gas," katanya. rep: satria Kartika Yudhaantara ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
