REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah akan meninjau ulang kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku saat ini. Kepastian mengenai harga baru BBM akan disampaikan pada Senin (5/10).
Mengenai kebijakan harga baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta PT Pertamina (Persero) mengkaji kemungkinan menurunkan harga BBM jenis Premium. "Sekarang masih dikalkulasi. Dilaporkan pada saya Senin. Kalau bisa turun diumum kan, kalau tidak bisa pun diumumkan," kata Presiden di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (2/10).
Dalam rapat terbatas untuk membahas per siapan peluncuran paket kebijakan ekonomi tahap ketiga pada Kamis (1/10), Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar harga Premium dapat diturunkan guna meringankan beban masyarakat. "Coba dihitung sekali lagi oleh Pertamina, apakah masih mungkin harga Premium itu diturunkan meskipun hanya sedikit," kata dia.
Hasil penghitungan tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, akan menjadi dasar bagi pemerintah saat mengambil kebijakan menurunkan harga Premium. Penurunan harga ini diharapkan dapat ikut menekan angka kemiskinan.
Darmin juga sempat menyebut adanya kemungkinan pemberian subsidi dari pemerintah untuk BBM. "Kalau dibayar pemerintah ya bisa dilihat sebagai subsidi," ucapnya. Namun, pernyataan Darmin ini dibantah secara tegas oleh Menteri Keuangan Bambang Bro djonegoro.
Bambang mengatakan, pemerintah tidak akan mengeluarkan sepeser pun uang negara untuk subsidi meskipun peme rintah berencana menurunkan harga BBM jenis Premium. Renca nanya, penurunan harga BBM masuk dalam paket kebijakan jilid III yang akan di umumkan pekan depan.
"Tidak ada subsidi. Tidak ada anggarannya. Pokoknya, turunkan saja harganya," ujar Bambang di kantornya, Jumat (2/10).
Bambang memastikan pemerintah tidak akan membuat Pertamina mengalami kerugian apabila menjual harga BBM tidak sesuai dengan harga keekonomian. Hanya, ia tidak bisa menyebutkan instrumen atau kebijakan apa yang akan diambil untuk menghindarkan Pertamina dari kerugian.
Bambang juga tidak menjawab ketika ditanya apakah salah satu kebijakannya adalah dengan mengurangi dividen dari Pertamina. "Pokoknya Pertamina kita perhatikan. Tapi, tidak ada anggaran khusus," kata Bambang.
Menanggapi permintaan Presiden Jokowi, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan kesiapannya untuk menurunkan harga BBM meskipun Kementerian Keuangan tidak bersedia mem berikan subsidi apabila Pertamina menjual harga BBM di bawah harga pasar. "Itu memang tugas Pertamina. Kalau perusahaan masih memiliki laba untuk berkembang, tidak masalah," kata Dwi.
Dwi mengungkapkan, Pertamina sudah mengantongi laba sebesar 840 juta dolar AS hingga Agustus 2015. Dia pun menyebut kerugian Pertamina sebesar Rp 12 triliun yang dida pat saat pemerintah meminta penu runan harga BBM pada awal tahun. "(Kerugian) sudah ketutup. Sekarang kami masih untung Rp 10 triliun," ujarnya.
Meski begitu, Dwi belum bisa memastikan berapa besar penurunan harga BBM yang bisa dilakukan. Akan tetapi, ia menegaskan, harga Premium yang dijual Pertamina saat ini masih di bawah harga pasar.
Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan bahwa harga BBM bersubsidi di dalam negeri yang berlaku pada September akan tetap dipertahan kan pada Oktober ini. Keputusan untuk tetap menahan harga BBM ini, menurutnya, berbeda dengan hasil simulasi tiga bulanan yang dilakukan pemerintah.
Dengan opsi penyesuaian BBM per tiga bulan, parameter yang dilihat adalah harga rata-rata minyak mentah di pasar Singapura (MOPS) dan rata-rata nilai tukar rupiah selama tiga bulan ke belakang serta biaya transportasi BBM ke seluruh Indonesia. rep: Halimatus Sa'diyah, Satria Kartika Yudha ed: Nidia Zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
