Dua lembaga multilateral, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), semakin menunjukkan kekuatannya di Benua Asia. Kedua lembaga tersebut menyatakan akan berkoordinasi dan bekerja sama dalam pembiayaan infrastruktur di Asia.
"ADB akan bekerja sama dalam pembiayaan dengan AIIB dalam bidang infrastruktur di seluruh Asia berdasarkan pengalaman panjang dan keahlian kami di kawasan ini," kata Presiden ADB Takehiko Nakao dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/5). ADB merupakan bagian dari Grup Bank Dunia yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Sedangkan, AIIB adalah lembaga yang pembentukannya diinisiasi oleh Cina.
Presiden ADB bersama dengan stafnya dilaporkan juga telah berdiskusi selama satu jam dengan Sekjen Sekretariat Interim AIIB Liqun Jin dalam Pertemuan Tahunan ke-48 ADB di Azerbaijan, 1 Mei 2015. Kedua lembaga tersebut menyatakan kesadaran besarnya kesenjangan infrastruktur dalam kawasan tersebut serta memahami pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, baik ADB maupun AIIB juga sepakat untuk saling membagi informasi yang dibutuhkan dan melanjutkan diskusi guna membahas opsi yang lebih konkret dalam bentuk kerja sama dan kolaborasi antara kedua lembaga. Kantor berita Xinhua melaporkan, calon anggota pendiri AIIB mencapai 57 negara pada 15 April 2015 setelah tujuh negara disetujui, yakni Swedia, Israel, Afrika Selatan, Azerbaijan, Islandia, Portugal, dan Polandia yang semua termasuk sebagai anggota pendiri.
Anggota pendiri AIIB memiliki hak untuk membantu menentukan peraturan bank. Sementara, negara-negara yang mengajukan untuk bergabung setelah 31 Maret akan dipertimbangkan sebagai anggota biasa dengan hak suara tetapi sedikit berperan dalam proses pembuatan aturan.
AIIB akan menyediakan pembiayaan untuk pembangunan jalan, kereta api, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya di Asia. Lembaga ini ditargetkan dibentuk pada akhir 2015 ini.
Terkait dengan infrastruktur di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mempercepat dimulainya proses lelang pekerjaan.
"Pelaksanaannya akan dimulai untuk tahun anggaran 2016 yang akan dibuka sejak Agustus 2015," kata Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemenpupera Hediyanto W Husaini. Proses lelang yang semula biasanya dimulai pada Oktober akan dimajukan ke Agustus agar waktu pengerjaan akan lebih panjang.
Ia berpendapat, percepatan proses lelang pekerjaan di sektor infrastruktur tersebut mungkin dilakukan untuk sekitar 70 persen pekerjaan. "Sebagian pekerjaan kita kan sudah jelas, memang tidak 100 persen tapi sekitar 70 persen itu kita sudah tahu karena termasuk pekerjaan reguler yang setiap tahun dilaksanakan," katanya.
Pekerjaan reguler itu, ujar dia, misalnya adalah perawatan jalan dan jembatan, rehabilitasi, peningkatan jalan, pembangunan bendungan, pekerjaan kontrak tahun jamak, dan beberapa pekerjaan yang sudah ada desainnya. Sementara itu, sisanya sekitar 30 persen yaitu pekerjaan-pekerjaan jalan baru, inisiatif baru, dan pekerjaan yang perlu legitimasi dari banyak pihak serta pekerjaan khusus yang perlu didiskusikan lagi dengan legislatif. antara ed: Nur Aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
