REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3) pagi. Hari itu Presiden kembali mengingatkan para menterinya terkait rencana pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Jokowi meminta agar proyek tersebut segera dimulai.
"Saya pernah sampaikan target dimulai April. Pagi ini kita akan bicara soal itu," ucap Presiden saat mengawali rapat. Rapat terbatas kali ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarmo, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Jokowi mengatakan, jalan tol Trans Sumatra sangat penting untuk membuka akses ke daerah-daerah di pulau tersebut. Dengan demikian, sistem distribusi logistik akan lebih lancar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menuturkan, Pulau Sumatra akan segera memiliki jalan tol sepanjang 2.000 kilometer (km) yang membentang dari Bakauheni (Lampung) sampai Aceh. Jalan tol tersebut ditargetkan sudah dapat beroperasi mulai 2016. Proyek ini akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah daerah setempat.
Jalan tol sepanjang 2.000 km ini akan dibagi menjadi empat bagian, Medan-Binjai sepanjang 16,8 km, Palembang-Indralaya sepanjang 22 km, Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 138 km, dan Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 km. "Medan-Binjai sudah groundbreaking oleh Bapak Presiden pada Februari kemarin. Dari panjang 16 km, yang sudah selesai dua km," ujar Basuki.
Sementara ruas Palembang-Indralaya, menurutnya, sudah selesai proses pembebasan lahan dan siap dibangun. Ruas tol Palembang-Indralaya ditargetkan sudah dapat beroperasi sebelum Asian Games 2018.
Untuk jalur Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 138 km akan segera dimulai konstruksinya pada April 2015. Sementara, jalur Pekanbaru-Dumai juga sudah memasuki tahap persiapan menjelang konstruksi.
Basuki menuturkan, proyek Trans Sumatra ini akan menelan biaya Rp 58 triliun. Sesuai dengan Perpres Nomor 100 Tahun 2014, pembangunan tol tersebut dikerjakan oleh PT Hutama Karya.
Hutama Karya telah mendapat suntikan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,6 triliun. Meski demikian, anggaran itu tidak mencukupi untuk membangun tol Trans Sumatra. Oleh karenanya, Hutama Karya akan mencari pinjaman dana, salah satunya dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) maupun bank pelat merah. Selain itu, Hutama Karya juga akan membuat konsorsium dengan menggandeng BUMN lainnya, seperti Jasa Marga, Waskita Karya, dan Wijaya Karya untuk memperkuat pendanaan.
ed: Nidia Zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
