JAKARTA — Badan Energi Internasional (IEA) mengharapkan Pemerintah Indonesia melakukan reformasi anggaran dan alokasi subsidi. Menurut IEA, reformasi diperlukan agar alokasi subsidi yang dianggarkan Pemerintah Indonesia dapat mencerminkan pasar global.
"Hal tersebut dilakukan dalam rencana pembangunan jangka panjang yang terintegrasi untuk infrastruktur gas alam," kata Direktur Eksekutif IEA Maria van Hoeven saat peluncuran buku The 2015 In-Depth Review of Indonesia's Energy Policies (The 2nd IDR) di Jakarta, Selasa (17/2).
Ia mengungkapkan, selain pengembangan energi terbarukan, Pemerintah Indonesia juga harus menitikberatkan peningkatan kepastian dan keberlangsungan sektor pertambangan batu bara dan pengembangan pasar gas alam domestik yang lebih transparan dan fleksibel. "Indonesia juga diharapkan membentuk sebuah regulator independen untuk memantau dan mengoordinasikan sektor hilir," ujar Maria.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah perubahan besar terkait alokasi subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Dalam APBNP 2015 pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) menjadi Rp 44,4 triliun. Jumlah ini turun sebesar Rp 230,3 triliun dari APBN 2015 yang ditetapkan saat era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain pagunya turun, kata Bambang, jumlah subsidi BBM dan LPG juga lebih kecil dari subsidi nonenergi, yakni subsidi pangan. Subsidi nonenergi ditetapkan sebesar Rp 74,3 triliun. "Dari dulu tidak pernah ada cerita subsidi pangan (nonenergi) lebih besar dari subsidi BBM," kata Bambang dalam paparannya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Bambang meungkapkan bahwa penurunan subsidi BBM ini karena pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi untuk Premium. Selain itu, BBM yang masih menikmati subsidi, yakni solar dan minyak tanah.
Berbeda dengan subsidi BBM, subsidi listrik justru mengalami kenaikan sebesar Rp 4,5 triliun menjadi Rp 73,1 triliun. Kenaikan itu disebabkan pemerintah membayar kekurangan pembayaran subsidi tahun sebelumnya (carry over) sebesar Rp 7 triliun kepada PT PLN (Persero).
Sedangkan, alokasi subsidi listrik untuk tahun ini di luar carry over sebesar Rp 66,1 triliun atau turun Rp 2,5 triliun dari pagu APBN 2015. "Ini fenomena baru, yakni subsidi BBM tidak lagi mendominasi anggaran subsidi," ujar Bambang.
n c85 ed: nidia zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
