JAKARTA — Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Penyertaan Modal Negara (Panja DPR PMN) melakukan rapat pembahasan usulan suntikan dana kepada Perum Bulog sebesar Rp 3 triliun. Rapat Panja PMN digelar ruang Komisi VI DPR pada Senin (26/1).
Anggota panja umumnya mempertanyakan soal urgensi dari rencana penyuntikan dana sebesar Rp 3 triliun. Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan bahwa pemberian harus lebih selektif kepada BUMN yang benar-benar membutuhkan dan memberi dampak luas kepada masyarakat. "Dalam rencana bisnis yang disampaikan, PMN tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan Perum Bulog," ujar Darmadi.
Padahal, menurutnya, Bulog sebagai badan yang ditugasi negara untuk melakukan stabilisasi harga pangan seharusnya dapat memanfaatkan suntikan dana untuk menopang program swasembada pangan. "Jangan sampai Bulog karena penugasan itu mengalami rugi karena jika rugi, nanti akan tetap meminta suntikan dana," katanya.
Perum Bulog masuk jajaran 35 BUMN yang diusulkan mendapat suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dengan total PMN sebesar Rp 48,01 triliun.
Selain itu, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan, jika pemerintah memberikan suntikan, PMN akan menggunakan percepatan penyerapan gabah/beras saat panen raya. Selain itu, suntikan modal juga akan digunakan untuk penguatan stok sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam bentuk beras, stabilisas harga pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.
"Penyerapan gabah/ beras petani mencapai 417.473 ton per tiga bulan atau 1,61 juta ton per tahun dari target 3,2 juta ton per tahun. PMN ini juga dapat mendorong efisiensi biaya bunga sebesar Rp 300 miliar," ujar Lenny memaparkan.
Dengan perolehan PMN, Bulog memperkirakan pendapatan perusahaan tahun 2018 mencapai Rp 47,88 triliun, melonjak dari tahun 2015 sekitar Rp 32,09 triliun. Pada saat yang bersamaan Bulog memproyeksikan laba bersih sebesar Rp 1,5 triliun, naik dari laba bersih sebelumnya Rp 597 miliar.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut soal suntikan modal untuk 35 BUMN dengan Komisi XI DPR.
"Baru dibahas besok (Rabu, 28 Januari) dengan komisi terkait," kata Andin di Jakarta, Senin.
rep: Satria Kartika Yudha antara ed: Nidia Zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
