JAKARTA — Pemerintah tengah mencari insentif untuk pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Namun, pemerintah dinilai perlu lebih dahulu membangun infrastruktur pengisian gas agar program konversi tersebut lebih cepat.
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah sedang mencari cara agar masyarakat mau beralih ke BBG. "Nanti dicari, misalnya pemberian insentif seperti apa agar orang mau pakai BBG," kata Indroyono seusai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Kamis (20/11).
Konversi tersebut diakui Indroyono menuntut penambahan tempat pengisian BBG atau stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Ia juga mengakui konversi BBM ke BBG sudah lama menjadi program pemerintah sebelumnya. Namun, program tersebut belum dapat dilakukan secara masif.
Karena kondisi tersebut, Indroyono mengatakan bahwa pemerintah akan lebih mendorong program konversi BBM ke BBG. Pemerintah akan segera merinci SPBG yang sudah efektif beroperasi dan wilayah yang memerlukan.
Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengakui pemerintah akan mendorong kembali konversi BBM ke BBG. Untuk mendorong upaya beralihnya masyarakat dari BBM ke BBG ini, ada insentif yang akan diberikan. "Namun tentang bagaimana bentuk insentif ini, masih digodok," ujarnya.
Insentif untuk konversi BBM dan BBG, kata Naryanto, saat ini tengah dimatangkan konsepnya oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian ESDM akan ikut dalam penambahan infrastruktur. "Dalam hal ini jaringan pipa gasnya," kata Naryanto.
Tahun depan, ia mengatakan, pemerintah akan fokus untuk mengembangkan jaringan pipa gas di lima kota di Indonesia. Lima kota tersebut, yakni Sorong, Balikpapan, Subang, Lhokseumawe, dan Semarang.
Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah harus menugaskan PGN dan PT Pertamina untuk memperbanyak SPBG. "Kalau mau cepat program konversi ke BBG terlaksana, harus memakai penugasan," ujar Pri.
Selain itu, pemerintah juga harus berani mengeluarkan peraturan yang mewajibkan angkutan umum menggunakan BBG. Minimal, kewajiban tersebut berlaku untuk angkutan umum di wilayah Jabodetabek.
Setelah SPBG banyak tersedia dan angkutan umum menggunakan BBG, Pri meyakini hal itu akan mendorong para pemilik kendaraan pribadi untuk beralih ke BBG. "Kalau BBM Rp 8.500, sedangkan BBG Rp 6.000 dan SPBG banyak, jadi biarkan saja masyarakat nanti yang akan memilih sendiri ke BBG," katanya. rep: satria kartika yudha c85 ed: nur aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
