JAKARTA -- Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai ikut mendorong rasio kredit macet. Potensi kredit macet bisa terjadi pada kredit perbankan nasional (non-performing loan/NPL) ataupun pembiayaan perbankan syariah (non-performing finance/NPF).
Pengamat ekonomi Adiwarman Karim mengatakan, berdasarkan simulasi sektor moneter yang dibuatnya, jika BBM naik Rp 3.000 per liter, maka inflasi akan naik menjadi sembilan persen. Dengan dorongan opini publik atas kondisi itu, maka suku bunga BI juga bisa ikut naik menjadi 8,5 persen.
Kondisi tersebut akan ditambah dengan kenaikan Fed Rate yang bisa membuat nilai tukar rupiah melemah sampai Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per dolar AS. Suku bunga BI pun bisa naik lagi guna menekan ketimpangan rupiah dengan dolar AS.
Dengan begitu, kata Adiwarman, suku bunga LPS bisa naik yang pada akhirnya memicu naiknya suku bunga bank. "Saat suku bunga bank naik, nasabah akan kesulitan membayar cicilan," kata Adiwarman, di Jakarta, Rabu (12/11).
Menurut Adiwarman, ekonomi nasional akan mencari keseimbangan baru dari rangkaian kondisi tersebut. Situasi ketidaknormalan itu akan berlangsung tiga sampai empat bulan atau setidaknya hingga Juni 2015. Setelah itu, situasi diharapkan bisa kembali normal di semester kedua 2015.
Dia menjelaskan, realokasi subsidi BBM pada program kartu sakti yang digulirkan Presiden Joko Widodo tidak bersentuhan langsung dengan kredit macet. Karena itu, efeknya tidak terlalu terasa. Namun, segmen masyarakat menengah ke bawah yang disasar perbankan syariah memberi keuntungan tersendiri.
Alasannya, bank konvensional menyasar pembiayaan yang besar sehingga potensi kredit macetnya pun besar. Adapun bank syariah yang menyasar pembiayaan kecil-kecil, maka kredit macetnya bisa lebih kecil.
Pengamat ekonomi syariah Nadratuzzaman Hosen menyatakan, meski tidak sebesar bank konvensional, kredit macet bank syariah (NPF) akan naik seiring naikknya inflasi dan suku bunga. Dia memprediksikan, NPF akan naik antara satu dan dua persen.
Karena mayoritas nasabah pembiayaan bank syariah adalah UMKM, kata Nadratuzzaman, bank syariah seharusnya bisa menahan laju NPF dengan langsung menangani nasabah yang kreditnya tersendat. Karena itu, intervensi pemerintah guna menjaga kestabilan harga sangat diharapkan agar bisa mengurangi beban pengusaha kecil.
Direktur lembaga penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengimbau, pemerintah tidak gegabah menaikkan harga BBM. Menurut dia, masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi defisit APBN saat ini.
Faisal menuturkan, pemerintah sebaiknya meningkatkan penerimaan pajak. "Saat ini, penerimaan pajak baru sekitar 10 persen dari yang seharusnya bisa didapat," kata Faisal.
Di Bandung, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pertumbuhan inflasi dinilai tidak selalu berhubungan dengan kenaikan harga BBM. Menurut Gubernur, pemerintah daerah sebenarnya terus melakukan upaya mengatasi inflasi melalui Komite Penanggulaan Inflasi Daerah (KPID). "Tapi, inflasi ini kan sebabnya bukan karena BBM saja. Inflasi ada karena kelangkaan barang, kekurangan suplai, dan kekurangan permintaan. "Semua faktor inilah yang menyebabkan kenaikan harga dan inflasi," ujar Heryawan.n c87/c88 rep: fuji pratiwi ed: eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika
