JAKARTA — Pengamat eko nomi menilai pemimpin yang diinginkan investor, yakni pemimpin yang dapat menjaga postur APBN. Defisit APBN diharapkan bisa dijaga di angka tiga persen dari PDB. “Arah defisit APBN itu penting. Kalau pasar bisa diyakini bahwa postur APBN efisien, pasar finansial akan nyaman,” ujar Kepala Ekonom Standard Char tered Bank Fauzi Ichsan di Jakarta, Kamis (3/7). Rupiah dan pasar obligasi Surat Berharga Negara (SBN) diproyeksikan akan kembali menguat.
Dijaganya defisit APBN pa da tiga persen dari PDB berarti pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fauzi mengatakan, pemerintah baru pasti akan menaikkan harga BBM pada kuartal II 2014.
Menurutnya, ada beberapa cara untuk menyesuaikan harga BBM di Indonesia yang seharga Rp 8.500 per liter menjadi setara harga minyak in ternasional, seharga Rp 11.000 per liter. Cara pertama, pemerintah
menaikkan harga BBM sebesar 30-40 persen.
Cara kedua, menaikkan harga BBM bersubsidi secara perla han dua sampai lima persen setiap bulan seperti di India. “Atau menyesuaikannya langsung dengan menetapkan subsidi per liter, misal Rp 2.000 atau Rp 2.500 per liter,” katanya.
Namun, menurut Fauzi, idealnya Pemerintah Susilo Bam bang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM saat ini agar tidak memberikan bom waktu fiskal pada pemerintah berikutnya. Fauzi mengatakan, hal yang dikhawatirkan pasar, yaitu pemerintahan baru yang membiarkan defisit APBN meledak di atas tiga persen dari PDB.
Dampak defisit APBN di atas tiga persen, yakni pemerintah yang baru tak memiliki disiplin untuk menaikkan harga BBM.
“Penyelundupan dan penimbunan akan tetap marak dan misallocation of resources atau migrasi BBM dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akan tetap besar,” ujarnya. Dampak lainnya, kenaikan imbal hasil SBN dan Surat Utang Negara (SUN). Imbal hasil obligasi ditentukan seberapa perlu debitur menarik dana.
“Semakin besar utang semakin besar bunganya, semakin besar pula imbal hasilnya,” katanya. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per akhir Mei 2014, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 572 triliun atau 34,3 persen dari target Rp 1.667,1 triliun. Belanja negara mencapai Rp 605,7 triliun atau 32,9 persen dari pagu Rp 1.842,5 triliun.
Defisit anggaran tercatat Rp 33,7 triliun atau 19,2 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 175,4 triliun. Jumlah defisit itu sekitar 0,32 persen terhadap PDB dari target 1,69 persen terhadap PDB.
Dari pendapatan negara, realisasi penerimaan perpajakan Rp 442,3 triliun atau 34,5 persen dari target Rp 1.280,4 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak Rp 129,2 triliun atau 33,5 persen dari target Rp
385,4 triliun. rep:satya festiani ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
