SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengupayakan agar kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Mahakam Ulu, bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pemerintah Daerah setempat akan memaksimalkan infrastruktur yang menunjang UNBK.
"Kendalanya memang banyak, terutama kawasan itu masih blank spot dan listriknya masih minim," ujarnya di Samarinda, Senin (16/1).
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengusahakan pembangunan menara telekomunikasi untuk jaringan 3G atau 4G. Nantinya, masyarakat sekitar bisa mengakses internet. Fasilitas utama seperti jaringan internet dan ketersediaan listrik menjadi perhatian utama. Pemerintah Daerah juga akan fokus pada fasilitas pendukung berupa komputer atau komputer jinjing. Tenaga ahli untuk komputer juga akan disiapkan.
Gubernur mengatakan, UNBK akan digelar di daerah perkotaan di Kaltim. Namun, untuk daerah pedalaman, terpencil, dan kawasan perbatasan, belum tentu bisa menyelenggarakan UNBK. Sebabnya, kondisi infrastruktur di sana belum memungkinkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Dayang Budiarti mengatakan, tahun ini ada sebanyak 171.833 peserta yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) di Kaltim. Jumlah tersebut terdiri dari jenjang SMA/MA sebanyak 20.868 siswa, SMK sebanyak 20.682 siswa, Paket C sebanyak 4.355 peserta, Paket B tercatat 2.601 peserta, SMP/MTs 56.232 siswa, SMALB 68 siswa, SMPLB 109 siswa, SDLB 163 siswa, dan SD/MI sebanyak 66.755 siswa.
Khusus untuk UN jenjang SMA/MA, dari 20.868 siswa yang siap mengikuti UN, sudah terdata sebanyak 7.835 siswa yang akan mengikuti UNBK. UNBK jenjang SMA/MA akan digelar di 30 sekolah. Kemudian, untuk UN SMK dari 20.682 siswa yang ada, sebanyak 7.881 siswa siap mengikuti UNBK. Sedangkan, selebihnya masih menggelar UN berbasis kertas.
Data siswa
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Sumatera Selatan, mulai mendata siswa SD dan SMP peserta UN 2017 untuk berbasis komputer ataupun manual. Sekretaris Dinas Pendidikan setempat, Karim Hasyim, mengatakan, tidak semua SMP di Kota Palembang menerapkan UNBK. Dari 58 SMP di Kota Palembang, ada 40 sekolah yang bisa melaksanakan UNBK.
Dinas Pendidikan akan meminta sekolah peserta UNBK menumpang untuk berkoordinasi dengan Disdik setempat. Ia menjelaskan, SMP yang tidak menerapkan UNBK dan 258 SD di Kota Palembang masih dengan cara manual, yakni menggunakan kertas jawaban, meskipun sudah ada SD mengusulkan diri menerapkan UNBK.
Sementara, untuk mengatisipasi kecurangan, Dinas Pendidikan akan membentuk tim pemantau lapangan serta memberi arahan kepada guru agar tidak menjadi joki ujian. Pemerintah Daerah menyiapkan sanksi tegas bila menemukan guru yang menjadi joki ujian nasional.
Pemerintah Daerah juga telah berkoordinasi dengan perusahaan listrik negara (PLN). Hal ini untuk memastikan ketersediaan listrik selama jalannya UNBK tidak terhambat. Sekolah juga akan menyewa genset untuk mengantisipasi pemadaman listrik.
Semua Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok Sumatera Barat Dodi Osmond mengatakan, semua sekolah kota Solok siap menggelar UNBK yang pertama kali akan diadakan tahun 2017. "Ternyata luar biasa Solok tidak harus menunggu 2019, Insya Allah pada 2017 ini semua siswa di Solok sudah bisa ujian nasional menggunakan komputer," kata dia di Solok.
Pihaknya akan mengerahkan teknisi komputer untuk memastikan kelancaran UNBK. Untuk mengantisipasi kesalahan pada ujian, tim kemendikbud akan meninjau kesiapan UNBK. Pemda setempat juga akan menggelar simulasi UNBK. Pihaknya berharap UNBK memudahkan siswa menempuh evaluasi pendidikan.
Ia mengatakan, program UNBK sangat mudah, asalkan siswa bisa membaca, mengetik, menggunakan tetikus (mouse). Ujian berbasis komputer ini akan digelar dalam tiga gelombang, yaitu pada pagi, siang, dan sore. "Mudah-mudahan berjalan lancar, apalagi anak-anak sekarang banyak yang pintar menggunakan internet dan memakai teknologi. Semoga listriknya tidak mati," ujarnya.
Ia berharap ujian menggunakan komputer bisa mengantisipasi hal-hal negatif, seperti soal yang bocor dan kunci jawaban yang beredar.
Sebelumnya, dinas pendidikan kabupaten dan kota sudah dipanggil oleh provinsi untuk sosialisasi ujian nasional. Pada pertemuan itu Kemendikbud memberikan dua pilihan, yang pertama UNBK dan yang kedua ujian manual. Pilihan itu diserahkan kepada kesiapan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kemendikbud mendorong semua sekolah dapat melaksanakan UNBK. Evaluasi pendidikan ini harus dijalankan setelah Presiden memutuskan dalam rapat terbatas, ujian nasional tetap harus diselenggarakan. antara, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
