Selasa , 11 October 2016, 14:15 WIB

Bangka Kekurangan 500 Guru

Red:

SUNGAILIAT — Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kekurangan 500 guru untuk taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah pertama (SMP). Kondisi ini dikhawatirkan berdampak buruk bagi jalannya proses pendidikan.

"Sampai dengan sekarang, tercatat kami mengalami kekurangan guru untuk TK sampai SMP yang jumlahnya mencapai 500 orang guru," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, Padli, di Sungailiat, Senin (10/10). Pihaknya saat ini memberdayakan guru honorer untuk membantu mengajar di sejumlah sekolah. Mereka diminta untuk mengajar di sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

Ia mengatakan, meski jumlah guru terbatas, Pemerintah Kabupaten Bangka belum bisa menerima pegawai negeri sipil (PNS) karena adanya sejumlah aturan dari pemerintah pusat. Hal ini juga termasuk untuk menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pertimbangan lainnya adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah. "Kondisi APBD Kabupaten Bangka yang mungkin dianggap belum mampu sehingga menunda untuk mengangkat tenaga guru," katanya.

Tingkatkan kinerja

Wali Kota Magelang, Jawa Tengah, Sigit Widyonindito meminta guru sekolah dasar meningkatkan kinerja dan pengabdiannya. Tujuannya untuk menghasilkan siswa yang berkualitas dalam bidang pendidikan.

Wali Kota mengaku kecewa karena masih menjumpai guru yang datang terlambat ke sekolah. Saat Wali Kota Sigit tiba di SD Negeri Potrobangsan IV Kota Magelang pada pukul 06.55 WIB, baru tiga orang guru yang ada di sekolah. Sedangkan, dua guru lainnya tidak masuk tanpa alasan yang jelas.

Ia mengatakan, guru harus memperhitungkan waktu perjalanan dari rumah ke sekolah, terlebih karena situasi di jalan raya di daerah setempat cukup ramai saat pagi hari. Pada masa mendatang, katanya, tidak boleh lagi ada guru yang datang terlambat ke sekolah.

Pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru. Ia mengatakan, pada 2017, pemkot mengupayakan penghasilan guru wiyata bakti sesuai dengan upah minimum kota setempat.

Sementara, dinas pendidikan 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua diminta meningkatkan kualifikasi guru pendidikan anak usia dini (PAUD) yang masih dominan berpendidikan SMA/SMK. Ketua Forum Koordinasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Papua Robert Maryen mengakui, keberadaan PAUD menjadi sarana vital untuk mewujudkan program gerakan pembangunan emas Papua dari sektor pendidikan.

Lembaga ini juga menjadi penyumbang angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua sehingga perlu diberikan akses peningkatan sarana-prasarana tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ia mengakui, hingga tahun pelajaran 2016-2017 jumlah lembaga PAUD di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua mencapai 5.000-an PAUD.

Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan anak usia dini di Papua mencapai belasan ribu siswa. "Ribuan anak didik warga belajar lembaga pendidikan PAUD akan menjadi cerdas dan memiliki karakter jika diajar dengan tenaga guru yang mengenyam pendidikan khusus," katanya.

Terkait standar penilaian lembaga PAUD, menurut Robert Maryen, pihaknya telah mempunyai kriteria secara nasional sehingga setiap PAUD harus mengadakan kegiatan belajar-mengajar sesuai kebutuhan warga setempat. Berdasarkan data, 5.000 lembaga PAUD masih dikelola oleh lulusan SMA. Dia berharap pemerintah setempat dapat mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui pelatihan keterampilan mengajar.    antara, ed: Erdy Nasrul