Foto: Republika/Edi Yusuf
JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengaku sudah menerima laporan joki pada pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016 di Panitia Lokal (Panlok) 82 Universitas Hasanuddin (Unhas), Makasaar. Hingga saat ini, kasus tersebut masih pada tahap penyelidikan.
Nasir menjelaskan, tahap pertama perlu dibuktikan dulu pelaku yang mengeluarkan soal SBMPTN. Sebab, pelaku ini yang menyebabkan beredararnya jawaban di kalangan calon mahasiswa. "Kedua, dilihat juga apakah pola jawaban sesuai dengan yang dikeluarkan atau tidaknya juga perlu diselidiki," ujar Nasir dalam keterangan persnya, Rabu (1/6).
Untuk menyelesaikan masalah ini, Nasir menjelaskan, telah bekerja sama dengan kepolisian. Kerja sama ini untuk menindak para pelaku joki yang bukan dari kalangan mahasiswa. "Kalau kasus Joki di Unhas ini cuma untung-untungan, itu tidak kami tindak secara hukum," tegas mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini.
Sejauh ini, terdapat tujuh hingga delapan calon mahasiswa yang dicurigai menerima jawaban. Permasalahan ini masih diteliti mendalam oleh panitia setempat. Sementara, untuk joki, Kemenristekdikti siap menindak dengan jalur hukum jika terbukti.
Nasir juga menambahkan, kasus ini bukan berarti harus memberikan sanksi kepada rektor maupun kampusnya. Lokasi kejadian dan jenis kecurangan massif yang benar-benar harus diperhatikan. Atas kasus ini, ia menegaskan, pengawasan memang harus diperketat sebaik mungkin.
Sebelumnya, Panlok 82 Universitas Hasanuddin (Unhas) menemukan peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang menerima kunci jawaban yang diduga dari joki, Selasa (31/5). Kunci jawaban diterima salah seorang peserta perempuan berinisial UL melalui pesan singkat (SMS). Dia mengikuti tes SBMPTN di Laboratorium Kimia Dasar (LKM) 210 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unhas.
Di Universitas Negeri Jember (Unej), satu peserta yang memiliki nama berbeda dicurigai sebagai joki . "Pada ijazah dan kartu peserta yang bersangkutan tertera nama Ismu An Nafi, sedangkan pada lembar jawaban ujian bertuliskan nama Isan Al Jawiyi," kata staf Humas dan Protokol Unej Fahmi Ilman di Posko SBMPTN Panitia Lokal 58 Jember.
Menurutnya, peserta yang bersangkutan tetap diizinkan untuk mengikuti ujian kelompok sosial dan humaniora (soshum) yang lokasinya di Program Studi Sistem Informasi Unej hingga selesai.
"Setelah tes tulis selesai, peserta yang memiliki dua nama berbeda itu dimintai keterangan oleh Ketua Panitia SBMPTN Unej di Posko pada Selasa sore," katanya.
Ketua Panitia SBMPTN Universitas Jember Wahyu Subhan mengatakan, panitia sudah melakukan klarifikasi terkait dengan nama yang berbeda antara ijazah dengan lembar jawaban ujian.
Peserta memiliki persepsi berbeda terkait dengan pencantuman nama di lembar jawaban ujian dengan nama sesuai ijazah, sehingga berdasarkan pengakuan peserta, nama Isan Al Jawiyi adalah nama semasa kecilnya.
Ia menjelaskan panitia SBMPTN pusat nanti yang akan memberikan penilaian terhadap peserta yang memiliki dua nama berbeda itu. Karena, biasanya sejumlah catatan dalam berita acara yang disampaikan panitia lokal akan menjadi pertimbangan tertentu oleh panitia SBMPTN pusat.
"Beberapa laporan lainnya, yakni ada peserta yang lupa mencantumkan nomor kode soal, salah mencantumkan kode soal, tidak membawa surat keterangan lulus, dan tidak membawa ijazah. Semua laporan itu juga disampaikan dalam berita acara ke panitia SBMPTN pusat," katanya.
Sementara, siswa yang memiliki dua nama berbeda tersebut mengaku tidak tahu kalau nama yang dicantumkan dalam lembar jawaban ujian harus sesuai dengan nama ijazah. Sehingga, ia mencantumkan nama kecilnya dalam lembar jawaban ujian.
"Dalam kartu peserta dan ijazah nama yang tercantum Ismu An Nafi, namun dalam lembar jawaban ujian saya menggunakan nama semasa kecil, yakni Isan Al Jawiyi," kilahnya.
Saat ditanya jurusan yang dipilihnya, siswa SMK Salamah Depok tersebut sempat salah menyebutkan pilihan keduanya di jurusan ilmu politik FISIP Unej, padahal di kampus setempat tidak ada jurusan ilmu politik. rep: Wilda Fizriyani antara ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
