JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan adanya sekolah permodelan anak berkebutuhan khusus (ABK). Usulan ini diperuntukkan komunitas ABK seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin). "Itu yang saya usulkan, komunitas seperti Gerkatin ini supaya bikin atau menentukan sekolah permodelannya," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad, Selasa (26/4).
Menurut Hamid, permodelan ini akan menimbulkan semisal sekolah luar biasa (SLB) yang fokus untuk menjadi sekolah yang ideal. Dengan kata lain, bisa menjadi contoh, baik bagi SLB maupun sekolah inklusi. Sejauh ini, kata Hamid, terdapat 2.000-an sekolah ABK. Angka ini termasuk sekolah para anak autis di seluruh tingkatan.
Untuk meningkatkan kualitas sekolah para ABK, Hamid mengungkapkan, tugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Dikdasmen sebenarnya hanya memfasilitasi. Hal ini berarti membantu menyiapkan kurikulum, buku-buku, dan alat-alat yang diperlukan. Buku yang selama ini belum tersedia akan segera disiapkan yang rencananya selesai pada Mei 2016. Di samping itu, Hamid menegaskan, pemerintah juga telah menyediakan beasiswa bagi siswa ABK. Siswa SD mendapatkan Rp 1 juta, ABK SMP sebesar Rp 1,5 juta, dan SMA sekitar Rp 2 juta.
Menurut Hamid, angka partisipasi ABK untuk sekolah memang masih rendah. Angkanya masih 11 persen dari 1,5 juta ABK anak usia sekolah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). "Yang kita tangani berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebesar 170 ribuan," kata Hamid. Jumlah itu berasal dari angka sekolah ABK yang berjumlah 2.000-an.
Penyebab kondisi itu karena terdapat orang tua yang merasa minder mengirimkan anaknya sekolah. Untuk itu, Hamid menegaskan agar orang tua tidak perlu minder lagi untuk menyekolahkan anaknya. Padahal, setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi yang berbeda, termasuk para ABK. "Contohnya lagi Beethoven yang bisa menciptakan lagu yang luar biasa, padahal dia tunanetra dan tunarungu," ujar Hamid.
Karena kurangnya pengetahuan ini, dia berpendapat, orang tua memang perlu diberikan kegiatan parenting. Pemahaman ini demi menghindari anggapan bahwa memiliki ABK itu musibah. Setiap anak memiliki potensi masing-masing yang hanya perlu dididik dan dikembangkan sejak dini. Jika ini dilakukan, tambah dia, anak tersebut tentu akan berkembang menjadi orang yang luar biasa nantinya.
Pelatihan PAUD
Sebanyak 15 ribu guru di 25 kabupaten di Indonesia ditargetkan menerima pelatihan berstandar nasional dalam program kolaborasi pemerintah bernama program pendidikan anak usia dini (PAUD) "Generasi Cerdas Desa." Program ini terselenggara hasil kerja sama antara Kemendikbud dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dengan dukungan Bank Dunia dan Pemerintah Australia.
Program PAUD "Generasi Cerdas Desa" akan meningkatkan kualitas layanan PAUD Desa melalui sistem pelatihan terpadu berbasis kabupaten yang diujicobakan secara bertahap di 25 kabupaten yang berlangsung sampai 2017. Program ini memungkinkan guru PAUD di desa-desa mengakses pelatihan berstandar nasional di tingkat kabupaten dengan dukungan dari masyarakat desa.
Lokasi PAUD "Generasi Cerdas Desa" antara lain di Dompu, Lombok Barat, Sumbawa, Lombok Tengah, Timor Tengah Utara, Maluku Tengah, Subang, Sumedang, Kuningan, Cianjur, Sukabumi, dan Garut.
Selanjutnya di Trenggalek, Nganjuk, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Kepulauan Sangihe, Polewali Mandar, Mamuju, Gorontalo, Boalemo, Ketapang, dan Lamandau. "Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan usia dini, terutama untuk masyarakat miskin guna memperluas kesempatan mereka di masa depan," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad.
Sebanyak 300 guru SD di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, juga tengah mengikuti pengembangan kompetensi dan kualifikasi pandidikan dasar pada guru PAUD/TK/SD 2016. "Kegiatan bertujuan meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan motivasi para guru untuk membimbing para muridnya di sekolah masing-masing," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Tanah Laut Husein Irianta, di Pelaihari, Selasa (26/4).
Pengembangan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dasar pada guru PAUD/TK/SD 2016 dilaksanakan selama enam hari, yakni pada 25-30 April 2016. Menurut Husein, pengembangan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dasar ini dibagi menjadi tiga gelombang, di mana satu gelombang masing-masing diikuti 100 guru sekolah dasar.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Tanah Laut Noor Ifansyah menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus mendukung berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan pendidikan di daerah tersebut. Terlebih, sebut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tanah Laut telah menyatakan, untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan unggul, terdapat agenda pembangunan bidang pendidikan. rep: Wilda Fizriyani/antara, ed: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
