JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan semua praktik penyimpangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilarang. Adanya kasus penelantaran ratusan pelajar di Depok di sekolah filial pun akan segera diinvestigasi.
Anies berharap segala penyimpangan yang terjadi harus segera dilaporkan. "Pasang para pelakunya di publik supaya malu," katanya usai Peresmian Pergelaran Gita Bahan Nusantara (GBN) 2015 di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Rabu (12/8).
Senada dengan Anies, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Daryanto mengungkapkan perbuatan pungutan liar atau pendaftaran dengan jalur belakang jelas tidak diperbolehkan. "Kasus di Depok itu jelas menjadi PR kita," ujar Daryanto pada kesempatan yang sama. Menurutnya, pemerintah memang akan bertugas untuk menertibkan pungutan-pungutan liar dan penyimpangan-penyimpangan lainnya.
Daryanto menyatakan akan melakukan upaya preventif untuk mencegah kasus tersebut. Menurutnya, para irjen provinsi, kota, maupun kabupaten berkewajiban untuk turun dan mencari jalan keluar dari masalah itu.
Dia pun mengaku sudah membicarakan masalah ini ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud. Untuk langkah selanjutnya, kata dia, Dikdasmen akan melakukan pengecekan. "Intinya kita harus investigasi lapangan terlebih dahulu dan penertibannya akan terus berlanjut," ujarnya.
Salah satu calon siswa SMAN 3 Depok, Inggrid (15 tahun), mengaku kecewa. Dia mengungkapkan baru mengetahui jika tempatnya belajar merupakan sekolah filial. "Kalau sekolahnya di sini aku nggak mau. Aku malu," ujar Inggrid saat mencurahkan perasaannya kepada Republika, Rabu (12/8).
Inggrid merupakan salah satu dari ratusan calon siswa yang akan bersekolah di SMAN 3 Filial Depok yang menumpang di SD Karakter Pemuda Bangsa. Keberadaan sekolah tersebut tak jauh dari SMAN 3 Depok, di Jalan Raden Saleh, Cilodong, Depok, Jawa Barat (Jabar).
Inggrid mengaku nilai ebta murni (NEM)-nya tidaklah kecil, yakni 32.35. Dia mengaku sebenarnya sudah diterima di SMAN 8. Namun, orang tuanya mendapat iming-iming dari salah seorang oknum guru bahwa dapat diterima di SMAN 3 Depok dengan membayar Rp 7 juta. Nilai NEM terendah bisa masuk di SMAN 8, yakni 32.00, sedangkan di SMAN 3 harus memiliki NEM terendah 34.00.
Atas kasus tersebut, para orang tua siswa pun merasa ditipu. "Kami merasa ditipu ternyata anak kami sekolah di filial. Bagaimana pengelolaannya?" tutur Sinta, orang tua calon siswa yang berdomisili di Jalan BBM, Cilodong Ini.
Ratusan calon siswa SMAN 3 Filial Depok ini mulai melakukan aktivitas setelah sebelumnya tak ada kejelasan dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota Depok mengenai waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar (KBM).
Pada Senin (9/8), para calon siswa hanya dikumpulkan. Mereka didata dan diberikan pengarahan. Pada Selasa (10/8) para calon siswa tak dapat masuk sekolah, kemudian diliburkan. "Setelah melakukan permohonan pendaftaran, kemudian mereka mengikuti placement test atau tes untuk menentukan kelas jurusan, apakah masuk kelas IPA atau IPS. Setelah itu pendaftaran ulang dan baru mulai masuk sekolah pada Selasa (18/8)," ujar Kepala Seksi (Kasie) SMA, Disdik Pemkot Depok, Diah Haeriani.
Menurutnya, Disdik Pemkot Depok membuka tiga sekolah filial tingkat SMA atau kelas jauh mulai tahun ajaran 2015/2016. Pendaftaran SMAN filial dibagi dalam tiga zona, yakni zona timur di Cimanggis, zona tengah di Cilodong, dan zona barat di Sawangan. "Pembukaan sekolah filial itu merupakan solusi tidak tertampungnya siswa lulusan SMP yang begitu banyak ingin masuk di SMAN," jelasnya.
Kadisdik Pemkot Depok Herry Pansila mengungkapkan, pembukaan sejumlah kelas jauh di beberapa SMAN dan SMPN sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Dia menjelaskan, pembukaan pendaftaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMPN dan SMAN filial ini dimulai pada 5-8 Agustus.
"Semangatnya adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang memang sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang," ujar Kepala Disdik Pemkot Depok Herry Pansila saat dihubungi Republika, Rabu (12/8).
Herry mengakui jumlah SMPN dan SMAN masih sangat kurang. Depok ini kota urban dengan pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Termasuk anak usia sekolah sehingga perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendidikan. Saat ini jumlah sekolah negeri di Kota Depok, yakni 26 SMPN dan 13 SMAN.
"Untuk mengatasi kekurangan sekolah negeri, pada tahun ini kami akan berusaha untuk membangun beberapa SMPN dan SMAN. Sekolah-sekolah filial itu nantinya jadi cikal bakal sekolah negeri baru," katanya.
Herry mengungkapkan, langkah yang diambilnya ini sangat efektif setelah pada tahun 2014 lalu uji coba telah dilakukan di SDN Beji dengan membuka kelas filial di SMPN 11 Depok. "Masuk sekolah negeri gratis. Masuk ke filial juga gratis," ungkapnya.
N c13 ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
