JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkapkan, 26 ribu guru akan pensiun pada 2015. Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penyusunan Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Kemendikbud Tagor Alamsyah Harahap, jumlah itu berasal dari guru SD dan SMP. "Sebanyak 26 ribu guru akan pensiun pada tahun ini," ujar Tagor, Rabu (24/6).
Menurut Tagor, pensiunan ini merupakan salah satu proses regenerasi guru di Indonesia. Maksudnya, kata dia, guru-guru baru akan siap menggantikan posisi para guru lama yang akan melakukan pensiun ini. Sehingga, guru-guru muda ini bisa melanjutkan keberlangsungan pendidikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya.
Tagor juga menyebutkan, angka pensiun itu merupakan jumlah keseluruhan guru yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Dia juga menerangkan, daerah dengan jumlah pensiun terbesar itu terdapat di Jawa Barat. Menurutnya, mereka semua akan memensiunkan diri pada tahun ini.
Dengan adanya fenomena pensiunan ini, Tagor mengatakan, Indonesia tidak akan mengalami kekurangan guru. Menurut Tagor, jumlah guru di Indonesia itu banyak. "Guru di Indonesia itu berceceran saking banyaknya," kata Tagor. Namun, ia mengakui, jumlah guru di Indonesia memang masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 serta pendidikan profesi guru (PPG).
Tagor menjelaskan, dari jumlah pensiun itu saja, hanya 10 ribu guru yang sudah melakukan PPG. Sisanya, kata dia, yakni 16 ribu guru belum melakukan pendidikan tersebut. Dengan banyaknya guru yang belum melakukan PPG, Tagor pun berharap para guru di Indonesia bisa melakukan PPG sesegera mungkin. Menurut dia, mereka perlu memenuhi kualifikasi akademik dan hal tersebut demi peningkatan kualitas guru.
Mengadu ke DPRD
Perwakilan 350 orang guru honor di Kota Pekanbaru mengadukan nasibnya ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat karena tidak kunjung diangkat menjadi guru tidak tetap (GTT) di SD, SMP, SMA, dan SMK Pekanbaru. "Kami Komisi III DPRD akan menampung aspirasi ini," kata Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Nofrizal di Pekanbaru, Rabu.
Menurut Nofri, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan setempat seharusnya segera merealisasikan pengangkatan mereka itu sudah dijadwalkan sejak tiga tahun lalu. Kalau pengangkatan mereka belum juga terealisasi hingga kini, berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan kembali. "Kami akan mempertanyakan kinerja mereka, mengapa daerah seperti Pelalawan sudah melakukannya," ujarnya.
Sarno, salah seorang guru honor yang ikut mengadu ke Komisi III DPRD, mengatakan, tujuan mereka mendatangi DPRD Pekanbaru adalah menginginkan terealisasinya pengangkatan guru honor menjadi GTT. Alasannya, wacana itu sudah mulai muncul sejak tiga tahun belakangan di mana setiap tahunnya ada sekitar 350 guru honorer yang bisa diangkat menjadi GTT. "Alasan pemerintah sehingga mereka tak kunjung diangkat adalah terbentur peraturan. Tapi, di daerah lain seperti Pelalawan, baru saja melakukan pengangkatan ribuan guru honor. Ini kami juga mempunyai salinan SK-nya yang didapat dari rekan di sana," katanya.
Dengan bermodalkan SK tersebut, menurut Sarno, mereka mempertanyakan keberadaan 350 guru honor di Pekanbaru. Mereka juga berharap nantinya instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Pemkot Pekanbaru, dan DPRD Pekanbaru, bisa duduk bersama untuk membahas hal tersebut. "Mudah-mudahan pada tahun ini dapat segera dilakukan pengangkatan," kata Sarno. n c13/antara ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
